Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekda Adi Arnawa Sosialisasikan E-Surat bagi OPD di Badung, Ubah Mindset dari Konvensional Menuju Digitalisasi

Bali Tribune/ SOSIALISASI - Sekda Adi Arnawa saat memberikan sosialisasi Aplikasi E-Surat kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung di Puspem Badung, Selasa (5/1/2021).
Balitribune.co.id | Mangupura - Kabupaten Badung terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan Perpres No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang pada intinya bagaimana proses terjadinya pergeseran pola pikir dari konvensional menuju digitalisasi. 
 
Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan selalu melakukan koordinasi antar perangkat daerah (PD) atau cross-cutting. Salah satunya E-Surat yang merupakan kerjasama antar PD dimana Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pembangun sistem, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus) mengarahkan sistem sesuai dengan aturan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) sedangkan Bagian Organisasi menitikberatkan pada ketatanaskahan. 
 
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa saat memberikan sosialisasi Aplikasi E-Surat kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung bertempat di Ruang Kerta Gosana Puspem Badung, Selasa (5/1/2021).
 
Lebih lanjut Sekda Adi Arnawa mengatakan E-Surat merupakan aplikasi pengelolaan surat menyurat secara digital/elektronik yang bisa berjalan pada platform IOS maupun Android, untuk mempercepat penyampaian informasi surat dan disposisi kepada pihak yang dituju.
 
Dengan diterapkannya E-Surat di Kabupaten Badung, Sekda Adi Arnawa mengharapkan ada efisiensi waktu dan penggunaan kertas (paperless) karena semua administrasi sudah by digital, dari konsep surat kemudian alur yang melewati jenjang struktural sebagai penanggung jawab sekaligus korektor/ persetujuan sampai surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan. 
 
Disamping itu, aplikasi E-Surat akan menjadikan OPD bekerja lebih cepat dan mudah terutama dalam hal administrasi perkantoran, dimana pemerintah dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi di bidang informasi. Kemajuan Teknologi Informasi memungkinkan sebuah piranti aplikasi layanan masyarakat bisa berjalan secara digital tanpa menggunakan kertas dan sejenisnya. Bahkan aplikasi E-Surat dapat diakses dengan mudah secara mobile (bergerak) melalui smartphone maupun tablet pc yang terkoneksi dengan jaringan internet. 
 
Pengembangan aplikasi E-Surat ini meliputi pengiriman (surat keluar) dan penerimaan (surat masuk) secara elektronik melalui jaringan internet baik intern maupun antar OPD secara cepat, tepat dan akurat. 
 
Aplikasi E-Surat juga sudah bersifat mobile dimana saja user sudah bisa melakukan administrasi persuratan. Saat ini sedang dilakukan uji coba untuk membiasakan para user/pejabat menggunakan E-Surat tersebut. Memang tidak mudah mengubah mindset dari konvensional ke digital namun seiring tuntutan pelayanan selalu prima dan dengan terjadinya musibah virus corona E-Surat ini menjadi pilihan wajib yang harus diterapkan. 
 
“E-Surat tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu kesatuan dengan penandatangan elektronik, penomoran elektronik dan arsip digital. Sebagai langkah awal penerapan E-Surat Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kominfo, Diskerpus dan Bagian Organisasi sudah melatih para operator di masing-masing OPD untuk dapat menggunakan E-Surat dan TTE serta mensosialisasikan di OPD nya masing masing,” jelasnya.
 
Sekda Adi Arnawa juga menyampaikan untuk saat ini Dinas Kominfo berusaha membangun sistem aplikasi E-Surat, yang diharapkan bisa diaplikasikan pada Februari 2021 dalam melakukan pengiriman dan penerimaan surat yang memberikan informasi tentang proses alur surat sehingga dapat meningkatkan efisiensi di segala aspek termasuk efisiensi tenaga, biaya, dan penghematan kertas. 
 
“Program paperless (pelayanan surat menyurat secara digital tanpa kertas) yang dicanangkan pemerintah benar-benar agar bisa diterapkan terutama di instansi pemerintah, sehingga mampu merubah paradigma masyarakat yang selama ini menganggap bahwa semua urusan yang terkait dengan administrasi maupun birokrasi memakan waktu yang lama. Namun dengan aplikasi E-Surat ini semua jadi mudah dan mampu menjawab semua permasalahan yang ada,” jelasnya. 
wartawan
I Made Darna
Category

BLDF Tanam 5 Ribu Bibit Mangrove di Tahura Pemogan

balitribune.co.id I Denpasar - Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) kembali melaksanakan penanaman bibit mangrove di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Pemogan, Bali, pada Rabu, 2 September 2026.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari upaya pelestarian yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus mempertegas komitmen BLDF dalam mendukung pemulihan dan pelestarian ekosistem pesisir Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Kebakaran di Jalan Nakula, 85 KK Kehilangan Rumah

balitribune.co.id I Denpasar - Kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Nakula Pemecutan Kelod Denpasar menyisakan kesedihan bagi puluhan warga yang tinggal di lokasi. Dari catatan Dinas Sosial Kota Denpasar, baru terdata ada 85 KK yang terdampak dari musibah kebakaran tersebut. Hingga kini Dinsos Denpasar terus melakukan pendataan kepada warga yang terdampak.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

10 Hari Hilang,  Dadong Geloh Ditemukan Meninggal di Jurang

balitribune.co.id I Gianyar -  Ni Wayan Geloh alias Dadong Geloh (78), warga Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, ditemukan meninggal dunia setelah sekitar 10 hari dilaporkan hilang. Jasad korban ditemukan di dasar jurang sekitar 500 meter dari rumahnya, Selasa (1/9/2026) sore.

Penemuan korban mengakhiri pencarian yang dilakukan keluarga bersama aparat desa dan masyarakat sejak Geloh dilaporkan hilang pada 21 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Bangli Desak Evaluasi Total Penataan PNS di Setiap OPD

balitribune.co.id | Bangli - Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika, mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera mengevaluasi dan menata ulang pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai mendesak agar penempatan pegawai benar-benar selaras dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan prioritas program pembangunan daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.