Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Seleksi P3K di Jembrana Pelamar Loby Pejabat

Bali Tribune/ Banyak peserta seleksi P3K di Jembrana yang meminta tolong ke pejabat termasuk juga yang diungkapkan langsung oleh Bupati Tamba.

balitribune.co.id | Negara  - Setelah ditunggu-tunggu, seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Jembrana akhirnya dimulai Senin (12/9). Namun terungkap sebelum seleksi berbagai upaya dilakukan pelamar agar bisa lolos, termasuk  banyak yang meminta pertolongan ke pejabat. Walau begitu, tidak bisa diiintervensi oleh pihak manapun. 
 
Ratusan peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanian Kerja (P3K) untuk guru SD dan SMP tahun 2021 mengikuti test Senin(12/9). Seleksi menggunakan yang berlangsung di dua tempat yakni di SMK Negeri 1 Negara dan SMA Negeri 1 Negara. 
 
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanian Kerja Guru untuk Kabupaten Jembrana sebnyak 938 yang terdiri dari 600 formasi untuk guru SD dan 248 formasi untuk guru SMP. Sedangkan pelamar mencapai 956 orang.
 
Memang rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanian Kerja (P3K) ditunggu-tunggu oleh guru kontrak dan guru abdi di Jembrana. Bahkan mereka melakukan berbagai upaya untuk bisa lolos seleksi. Bahkan terungkap ada yang sampai melakukan loby-loby ke pejabat dengan harpkan bisa dibantu untuk diloloskan. 
Bahkan ada yang sampai langsung menghubungi Bupati Jembrana, I Nengah Tamba. 
Hal itu ungkapkan langsung oleh Bupati Jembrana, I Nengah Tamba saat memantau pelaksanaan seleksi.
 
Dihadapan Wakilnya I Gede Ngurah Patriana Krisna,  Sekda I Made Budiasa, para Asisten Sekda berserta Kepala OPD dilingkungan Pemkab Jembrana, Bupati Tamba blak-blakan menuturkan jika ada banyak pelamar yang meminta bantuan agar bisa diloloskan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanian Kerja (P3K) ini.
 
“Sebelum pelaksanaan seleksi bagi calon P3K ini, banyak sekali yang minta tolong datang ke bupati untuk bisa meloloskan menjadi P3K,” ungkap politisi asal Desa Kaliakah ini.
 
Menyikapi banyak pesan masuk ke bupati yang minta diloloskan seleksi, pihaknya tegas memastikan kalau dalam rekrutmen untuk calon P3K Pemerintah Kabupaten Jembrana memastikan tidak ada celah untuk intervensi.
 
 “Ini perlu di klarifikasi karena urusan lulus  atau tidaknya itu ranahnya bukan di pak Bupati. Ini semua  menjadi urusan pemerintah pusat,” tegasnya. Pihaknya berharap dengan seleksi tanpa intervensi dari pihak manapun, menjamin kualitas SDM Pendidikan yang profesional.
 
Manurutnya bisa didapat guru bermutu yang mebantu penkatann kualitas pendidikan di Jembrana. ”Saya harapkan kepada para calon P3K yang mengikuti seleksi ini agar benar-benar belajar dan mengikuti aturan yang ada. Seleksi ini murni tidak ada intervensi dari pihak manapun lantaran sistem yang digunakan saat seleksi ini menggunakan Computer Asissted Test (CAT)," paparnya.
 
Melalui sistem CAT ini dikatakannya setiap peserta langsung dapat mengetahui hasil atau nilai test yang dikerjakannya.
 
“Jadi lebih cepat dan transparan, dan Bupati tidak bisa intervensi ," tandasnya. Sementara Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jembrana, Ni Nengah Wartini mengakui sebelumnya sudah ada 76 pelamar yang tidak lolos ke tahap seleksi kompetensi ini karena gugur saat seleksi administrasi. 
 
“Beberapa orang peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi. Saat ini peserta seleksi hanya diikuti sebanyak 860 orang," jelasnya. Seleksi akan dilaksanakan hingga lima hari dan terkahir Jumat (17/9).
 
Pelaksanaan seleksi di masa pandemi ini menurutnya dibagi kedalam beberapa ses. Peserta wajib melampirkan surat keterangan sudah divaksinasi covid-19 lengkap, hasil negatif swab test antigen 1x24 jam dan menggunakan masker medis dengan tambahan masker kain. Bagi peserta yang kedapatan hasil swabtestnya reaktif pihaknya memastikan bisa mengikuti seleksi susulan. 
 
”Untuk peserta yang kedepatan hasilnya SWAB Antigennya reaktif, kita akan jadwalkan ulang pelaksaaan tesnya,” tandasnya. 
wartawan
PAM
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.