Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ruddi Setiawan Janjikan Tidak Ada Preman

Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus Reinhard Golose saat memberikan ucapan selamat kepada AKBP Ruddi Setiawan, SIk pada upacara Sertijab kemarin

BALI TRIBUNE -  Tongkat komando Polresta Denpasar resmi berpindah tangan dari Kombes Pol Hadi Purnomo kepada AKBP Ruddi Setiawan. Itu setelah dilakukan serah terima jabatan  (Sertijab) di Mapolda Bali, Jumat  (9/11) siang kemarin. Sementara upacara tradisi penyambutan Kapolresta yang baru dan pelepasan Kapolresta yang lama akan dilakukan di Mapolresta Denpasar siang hari ini. Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose yang mempin upacara sertijab mengatakan, pergantian atau rotasi di tubuh Polri adalah hal yang biasa. Ibarat sebuah kapal yang crew-nya diganti adalah hal yang lumrah. Meski demikian, jendral bintang dua ini mengaku bangga karena para perwira diganti ini ada yang mendapat promosi. Salah satunya adalah AKBP Ruddi Setiawan yang menjabat sebagai Kapolresta Denpasar yang merupakan job-nya seorang Komisaris Besar (Kombes). Selain itu, mantan Direktur Intelkam Kombes Pol Akhmal Juliarto dan mantan Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Kombes Pol Anom Wibowo memperoleh sekolah untuk membuka jalan menjadi jendral. "Sebagai Kapolda, tentunya saya sangat bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan Polri ini. Ini apresiasi atas kinerja atas kerja para anggota sendiri, bukan saya," ujarnya. Sementara Ruddi Setiawan yang ditemui Bali Tribune menegaskan, akan melanjutkan program - program yang telah dilakukan oleh pendahulunya Hadi Purnomo. Yang menjadi prioritas adalah akan menindak tegas terhadap aksi premanisme. "Perlu kami tegaskan, bahwa tidak ada preman. Akan kami tindak tegas. Untuk itu, kami mohon dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bersama - sama ikut menjaga Kamtibmas," ungkapnya.  Selain jabatan Kapolresta Denpasar, pada kesempatan tersebut juga dilakukan sertijab Direktur Intelkam dari Kombes Akhmal Juliarto kepada Kombes Pol Wahyu Suyitno, Dir Krimsus dari tangan Kombes Pol Anom Wibowo kepada Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho, Dir Pol Air dari Kombes Pol Sukandar kepada Kombes Pol Hadi Purnomo, Kabidkum dari Kombes Pol I Gusti Kade Budhi kepada Kombes Pol Mochamad Kozin, Kabidkeu dari tangan Kombes Pol Teguh Selamet Karyono kepada Kombes Pol Andi Mayangkara dan Kapolres Klungkung dari AKBP Bambang Tertianto kepada AKBP Komang Sudana. ray

wartawan
Redaksi
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.