Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Serahkan SK, Gubernur Koster Minta CPNS Pemprov Jadi Motor Pelayanan Publik

Bali Tribune/ SK CPNS - Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan SK CPNS kepada CPNS tenaga guru dan tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali hasil seleksi tahun 2018. Penyerahan dilakukan dengan menggunakan pakaian adat Bali di halaman Kantor Gubernur Bali, Kamis (25/4).
balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan SK CPNS kepada CPNS tenaga guru dan tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali hasil seleksi tahun 2018. Penyerahan dilakukan dengan menggunakan pakaian adat Bali di halaman Kantor Gubernur Bali, Kamis (25/4).
 
Gubernur Bali Wayan Koster meminta para CPNS menjadi bagian daripada aparatur yang memegang penuh amanat sebagai administrasi sipil negara dengan mematuhi aturan dan bekerja dengan baik. Dalam upaya menata Pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Koster berharap CPNS yang masih belum terkontaminasi dengan hal-hal negatif bisa menjadi motor dalam pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. “Jadi kita berharap adik-adik ini akan menjadi motor untuk menggerakkan roda pendidikan kita dan kesehatan kita agar mendapat pelayanan yang baik,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini.
 
Gubernur Koster juga meminta kepada para CPNS untuk tidak sampai terkena tipu daya orang yang mengaku berjasa dalam perekrutan CPNS dan memberikan imbalan jasa. Ia mengatakan seleksi ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang benar. “Mudah-mudahan ini nggak ada yang kena tipu karena melalui seleksi yang dikuti secara langsung dengan benar,” ujarnya.
 
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengatakan pelaksanaan CPNS Pemprov Bali tahun 2018 dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel dimana setiap tahapan proses seleksi diumumkan secara luas serta melibatkan Ombudsman, BPKP, Kepolisian, Kejaksaan dan Inspektorat.
 
Dari 12.469 orang pelamar, sebanyak 774 orang dinyatakan lulus seleksi CPNS Pemprov Bali tahun 2018 untuk mengisi 774 dari 818 formasi yang ditetapkan. Sebanyak 44 jabatan tidak terisi yang terdiri dari 25 formasi jabatan tenaga guru dan 19 formasi jabatan kesehatan dikarenakan tidak ada pelamar atau pelamar tidak memenuhi syarat.
 
Dari 774 orang tersebut, sebanyak 773 orang telah ditetapkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) sementara satu orang tidak dapat ditetapkan karena dokumen yang diajukan tidak memenuhi syarat. Sebelum SK diserahkan, Kepala BKD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana menyampaikan satu orang lagi mengundurkan diri sehingga pada penyerahan SK oleh Gubernur Bali dihadiri oleh 772 orang CPNS yang penempatannya sesuai dengan unit penempatan sesuai jabatan yang dilamar. 
wartawan
release
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.