Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sampah Menumpuk, Tirtawan Usulkan Bersihkan Bali Sekala - Niskala

Nyoman Tirtawan

 BALI TRIBUNE - Sampah masih menjadi masalah serius bagi Bali sampai saat ini. Tak hanya di ruang - ruang publik, di tempat upacara adat dan agama pun, persoalan sampah ini seperti sulit terpecahkan.  Kamis (10/1) lalu misalnya, ada pemandangan di mana ribuan pamedek sembahyang di atas tumpukan sampah serangkaian upacara ngusaba di Pura Dalem Puri, Besakih. Bagi anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Provinsi Bali Nyoman Tirtawan, hal ini menjadi salah satu fakta bahwa ada masalah dengan “mental” orang Bali.  Politikus Partai NasDem asal Bebetin, Buleleng ini bahkan memastikan, persoalan mental ini akan menjadi hambatan serius bagi implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018. Akan sia - sia aturan ini dibuat, ketika kesadaran masyarakat justru masih sangat rendah.  Karena itu, agar Pergub yang mengatur pembatasan bahan plastik sekali pakai itu menyasar kantong plastik (tas kresek, red), sedotan, dan polysterina alias styrofoam itu tak mubasir, Tirtawan mengusulkan Pemprov Bali melakukan gerakan “penyadaran” sekala dan niskala.  “Beragama itu harus linear antara sekala dan niskala. Contoh sederhananya, taat beribadah harus dibarengi dengan taat buang sampah. Percuma beribadah setinggi langit, bila sampah di depan mata dibiarkan. Tuhan dalam segala agama tentu tak suka hal-hal kotor,” tandas Tirtawan, di Denpasar, Minggu (13/1/2019).  Bagi Tirtawan, Rahinan Jagat Tawur Sasih Kasanga (Nyepi 1941 Saka) dan Panca Wali Krama di Pura Besakih merupakan momentum tepat untuk aksi “bersih-bersih” Bali. Tidak saja soal niskala, tetapi ini juga terkait sekala.  “Lewat ritual Tawur Sasih Kesanga (Hari Nyepi, red), Bhuana Agung atau jagat semesta diyakini suci secara niskala. Namun, melihat Bhuana Agung, khususnya Pulau Bali sangat kotor oleh sampah plastik dan limbah, maka kami di Fraksi Panca Bayu DPRD Bali mengusulkan pembersihan Bali secara total. Semua orang. Tanpa terkecuali,” tandasnya.  Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali ini menambahkan, pelibatan seluruh individu sangat mungkin dilakukan. Salah satunya dengan terbitnya instruksi dari Gubernur Bali I Wayan Koster.  “Sebagai Murdaning Jagat, Gubernur Bali bisa menginstruksikan seluruh Desa Adat, Desa Dinas, elemen pendidikan, dan unsur pemerintah melakukan bersih jagat Bali serentak,” tegasnya.  Hal ini dinilainya penting, karena Tirtawan mengistilahkan lingkungan Bali ibarat terserang penyakit kronis. Sampah plastik tak hanya “menyerang” laut, sungai, namun hingga tanah persawahan.  “Hari pelaksanaannya bisa ditentukan oleh Gubernur Bali sesegera mungkin. Tentu idealnya ada program lanjutan. Tidak sekali, tapi berkesinambungan. Ini demi tercapainya kebersihan dan kesucian alam Bali secara sekala lan niskala,” tutur Tirtawan, yang kembali tampil sebagai calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 5 Dapil Buleleng dari Partai NasDem ini.  Politikus vokal di Renon itu menambahkan, semua sampah yang dikumpulkan di seluruh Bali, khususnya di Buleleng, bisa dijadikan bahan baku energi listrik alias waste to energy. “Mumpung sudah ada pembangkit listrik tenaga  'sampah 'di Celukan Bawang, Buleleng,” ucapnya.  Bersih-bersih Bali total, lanjut Tirtawan, bukan aksi seremonial belaka, melainkan tumbuh dari dalam hati nurani. Apalagi wisatawan saja, tergerak hatinya untuk membersihkan sampah.  "Tidak sedikit para wisatawan asing yang tergerak karena rasa kasih sayang ini. Mereka memungut sampah di Pantai Kuta, Sanur, dan sekitarnya. Juga sampah di jalan-jalan. Kenapa kita yang asli orang Bali tak memiliki rasa kasih sayang untuk tanah kelahiran kita sendiri?” pungkasnya, dengan nada tanya. 

wartawan
San Edison
Category

Pemkot Denpasar Mulai Tata Kawasan Wisata Pantai Sidakarya

balitrbune.co.id I Denpasar - Pemkot Denpasar mulai menata Pantai Sidakarya di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, sebagai destinasi wisata baru. Kawasan yang mulanya merupakan tempat sandar perahu nelayan ini kini menawarkan daya tarik hamparan hutan mangrove dan ketenangan air bagi penikmat wisata air serta para pemancing.

Baca Selengkapnya icon click

DLHK Badung Target Fasilitas RDF Beroperasi Juli 2026

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung memastikan proses pengadaan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) tetap berjalan pada tahun 2026. Fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif itu ditarget mulai beroperasi pada pertengahan Juli mendatang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Bidik PMA Ilegal, Vila dan Usaha Asing Bermasalah Disorot

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menyoroti maraknya dugaan Penanaman Modal Asing (PMA) ilegal yang beroperasi di sejumlah kawasan pariwisata. Komisi I dan Komisi II DPRD Badung bahkan menggelar rapat kerja lintas komisi bersama sejumlah OPD untuk membahas pengawasan dan pembatasan investasi asing di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

IPTU Nyoman Agus Putra Jabat Kasat Resnarkoba Polres Gianyar

balitribune.co.id I Gianyar - Kapolres Gianyar Chandra C. Kesuma pimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kasat Resnarkoba dan Kasat Lantas, Selasa (12/5/2026) pagi.  Pelaksanaan serah terima jabatan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Bali Nomor: KEP/182/IV/2026 tanggal 30 April 2026. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Identitas Pembuang Bayi di Sawah Buruan Akhirnya Terungkap, Kini Jalani Perawatan Medis di Ubud

balitribune.co.id I Gianyar - Penyelidikan cepat dilakukan Unit Reskrim Polsek Blahbatuh berhasil mengungkap identitas ibu dari bayi laki-laki yang ditemukan di areal Subak Pejeng Banjar Kutri, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Dari hasil penyelidikan di lapangan, diketahui ibu bayi tersebut berinisial D.A.P.P. yang saat ini masih menjalani perawatan medis di sebuah yayasan di Ubud.

Baca Selengkapnya icon click

300 Guru Non-ASN di Badung Terancam Berhenti, DPRD Ingatkan Risiko Stagnasi Pendidikan

balitribune.co.id | Mangupura - Nasib ratusan guru non-ASN di Kabupaten Badung mulai menjadi sorotan serius DPRD Badung. Pasalnya, kebijakan penghentian tenaga non-ASN pada akhir 2026 dikhawatirkan memicu kekosongan tenaga pengajar dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah negeri.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.