Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Relokasi Pedagang Pasar Singamandawa Diplot Anggaran Rp 1 Miliar

Bali Tribune/ Kadis Perindustrian dan Perdagangan Bangli, I Wayan Gunawan.

balitribune.co.id | Bangli  - Pembangunan pasar Singamandawa, Kintamani direncanakan akan dilaksanakan tahun 2022. Sebagai persiapan disediakan anggran Rp 1 miliar untuk relokasi ratusan pedagang. Demikian pula untuk pasar Kayumabua yang rencananya akan dilakukan penataan, untuk relokasi pedagang diplot anggran Rp 200 juta.
 
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bangli I Wayan Gunawan, Kamis (12/8/2021). Menurut Wayan Gunawan, untuk tahun 2022 pemerintah daerah berencana untuk melakukan pembangunan pasar Singamandawa, Kecamatan Kintamani dan penataan pasar Kayuambua, Kecamatan Susut. Sebelum kegiatan  pembangunan dan penataan pasar  berlangsung tentu harus disiapkan tempat relokasi sementara bagi pedagang. “Pada APBD Perubahan sudah diplot anggran untuk relokasi pedagang,” ujarnya.
 
Untuk relokasi pedagang pasar Singamndawa disediakan anggaran Rp 1 Miliar dan untuk Pasar Kayuambua Rp 200 juta. Disingggung untuk tempat relokasi, Kata Wayan Gunawan, untuk pedagang pasar Singamandawa yakni di seputaran pasar. Sementara untuk pedagang pasar Kayuambua memanfaatkan pasar hewan. “Kami sudah berkordinasi dengan Dinas PKP terkait pemanfaatan areal pasar hewan untuk tempat relokasi sementara pedagang,” katanya.
 
Kata Wayan Gunawan, rancang banguan Pasar Singandawa berlantai dan dibutuhkan anggaran puluhan miliar rupiah. Dengan dilakukan revitalsasi nanti mampu mengatasi kesemrawutan pasar terbesar di Kintamani tersebut. Sementara untuk penataan depan Pasar Kayumabua diplot anggaran Rp 5 Miliar.
 
Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran Rp 200 juta untuk perbaikan Pasar Kidul Bangli. “Apa yang dilakukan pemerintah tiada lain untuk memberikan rasa nyaman baik pedagang dan pengunjung pasar dengan harapan akan dibarengi dengan peningkatan PAD dari retribusi pasar,” jelas Wayan Gunawan. 
wartawan
SAM
Category

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.