Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sama-sama Tarung ke Senayan, Lolak dan Dek Ulik Jawab Kritik Publik

Kadek 'Lolak' Arimbawa dan Ni Made 'Dek Ulik' Suastini.

BALI TRIBUNE -  Pasangan suami-istri (Pasutri) sama-sama tampil sebagai calon anggota legislatif (Caleg) tentu bukan lagi fenomena baru. Di beberapa daerah, termasuk di Bali, fenomena seperti ini acap kali terjadi. Alasan yang dikemukakan pun beragam. Sebagian besar menyodorkan alasan, bahwa istri juga ikut bertarung 'hanya' untuk memenuhi kuota perempuan. Tetapi sebagian lagi sama-sama bertarung lantaran sama-sama memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjadi wakil rakyat. Pada Pileg 2019, pasutri seniman yang dipastikan akan sama-sama bertarung ke Senayan. Mereka adalah Senator Kadek Arimbawa yang akrab disapa Lolak dan sang istri Ni Made Suastini alias Dek Ulik. Lolak yang juga seorang pelawak populer di Bali, pada Pileg 2019 tampil sebagai calon anggota DPR RI melalui Partai Hanura. Adapun sang diva pop Bali, Dek Ulik, bertarung sebagai calon anggota DPD RI. Tampilnya pasutri ini di panggung politik, tentu memantik reaksi beragam di masyarakat. Ada yang menyambut baik, ada pula yang mengkritik. Lalu seperti apa pendapat Lolak dan Dek Ulik soal ini? “Yang pertama dan paling penting dari semua ini adalah, bahwa setiap warga negara memiliki hak politik yang sama untuk memilih dan dipilih, sesuai dengan ketentuan UUD NKRI 1945. Apalagi dari sisi Peraturan KPU, tidak ada larangan Caleg yang memiliki hubungan keluarga,” tutur Lolak, di Denpasar, beberapa waktu lalu. Ia menambahkan, dirinya bersama istri maju sebagai Caleg dari dua lembaga yang berbeda, yakni DPR RI dan DPD RI. Hal itu, diakuinya sebagai upaya untuk memberdayakan potensi yang dimiliki, memaksimalkan representasi daerah dan politik secara bersamaan. “Tidak ada konflik kepentingan dalam pencalegan saya. Justru ini akan menjadi sesuatu yang saling mendukung, mengingat peran kedua lembaga itu sebagai lembaga legislatif di Senayan,” ujar seniman kelahiran Tangkas, Kabupaten Klungkung, Bali itu. Tidak hanya dari sisi sinergi kelembagaan, Lolak juga menjelaskan bahwa keputusan untuk mencalonkan diri bersama istri memberi keuntungan tersendiri dari sisi biaya politik. "Kalau saya turun ke masyarakat, menyosialisasikan diri, bisa bergandengan sehingga menghemat biaya kampanye,” selorohnya. Sementara Dek Ulik, pada kesempatan yang sama, juga mencoba menjawab kekhawatiran dan kritik publik perihal keputusannya maju ke DPD RI. “Hal ini (keputusan menjadi Caleg, red) bukanlah yang pertama buat saya. Pada 2014 lalu, saya juga sudah maju sebagai calon anggota DPRD Bali Dapil Gianyar," jelasnya. Terkait anggapan bahwa hal ini akan sangat mengganggu keluarga, Dek Ulik menepisnya. "Saya meyakini hal ini tidak akan menganggu keluarga. Perhatian untuk anak-anak dan keluarga tetap. Kita kan sudah berpengalaman untuk membagi tugas selama ini,” tegas Dek Ulik. Dek Ulik dan Lolak pun siap untuk menerima kritik dari masyarakat. Begitu pula dengan aspirasi masyarakat, keduanya siap untuk menjembatani. “Kami siap menjembatani berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat, sepanjang kritik tersebut memberi dampak positif bagi pribadi maupun kiprah kami di politik," kata perempuan yang masuk daftar 10 Wanita Berpengaruh di Bali versi Nusa Bali itu. Dek Ulik menegaskan, perempuan Bali diberi kelebihan untuk melakukan multi tasking sehingga harus lebih kreatif dan inovatif. Tentunya hal tersebut harus dimaksimalkan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ia sendiri mengaku sudah mantap untuk maju sebagai calon anggota DPD RI, tanpa kesan dipaksakan. Apalagi selama hampir 9 tahun terakhir, Dek Ulik belajar banyak hal tentang peran dan tugas DPD, ketika mendampingi suami dalam berbagai kesempatan. “Keputusan saya sudah bulat, dengan bekal selama hampir sembilan tahun mendampingi suami sebagai seorang Senator. Saya harap, masyarakat bisa memberikan doa, restu dan dukungan secara maksimal, sehingga cita-cita kami untuk mengembangkan Yayasan Kesenian Bali dan ngaturang ayah ke seluruh Desa Pakraman di Bali bisa terus dilanjutkan,” pungkasnya. 

wartawan
San Edison
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.