Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Revisi Tentang Retribusi Jasa Usaha Disahkan DPRD Bali

Bali Tribune / Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama (tengah)

balitribune.co.id | Denpasar – Dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Rabu (28/4) lalu. Dewan mengesahkan Ranperda Inisiatif DPRD Bali tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. 

Ranperda Inisiatif itu disahkan Dewan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini berati, Perda pertama yang dihasilkan DPRD Bali pada tahun 2021 ini.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua I Nyoman Suyasa itu masih digelar secara virtual. Hanya Pimpinan Dewan, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi, Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dan beberapa jajaran OPD yang hadir secara fisik. Sementara, para anggota Dewan lainnya mengikuti Sidang Paripurna melalui Zoom.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan A.A Ngurah Adhi Ardhana yang membacakan laporan akhir pembahasan atas Ranperda itu menjelaskan, sejumlah masukan Gubernur pada bagian yang masih memerlukan klarifikasi dan harmonisasi sudah konsultasikan langsung dengan Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri RI, Hendriwan, dan beberapa staff.

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, jelas Gung Adhi, pertama, terkait ketentuan biaya yang timbul dalam melakukan uji pada UPTD Hiperkes di luar daerah tidak dapat dimasukkan kedalam Perda Retribusi Jasa Usaha, karena tidak termasuk ke dalam penetapan dan muatan yang dapat diatur dalam Perda tentang Retribusi sesuai dengan Pasal 156, UURI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun tetap dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.

"Karena itu dalam Perda Retribusi Jasa Usaha hasil perubahan ketiga ini, pada Pasal 6 ditambahkan satu ayat lagi, yaitu ayat (3), yang berbunyi: Segala biaya yang timbul akibat permohonan pengujian, selain tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur," sebuat A.A Ngurah Adhi Ardhana.

Selain itu juga menambahkan keterangan pada Lampiran I huruf C yaitu: Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk uraian pekerjaan pengujian di UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi dan/ atau transportasi. Biaya tersebut dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Provinsi Bali pada tahun berjalan.

Kedua, hal-hal terkait produksi dan distribusi obat-obatan juga tidak dapat dimasukkan ke dalam Perda retribusi jasa usaha ini karena tidak sesuai dengan UURI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

"Jawaban ini muncul atas pertanyaan mengenai pertimbangan potensi baru penjualan hasil pembuatan simplisia, serbuk tanaman obat dan bahan baku kosmetika herbal serta pembuatan ekstrak bahan alam, yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," bebernya.

Karena itu, dalam Perda Retribusi Jasa Usaha ini, penormaannya Pasal 29 berbunyi: Struktur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi: penjualan bibit/ benih ikan dan udang; penjualan bibit/ benih tanaman; penjualan bibit/ benih ternak; dan penjualan hasil pengujian sampel pembuatan simplisia, serbuk tanaman obat, dan bahan baku komestika herbal serta pembuatan ekstrak bahan alam. 

"Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini," imbuhnya.

Karena Perda ini mengatur hanya tata cara pemungutan retribusi jasa usaha, maka soal tata cara produksi dan distribusi tidak dapat dinormakan di sini. "Hanya saja yang perlu diingatkan adalah jangan sampai terjadi praktik monopoli atau terlalu protektif pada urusan pembuatan sampel simplisia ini, hanya bagi satu orang atau satu perusahaan saja," tegas Gung Adhi.

Ketiga, mengenai peninjauan kembali Biaya Tarif Retribusi Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dalam upaya peningkatan pelayanan dan penyiapan fasilitas obyek retribusi, telah diakomodasikan pada Lampiran I angka 2. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup. 

"Bahkan diperkuat lagi pada Lampiran I huruf A, angka 2 huruf b. Pemeriksaan Kimia Lingkungan dan Toxikologi Lingkungan," lanjut Adi.

Keempat, terhadap pertanyaan apakah struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, diatur dalam Perda tentang Retribusi Jasa Umum ataukah Perda tentang Retibusi Jasa Usaha? Hal ini terkait dengan Keputusan Mendagri Nomor 974-4626 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Perda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Jawaban Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri RI, bahwa sesuai dengan UURI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan masuk ke dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Dalam Keputusan Mendagri Nomor 974-4626 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Perda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terdapat objek retribusi pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan Pasal 111 UURI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga disarankan agar dimasukkan ke dalam golongan retribusi jasa usaha seperti pemakaian kekayaan daerah dan tera/ tera ulang. 

"Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa hal-hal yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak dapat dimasukkan ke dalam Perda Retribusi Jasa Usaha, seperti pelayanan kesehatan dimuat dalam Perda Retribusi Jasa Umum, yang saat ini juga tengah memasuki masa evaluasi dan verifikasi," jelas Gung Adhi. 

Sementara Gubernur Bali I Wayan Koster dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengatakan, Perda ini akan disampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan proses evaluasi. 

Ia berharap dalam proses evaluasi Perda ini nanti dapat berjalan lancar dan tidak menemui kendala dalam pembahasannya di Kementerian Dalam Negeri.

"Sehingga Raperda ini dapat segera disahkan dan dalam implementasinya menjadi kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan PAD Provinsi Bali dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya, didalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali' melalui Pola Pembanguan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru," demikian Gubernur Wayan Koster.

wartawan
Jro Mk. Made Ari Wirasdipta
Category

Libur Sekolah Ditengah Cuaca Ekstrem, Kunjungan di Pantai Pandawa Meningkat

balitribune.co.id | Badung - Momen libur sekolah pada Juli 2025 ini dimanfaatkan untuk berwisata di sejumlah destinasi favorit di Bali. Kendati libur sekolah kali ini ditengah cuaca ekstrem, tidak menyurutkan niat para orangtua mengajak anak-anaknya menghabiskan waktu liburan di tempat-tempat wisata. Salah satunya destinasi populer di kalangan wisatawan asing dan domestik seperti Daya Tarik Pantai Pandawa yang berada di Kabupaten Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Resep Bertahan UMK Badung: Kolaborasi, Tempat Usaha, dan Cinta Produk Lokal

balitribune.co.id | Pandemi COVID-19 tidak hanya mengubah cara kita bersalaman, tapi juga mengubah peta ekonomi Kabupaten Badung. Daerah yang biasanya sibuk melayani turis dengan segelas mojito dan pemandangan sunset kini justru ramai oleh wajan panas dan aroma bumbu dapur.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kompak dan Solid, Pemkab Tabanan Laksanakan Sembah Bhakti Penganyar di Pura Semeru Agung Jawa Timur

balitribune.co.id | Tabanan - Kekompakan dan solidaritas yang tinggi kembali ditunjukkan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kegiatan spiritual di luar daerah. Dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., bersama Ibu Bupati, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, didampingi Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, beserta istri, Ny.

Baca Selengkapnya icon click

DEB Besakih Bali: Pertamina Patra Niaga Lestarikan Hulu Bali, Tingkatkan Kesejahteraan Lewat Energi Terbarukan

balitribune.co.id | Amlapura - PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, Integrated Terminal (IT) Manggis menginisiasi program Desa Energi Berdikari (DEB) di Desa Besakih, Kabupaten Karangasem, Bali. Program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian energi dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan energi bersih.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bali Pimpin Langkah Hijau: Luncurkan Pekan Iklim 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Pulau Dewata kembali menjadi sorotan, bukan karena keindahan alamnya, melainkan karena komitmennya terhadap masa depan bumi. Untuk pertama kalinya, Bali akan menggelar "Pekan Iklim Bali 2025", sebuah ajang kolaboratif yang mempertemukan ambisi global dengan aksi nyata di tingkat lokal. Acara ini akan berlangsung pada 25–30 Agustus 2025 di Denpasar, dan resmi diumumkan kepada publik di Kubu Kopi, Denpasar, Jumat (11/7).

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Cemerlang Bank BPD Bali Semester I 2025, Aset Tembus Rp40,41 Triliun

balitribune.co.id | Denpasar - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali terus menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika perekonomian nasional. Hingga akhir Juni 2025, bank kebanggaan masyarakat Bali ini berhasil mencatatkan pertumbuhan signifikan pada sejumlah indikator utama.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.