Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Relevansi Pemeriksaan Antibodi SARS-COV-2 Kuantitatif Pasca Vaksinasi Covid-19

Bali Tribune / dr. Ketut Santika Susanti
balitribune.co.id | Pemberian vaksin COVID-19 bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Virus SARS-CoV-2 dengan merangsang pembentukan antibodi. Pada saat paparan virus, sel darah putih akan mengingat virus tersebut dan memunculkan antibodi untuk melawan paparan virus. Adapun bagian dari SARS-COV-2yang menjadi target dari pembuatan vaksin adalah Protein S (spike) dan RBD (Receptor Binding Domain). Antibodi spesifik yang berinteraksi dengan kedua protein ini akan mencegah virus berikatan pada reseptorACE2 (Angiotensin Receptor 2) yang merupakan port de entry untuk menginvasi sel inang.
 
Penelitian tentang antibody pasca vaksinasi dengan vaksin mRNA, seperti Pfizer dan Moderna menunjukkan bahwa pada 21 hari pasca vaksin dosis pertama akan mulai terbentuk antibodi. Kadarnya mencapai puncak hingga peningkatan titer sebanyak 5 kali pasca vaksinasi dosis kedua. Pada pemberian vaksin inaktif, seperti Sinovac, antibody mulai terbentuk 14 hari pasca pemberian vaksin dosis kedua.
 
Pemeriksaan antibody terhadap SARS-COV-2 secara kualitatif sudah banyak dilakukan, sementara akhir-akhir ini mulai banyak dikembangkan pemeriksaan antibody secara kuantitatif. Pemeriksaan antibodi kuantitatif setelah vaksinasi diharapkan dapat menilai respon imun terhadap vaksin, mengukur durasi dan kadar antibodi yang mampu bertahan dalam tubuh, serta mempertimbangkan keperluan vaksinasi booster ke depannya. Namun ternyata banyak kendala dalam pemeriksaan ini seperti belum ada kadar target antibody yang terbukti cukup untuk menimbulkan efekprotektif. Selain itu, pemeriksaan antibody yang ada juga masih perlu dipikirkan relevansinya pada efektivitas vaksin.
 
Terkait dengan maraknya pemeriksaan antibodi yang beramai ramai dilakukan di kalangan masyarakat, banyak Organisasi Kesehatan dan Para Ahli sepakat menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu melakukan pemeriksaan kadar Antibodi pasca Vaksinasi COVID-19. Untuk mengukur respon kekebalan tubuh tidak sesederhana hanya melalui pemeriksaan antibodi saja. Adapun beberapa alasannya yaitu, bahwa pemeriksaan antibodi yang tersedia saat ini hanya diperuntukkan menilai antibodi yang didapat dari infeksi, bukan antibodi yang terbentuk dari proses vaksinasi. Selain itu, bahwa kadar antibody dalam darah belum terbukti menggambarkan kemampuan proteksi tubuh dari infeksi COVID-19 karena masih ada system pertahanan tubuh jenis lain seperti Cellmediated immunity yang juga tidak kalah penting dalam sistem imunitas namun tidak bisa terukur dari pemeriksaan antibody tersebut.
 
Tes antibody secara kuantitatif inipun dinilai memiliki sensitivitas dan spesifisitas kurang baik. Di samping itu, sampai saat ini belum ada guideline/pedoman khusus untuk menginterpretasikan hasil tes antibodi yang dilakukan setelah vaksinasi. Jika salah dalam menginterpretasikan, bisa jadi seseorang akan merasa sudah kebal terhadap COVID-19 sehingga bisa berpengaruh pada akhirnya terhadap kepatuhan protokol kesehatan atau memungkinkan orang tersebut tidak merasa perlu menjalani pemberian vaksin dosis kedua.
 
Sementara itu, pada kondisi jika antibody belum terdeteksi maka dikhawatirkan dapat timbul mispersepsi pada vaksinasi dan akan menghambat pembentukan Herd immunity. 
 
Kesimpulan, Pemeriksaan antibody pasca Vaksinasi COVID-19 tidak perlu dilakukan karena akurasi modalitas pemeriksaan antibody kuantitatif saat ini yang masih perlu dan dikaji lebih lanjut melalui berbagai penelitian.
 
1. Daniel E Speiser and M.F. Bachmann, COVID-19: Mechanisms of Vaccinationand Immunity. 2020. 8.
 
2. Antibody Testing Is Not Currently Recommended to Assess Immunity After COVID-19 Vaccination: FDA Safety Communication. 2021 May 19, 2021[cited 2021; Available from: https://www.fda.gov/medicaldevices/safetycommunications/antibo
wartawan
dr. Ketut Santika Susanti
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.