Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sesaat Akan Dikremasi, Jenazah Terkonfirmasi Covid-19 Ditolak Warga

Bali Tribune / Tenaga medis dengan APD Lengkap meninggalkan lokasi YPUH tempat rencana jenazah terkonfirmasi positif covid-19 akan dikremasi
balitribune.co.id | SingarajaWarga Banjar Barunasari, Kelurahan Kampung Baru Singaraja, menolak jenazah terkonfirmasi positif Covid-19 yang akan di kremasi di Yayasan Pengayom Umat Hindu (YPUH), Kelurahan Kampung Baru. Penolakan itu setelah warga merasa resah dengan kedatangan jenazah terkonfirmasi positif Covid-19 bernama Komang Kertia (67) warga Desa Jagaraga Kecematan Sawan ke wilayah mereka. Belasan warga menolak jenazah termasuk meminta semua pihak terkait untuk hengkang dari kawasan Banjar Barunasari tempat YPUH berdomisili.
 
Warga kesal, karena pihak pemerintah yang menangani masalah Covid-19 tidak melakukan koordinasi dengan mereka sehingga memutuskan menolaknya. Mendapat penolakan warga, sejumlah tenaga medis yang menggunakan APD hazmart meninggalkan tempat bersama ambulans rumah sakit  yang membawa jenazah Komang Kertia terkonfirmasi positif Covid-19.
 
Sumber informasi menyebutkan, awalnya pihak keluarga melakukan kontak dengan pihak yayasan akan membawa jenazah dari RS untuk di kremasi. Namun, oleh yayasan, pihak keluarga diminta untuk menunjukkan surat keterangan soal kondisi jenazah.Tak lama sesudahnya, pihak keluarga membawa surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng tertanggal 8 Agustus 2020 yang berisi rekomendasi untuk kremasi kepada YPUH Buleleng.
 
Dalam surat tersebut diterangkan diagnosa medis jenazah yang disebut terpapar Covid-19. Berdasar surat tersebut, pihak yayasan akan menerapkan standar kesehatan Covid-19 dalam merawat jenazah saat di kremasi. Sayang sebelum hal itu terlaksana warga terlanjur marah dan mengusir pihak terkait yang berkepentingan dengan jenazah terkonfirmasi positif Covid-19 tersebut.
 
“Memang benar warga kami menolak jenazah dengan diagnosa Covid-19 untuk dibawa ke YPUH tempat jenazah akan dikremasi,” ujar Lurah Kampung Baru, Singaraja, Ngurah Oka dalam keterangannya, Minggu (9/8). Ngurah Oka mengatakan, alasan warga menolak karena takut virus corona akan menyebar di kampung mereka bersamaan dengan keberadaan jenazah Covid-19  akan di kremasi di YPUH. "Saya kebetulan sedang tidak ada ditempat saat peristiwa penolakan itu namun laporan RT setempat warga memang khawair sehingga bersikeras menolaknya," tandas Ngurah Oka.
 
Dikonfirmasi soal penolakan itu, Sekda Buleleng Gede Suyasa, membenarkan. Menurutnya penolakan kremasi terhadap pasien yang meninggal akibat Covid-19, karena warga merasa khawatir terpapar Covid-19.
 
"Warga khawatir terpapar Covid-19, padahal sesuai rekomendasi dokter forensik, kremasi adalah cara paling tepat memutus penyebaran Covid-19," kata Suyasa.
 
Sementara itu, sebelumnya anak dari tokoh Golkar Buleleng Komang Kertia ini sempat juga ditolak di RSU Parama Sidhi Singaraja setelah hasil rapid tesnya reaktif. Komang Kertia masuk RS Senin (03/8/2020) dan setelah dirapid tesnya reaktif, pihak RS merujuk ke RSUD Buleleng. Setelah dirawat di RSUD Buleleng Komang Kertia di test swab yang hasilnya positif terjangkit Covid-19. Dan hasil itu diterima Jumat (07/8/2020).
 
Sehari setelah hasil swab diterima, Sabtu (08/9/2020) pukul 11.30 Wita, Komang Kertia meninggal dunia. Kematian almarhum ini, langsung dilaporkan ke Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Buleleng.
 
Soal penolakan RS Swasta menangani pasien Covid, Suyasa mengatakan, karena selain tidak memiliki sarana prasarana penanganan pasien Covid-19, RS bersangkutan belum memiliki kualifikasi layak untuk penanganan pasien Covid-19.
 
"Kendati demikian, RS tersebut tetap diberikan surat teguran karena sesuai surat Menkes terbaru, RS Swasta juga harus terlibat dalam penanganan Covid-19," tandas Suyasa.
wartawan
Khairil Anwar
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.