Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sempat Tertunda, Ranperda PLPPB Disahkan Menjadi Perda

Bali Tribune/ PENGESAHAN - Bupati I Made Mahayastra dan Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta pengesahan Ranperda PLPPB
Balitribune.co.id | Gianyar - Setelah sempat tertunda, Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  (PLPPB) akhirnya disahkan, Senin (18/5) kemarin. Perda ini pun diharapkan dapat menekan alih fungsi lahan pertanian di  bumi seni yang selama ini terus menyusut setiap tahunnya. Pengesahan Ranperda ini melalui sidang paripurna DPRD GIanyar dan dihadiri Bupati Gianyar, Made Mahayastra, Wabup AA Gde Mayun, Sekda Gianyar, Madr Gde Wisnu Wijaya serta OPD terkait. Hadir pula enam Akademi UNUD yang ahli dibidang pertanian.
 
Wakil Ketua DPRD Gianyar, I Gusti Ngurah Anom Masta membacakan pendapat akhir DPRD Gianyar menyebutkan perlindungan lahan pertanian berfungsi sebagai ketahanan pangan dengan memelihara seluruh aspek pendukung lahan pertanian. Dikatakan Anom Masta salah satu faktor berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan. "Alih fungsi lahan bukan terjadi di Gianyar saja, namun di seluruh Bali, ini akibat perkembangan perekonomian, pariwisata termasuk perumahan," jelas Anom Masta.
 
Dikatakannya dalam 10 tahun ini, di Gianyar terjadi alih fungsi lahan mencapai 2.745 hektar. Dengan Ranperda tersebut, maka pemerintah ikut mengontrol alih fungsi lahan dan memelihara daya dukung lahan. "Juga sebagai perlindungan lahan pertanian, mengingat masyarakat Bali dengan karakter dasar agraris. Selain melindungi lahan pertanian, maka dipastikan kehidupan warga yang bergelut di bidang pertanian terlindungi dan terjamin masa depannya.
 
Bupati Mahayastra dalam sambutannya menyebutkan Gianyar memilikimu lahan pertanian 15.526 ha di Tahun 2014. Dan di tahun 2018 lahan ini menjadi 13.690 ha. "Dalam selang 4 tahub terjadi alih fungsi 1.836 ha, atau rata-rata 459 per tahun," jelas Mahayastra. Diakui Mahayastra, alih fungsi ini akibat pariwisata, perumahan dan industri. Walau demikian, alih fungsi untuk sektor pariwisata terjadi di Bali. Sehingga pariwisata juga memberi dampak positif bagi perekonomian Gianyar, dengan meningkatnya PAD, tersedianya lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
 
Dengan disahkannya Raperda Perlindungan Lahan Perlindungan Berkelanjutan, Bupati Mahayastra berjanji menjadikan pembangunan pertanian sebagai prioritas pembangunan. Bahkan untuk selanjutnya, visi pembangunan lima tahun ke depan, adalah 'Membangun Pertanian yang Produktif, Efisien dan Mandiri'. Sejalan denga  visi tersebut fokus perhatiannya adalah peningkatan produksi pertanian, peternakan, pengembangan SDM pertanian. Kedua menurunkan biaya pertanian dan subdisi dan Ketiga pengembangan sebelum dan pasca panen. 
 
Ditambahkan Mahayastra, persoalan pemasaran juga akan diperhatikan Pemkab Gianyar, sehingga masyarakat petani mendapat manfaat ekonomi. “Kita benahi, lahan pertanian kita (Gianyar) luas, kita manfaatkan teknologi, SDM yang unggul dan bersinergi dengan pariwisata,” tutup Mahayastra.  
wartawan
Nyoman Astana
Category

Taman Mekotek" Seharga Rp2,4 Miliar Kini Jadi Ikon Wisata Desa Munggu

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa meresmikan Taman Mekotek Desa Wisata Munggu, Kecamatan Mengwi, Kamis (13/11). Taman mekotek yang berdiri megah di perempatan desa Munggu, tepatnya di Jl. By Pass Tanah Lot tersebut merujuk pada tradisi budaya Mekotek Desa Munggu yang dilaksanakan setiap hari Kuningan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Diduga Tipu Klien Miliaran Rupiah, Togar Situmorang Diadili

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara Togar Situmorang yang terbisa duduk dikursi penasihat hukum, saat sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hakim Isak Ulingnoha, di Ruang Candra PN Denpasar, Kamis (13/11), justru duduk di tengah sebagai terdakwa. Ia didakwa dalam kasus penipuan terhadap kliennya untuk melobi sebuah kasus.

Baca Selengkapnya icon click

Klungkung Cetak Rekor Nasional, Wapres Gibran Puji Keberhasilan Turunkan Stunting

balitribune.co.id | Semarapura - Prevalensi stunting di Kabupaten Klungkung tercatat menjadi yang terendah di Indonesia yakni 5,1 persen, hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2024. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen bersama dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Klungkung. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Lakukan Pembinaan Berkelanjutan, LPLPD Yakin Mampu Tingkatkan Tata Kelola LPD di Buleleng

balitribune.co.id | Singaraja - Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Kabupaten Buleleng bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) yang tentunya didukung oleh Pemkab Buleleng terus melakukan langkah2 strategis untuk pengelolaan LPD utamanya dalam hal tata kelola lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.