Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sejumlah Pihak Kritik IMI Bali Soal Road Race

Ketut Suwandi
Ketut Suwandi

BALI TRIBUNE - Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bali mendapat kritikan dari sejumlah pihak lantaran tidak mempertandingkan nomor road race cabang olahraga (cabor) balap motor pada Porprov Bali XIV/2019 di Tabanan mendatang. Menurut mereka, semestinya nomor road race dipertandingkan di Porprov Bali 2019 di Tabanan karena nomor itu juga dihelat di PON XX/2020 di Papua. Jika jenjang berikutnya dari Porprov Bali adalah PON, maka sudah selayaknya nomor road race dipertandingkan di Porprov Bali XIV/2019. Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi ketika ditanya wartawan mengatakan bahwa masing-masing cabang olahraga sudah ada technical delegate (TD), yang membahas nomor apa saja yang akan dipertandingkan di Porprov Bali 2019. “Begitu pula di IMI, sudah ada TD-nya, dan semua nomor yang dipertandingkan di Porprov Bali nanti telah diputuskan di Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun lalu. Saat penentuan nomor road race diputuskan tidak dipertandingkan, kok IMI Bali diam saja? Katanya nomor road race tidak dipertandingkan di PON Papua? Ini kan lucu jadinya,” kata Suwandi, Jumat (22/6). Seperti diketahui, cabor balap motor di PON Papua tahun 2020 mempertandingkan empat nomor, yakni road race, motocross, grass track dan nomor slalom sebagai eksebisi. Suwandi yang juga mantan Ketua Umum KONI Bali tersebut mengaku heran kalau ada cabor termasuk IMI Bali tidak mempertandingkan nomor road race, padahal nomor tersebut dipertandingkan saat PON Papua mendatang. Acuan nomor di Porprov Bali, lanjut Suwandi, adalah PON sehingga apa yang dihelat di PON harus juga dipertandingkan di Porprov Bali. “KONI Bali itu sifatnya menjembatani saja dan tidak memutuskan secara sepihak.Nah sekarang kan di Porprov Tabanan sudah ada panitia induknya. Silakan kalau ada seperti itu, ajukan saja ke panitia induk supaya ada penambahan nomor. Sekali lagi, semua itu arahnya ke panitia induk bukan ke KONI Bali,” terangnya. Sementara itu, salah satu Korwil IMI yakni Korwil IMI Badung menyesalkan hal itu karena jika persoalan venue yang menjadi kendala, bisa meminjam sirkuit di GWK. “Kami juga heran, darimana memperoleh informasi jika road race tidak dipertandingkan di PON Papua? Ini benar-benar fatal,” tutup penasihat Korwil IMI Badung, Nyoman Mulyajaya.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.