Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sambut Nyepi, Petasan dan Miras Dilarang

demokrasi
Penjual petasan dan miras dilarang beredar jelang nyepi.

BALI TRIBUNE - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung melarang keras penjualan petasan dan minuman keras (miras) menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1940. Terkait ini juga  Senin (5/3) kemarin, Satpol PP sudah mengumpulkan Linmas se-Badung . Linmas selain memantau peredaran petasan dan miras juga diminta menjaga situasi dan kondisi selama perayaan Nyepi agar tetap kondusif.

“Kami mengimbau masyarakat tidak menyalakan petasan dan sejenisnya termasuk tidak menjual minuman keras. Imbauan ini terutama pada saat pengrupukan sebab berpotensi menimbulkan gesekan,” kata  Kepala Satpol PP Badung, IGAK Suryanegara Suryanegara.

Untuk menjaga kondusifitas pada saat Hari Raya Pengerupukan (sehari menjelang Nyepi), Satpol PP siap bersinergi dengan aparat Kepolisian dan aparat pengaman adat yakni Pecalang.
Tak hanya itu, mantan Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) juga mengaku juga berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Badung.  “Kami bekerja sama dengan pihak kepolisian. Juga menggandeng masyarakat adat melalui pecalang dan Linmas di masing-masing desa untuk memberikan pengamanan maksimal,” tegasnya.

Mengenai pengumpulan Linmas, Suryanegara menyatakan, selain  untuk pengamanan Nyepi juga untuk persiapan pengamanan Pemilihan Gubernur (pilgub), Pileg dan Pilpres. Linmas  diminta bisa membantu menjaga keamanan di wilayah masing-masing selama berlangsungnya hajatan demokrasi tersebut. “Linmas juga kami imbau bisa membantu pelaksanaan Pilgub, Pileg dan Pilpres,”  ujarnya.

Secara terpisah, imbauan serupa juga disampaikan Kapolsek Petang AKP Ketut Edi Susila. Pihaknya bahkan mengaku sampai turun ke desa-desa untuk mensosialiasikan pelarangan petasan dan miras selama perayaan Nyepi.

Kekuatan penuh juga akan diturunkan untuk menjaga keamanan pada saat pengrupukan dan pada saat Catur Brata Penyepian. “Kami juga rencana akan mengirimkan Surat Edaran ke desa adat, pada intinya pada saat prosessi pengrupukan dan pada saat Nyepi diimbau tidak menggunakan minuman keras. Larangan kan sudah dilarang melalui Perda, cuma ditegaskan lagi, diimbau kembali,”  tukasnya.

wartawan
I Made Darna
Category

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jembrana di Ambang Krisis Guru, Beban Guru Aktif Bertambah

balitribune.co.id | Negara - Dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana tengah dihadapkan pada tantangan serius. Hingga kini tercatat terjadi kekurangan 200 lebih guru pengajar. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun. Tahun 2025 saja, sebanyak 119 guru akan memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya icon click

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penertiban Bangunan di Pantai Bingin Dinilai Tergesa-gesa, DPRD Didorong Buka Dialog

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pembongkaran bangunan ilegal di kawasan wisata Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung, kembali memantik kontroversi. Kuasa hukum Morbito Art Cliff, Ussyana Dethan, SH.,  menilai langkah Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Bali dalam menyikapi persoalan ini terkesan tergesa-gesa dan kurang mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.