balitribune.co.id | Mangupura - Sekolah swasta di Kabupaten Badung kian terjepit. Apa sebab? Pasalnya, selain sulit mendapat siswa, sekolah swasta juga kini minim bantuan dari pemerintah. Bahkan, sejak Sekolah Menengah Atas (SMA) diambilalih kewenangannya oleh pemerintah provinsi, nyaris tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah kabupaten.
Kondisi itu diungkapkan oleh I Wayan Retha saat memimpin rombongan pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Badung bertemu pimpinan DPRD Badung di Gedung Dewan, Kamis (8/7/2021).
Rombongan BMPS diterima langsung Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Sekda Badung Wayan Adi Arnawa.
Lebih lanjut Retha menyatakan, perguruan swasta tidak hanya sebatas mitra pemerintah, namun juga adalah bagian dari aset pemerintah. Jadi, sudah sepantasnya pemerintah memperhatikan sekolah swasta.
Selama ini perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta sangat minim bahkan bisa dikatakan tidak ada. Retha yang mantan anggota DPRD Badung ini menyebut subsidi pembiayaan pendidikan yang dulunya sempat diberikan Pemkab Badung bahkan kini mandeg.
“Apalagi sekarang kewenangan SMA ada di provinsi, SMA swasta tambah sengsara karena tidak ada bantuan dari kabupaten,” ujarnya.
Parahnya lagi, selain tidak mendapat bantuan pemerintah daerah, sekolah swasta juga kesulitan mendapatkan siswa pada setiap penerimaan siswa baru. Setiap tahun siswa yang masuk ke swasta selalu menyusut. “Kami setiap tahun mengalami kekurangan murid,” kata Retha.
Ia bahkan menyebut 10 SMP swasta sampai “sakit” karena tidak dapat siswa. Sekolah tersebut diantaranya SMP Swastiastu di Desa Adat Tangeb yang dulu berdiri ditahun 1959, SMP Widya Pura Untal-Untal berdiri tahun 1961, SMP Sunari Loka Kuta yang berdiri di tahun 1960-an, SMP Pancasila Canggu, SMP Budi Utomo Kerobokan, SMP Dharma Sastra Sempidi, SMP Widya Bhuana Munggu,SMP Ngurah Rai Kerobokan, SMP Dharma Sastra Jimbaran dan SMP Seni Ukir Tangeb.
“Saat ini ada 10 SMP swasta yang sakit. Kemudian belum lagi SMA swasta yang kembang kempis,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengaku akan menampung semua aspirasi yang disampaikan pengurus sekolah swasta tersebut. Pihaknya pun sepakat sekolah swasta harus tetap eksis dan berkembang seiring dengan sekolah negeri.
“Sekolah swasta ini harus tetap bisa hidup. Perlu kolaborasi serta pembinaan sekolah dalam penerimaan siswa,” ujarnya.
Mengenai biaya operasional sekolah, Parwata menyebut sekolah swasta memang berasal dari penerimaan SPP.
“Bagaimana jika mereka tidak memungut SPP dari mana subsidinya? Disinilah sebetulnya peran pemerintah,” kata Parwata.
Nah, untuk membentengi sekolah swasta ini pihaknya akan mengusulkan adanya regulasi sehingga sekolah swasta bisa mendapat subsidi dari pemerintah.
“Nanti kita akan rancang regulasi serta rekomendasi untuk bisa melakukan subsidi ini sehingga nanti pemerintah tidak ragu lagi dalam membantu sekolah swasta,” tegas politisi asal Dalung yang menjabat Sekretaris DPC PDIP Badung ini sembari berharap sekolah swasta agar terus meningkatkan kualitasnya sehingga diminati oleh siswa untuk bersekolah di sana.
Sementara Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa juga sepakat sekolah swasta harus tetap eksis. Pemkab Badung memberikan ruang bagi sekolah swasta dengan mendorong memberikan stimulus kepada sekolah swasta melalui APBD walaupun secara indeks tidak secara maksimal.
“Kalau soal keinginan sekolah swasta memperoleh siswa dalam penerimaan siswa saat ini, tentu kita tidak bisa memaksa siapa pun. Yang jelas pemerintah pasti akan memberikan ruang kepada siapa pun untuk membangun dunia pendidikan kita di Badung,” ujarnya.
Nah, agar sekolah swasta diminati para siswa pihaknya pun mengingatkan pentingnya kualitas. “Tapi ini kembali lagi pada kualitas dan sudah saatnya perguruan swasta ini juga melakukan evaluasi dalam rangka untuk mendapatkan simpati masyarakat agar anaknya mau bersekolah disana,” kata Adi Arnawa.
Kemudian, soal bantuan stimulus, pejabat asal Pecatu ini mengaku saat ini belum bisa. Pasalnya, kondisi keuangan dan celah fiskal Badung yang belum memungkinkan. “Kita masih melakukan pemenuhan biaya operasional pemerintah dulu, setelah itu tertutupi, pemerintah akan tetap hadir dalam membantu sekolah swasta,” tegasnya.
wartawan
ANA
Category
