Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekda Klungkung A A Lesmana Jadi Narasumber Petik Aksi IV 2023

Bali Tribune/ NARASUMBER - Sekda AA. Lesmana jadi narasumber Petik Aksi.


balitribune.co.id | Semarapura - Penanganan kasus stunting di Kabupaten Klungkung mendapat perhatian dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kabupaten Klungkung dipercaya menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia (Petik Aksi) IV Tahun 2023 yang diselenggarakan secara daring dari ruang vicon Kantor Bupati Klungkung, Selasa (21/11/2023).

Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana mewakili Plt. Bupati Klungkung mengatakan bahwa penanganan stunting secara garis besar dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang difokuskan pada 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan. Seribu hari pertama kehidupan adalah periode yang sensitif bagi kehidupan seorang anak, sebab dampak dari pemenuhan gizi dan nutrisi lain yang tidak terpenuhi akan bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki. Mengenai prevalensi kasus stunting di Kabupaten Klungkung tahun 2021 mencapai 19.40 ℅.

Namun berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka prevalensi tersebut, hingga saat ini turun mencapai 7,7 ℅, pencapaian tersebut sudah lebih rendah dari pencapaian target pemerintah di tahun 2024, dimana prevalensi stunting ditargetkan 14 ℅. Secara sistem dan regulasi di Kabupaten Klungkung telah menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan selanjutnya Tingkat Desa/Kelurahan. "Saya tekankan kepada semua Kepala OPD, Camat dan Perbekel dan semua pihak-pihak yang terkait untuk dapat melakukan rencana aksi yang telah ditetapkan sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing dengan melakukan sinergitas dan kolaborasi, " ujar Sekda Klungkung, Anak Agung Gde Gede Lesmana.

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terus dilakukan, sosialisasi melalui media cetak, radio televisi dan pergelaran kesenian berbasis budaya lokal dengan topik Keluarga Berkualitas. "Mudah-mudahan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan praktek baik dari pelaksanaan audit kasus stunting yang dapat dijadikan pembelajaran bersama dalam penanggalan kasus stunting maupun keluarga berisiko stunting, meningkatkan komitmen dari TPPS di semua tingkatkan dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting serta meningkatkan layanan konvergensi layanan percepatan penurunan stunting yang semakin kuat," harapnya.

wartawan
SUG
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.