balitribune.co.id | Negara - Kini kian banyak Laba Pacingkreman Desa (LPD) yang terbelit persoalan hukum. Adanya persoalan penyalahgunaan maupaun penyelewengan keuangan LPD. Mencegah bobolnya keuangan LPD, pengawaspun diminta lebih profesional dengan menempatkan krama yang memahami manajemen keuangan didalamnya.
Jumlah LPD di Jembrana terbelit persoalan hukum kini bertambah. Teranyar oknum pengelola LPD Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo dilaporkan ke kepolisian. Oknum pengelola LPD setempat dilaporkan atas dugaan korupsi hingga milyaran rupiah. Mencuatnya dugaan korupsi LPD tersebut berawal dari adanya nasabah yang tidak bisa mencairkan uang yang disimpann di LPD selama bertahun-tahun. Gonjang ganjingnya LPD Mendoyo Dangin Tukad tersebut mulai mencuat pada tahun 2020 lalu.
Sejak itu para nasabah sudah mulai tidak bisa menarik tabungannya. Setelah sekian lama menunggu akhirnya mereka melaporkan Ketua LPD tersebut ke Polres Jembrana pada Selasa (1/2). Berdasarkan informasi ada sebanyak 19 nasabah LPD yang uangnya tidak bisa ditarik. Nominal tertinggi nasabah depositonya mencapai Rp 400 juta. Para nasabah LPD yang hendak menarik uangnya justru namanya tidak terdaftar pada register LPD. Bahkan terjadi penarikan dana yang tidak diketahui para nasabah.
Dalam buku tabungan nasabah masih ada nominalnya namun dalam registrasi LPD justru sudah ada yang lebih dulu menarik depositonya. Selain itu terdapat data pinjaman 19 orang nasabah senilai sekitar Rp 1.3 miliyar. Sehingga ditambah dengan uang deposito 8 orang warga tersebut, jumlah keseluruhan nilainya sekitar Rp 1.8 miliyar. Warga menduga ada oknum pengelola LPD yang menggunakan dana nasabah untuk keperluan pribadi. Padahal karma menempatkan dana atas dasar kepercayaan.
Dengan adanya persoalan tersebut, kini nasabah mengaku khawatir, “saya tidak bisa narik deposito di LPD dari bulan September 2021. Sebelumnya pada saat LPD lancer saya bisa narik sebagian, kebetulan saya dapat bilyet yang sudah jatuh tempo. Awalnya saya tarik bunganya akan tetapi pencairannya agak lambat, setelah itu saya disuruh kekantor, akan tetapi dari info warga lainnya ada desas desus bahwa LPD tidak sehat jadinya saya was-was,” ujar salah seorang karma yang enggan ditulis namanya.
Menurut nasabah, saat mencairkan deposito karyawan LPD mengatakan tidak ada uang dan kas kosong. “Ternyata warga lainnya sudah dari dulu tahu bahwa pencairan di LPD sulit dikarenakan kasnya kosong. Info tersebut meluas dan banyak orang nagih uangnya di LPD, termasuk saya juga mau narik semuanya. Narik bunganya saja sulit apalagi narik pokoknya tambah sulit lagi. Saya mempunyai deposito sekitar Rp 300 juta,” ungkapnya. Pihak Polres Jembrana mengakui adanya laporan nasabah LPD.
“Ya ada (pelaporan terkait LPD Mendoyo Dangin Tukad) kemarin dari warga. Kami masih lakukan pendalaman,” ujar Kasat Reskrim Polres Jembrana, AKP Reza Pranata Rabu (2/2). Semakin banyaknya LPD yang bermasalah, kini pengawasan LPD menjadi sorotan. Petajuh Madia MDA Jembrana, I Ketut Arya Tangkas mempertanyakan keberadaan organ pengawas LPD baik di tingkat desa adat maupun di tingkat kabupaten, “sebenarnya kan ada pengawas LPD di desa dan Kabupaten,” ujarnya.
Pengawasan LPD juga diminta harus dilakukan secara profesional, “jangan sampai pengisian pengawas karena kedekatan dengan Bendesa atau ketua LPD. Tidak lagi secara otomatis kelihan adat jadi pengawas. Harus orang-orang profesional yang tahu manajemen keuangan dan setiap bulan melakukan pemeriksaan rutin. Hasil pemeriksaan harus dikordinasikan dengan Prajuru, Kertha dan Sabha Desa sehingga kalau ada masalah bisa cepat diatasi. Begitupula dengan Pengawas LPD Kabupaten,” tandasnya.
