Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekda Adi Arnawa Tandatangani Berita Acara Sistem Merit, Badung Raih Nilai “Baik”

Bali Tribune/ TIM PENILAI - Sekda Wayan Adi Arnawa menandatangani berita acara Sistem Merit dengan Tim Penilai Penerapan Sistem Merit di Bali Lian Ifandi di Puspem Badung, Kamis (7/10/2021).


balitribune.co.id | Mangupura - Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa selaku Ketua Tim Penerapan Sistem Merit di Badung menandatangani berita acara Sistem Merit dengan Tim Penilai Penerapan Sistem Merit di Bali Lian Ifandi di Puspem Badung, Kamis (7/10/2021).

Sistem Merit menurut Pasal 1 UU No 5 tahun 2014 adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan dan umur.

Turut hadir dari Tim Penerapan Sistem Merit diantaranya Martiyas Anggi Pamungkas, Susana Maria Tandika, Jasmine Amalia Assegaf, Sekretaris BKPSDM AA. Wirayasa, Sekretaris Bappeda I Ketut Wirawan serta perwakilan dari OPD terkait dilingkungan Pemkab Badung.

Sekda Adi Arnawa mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung memberikan apresiasi atas sinergitas dan kinerja Tim Penilai Penerapan Sistem Merit dalam mengevaluasi kinerja Pegawai di Pemerintah Kabupaten Badung. Pihaknya berharap apa yang diraih pemerintah Kabupaten Badung sekarang dengan predikat “Baik” dapat ditingkatkan di tahun yang akan datang dengan hasil yang lebih baik.

“Kami berharap apa yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan predikat baik menjadi suatu pemicu dalam menjalankan tugas dan kinerjanya di tahun kedepan bahkan menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Tim Penilai Penerapan Sistem Merit di Bali Lian Ifandi menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah Kabupaten Badung dimana Tim Penilai sudah melakukan asistensi Sistem Merit di Kabupaten Badung dan Badung mendapat predikat "Baik".

“Dan ini perlu disampaikan kepada pimpinan tim pemerintah Kabupaten Badung karena telah melakukan langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan sistem tersebut. Dimana hasil evaluasi di kabupaten Badung telah berjalan dengan baik,” katanya.

Sementara itu Sekretaris BKPSDM AA Wirayasa melaporkan di Provinsi Bali, kabupaten/kota yang mendapat predikat baik itu baru Kabupaten Badung saja dan akan diserahkan secara resmi pada bulan November 2021.

“Pada penyerahan resmi tersebut baru akan bisa dipastikan berapa nilai yang diperoleh Kabupaten Badung, setelah melalui rapat pleno di pusat,” ujarnya.

wartawan
ANA
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.