Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Siap Lakukan Perubahan, Nyoman Cendikiawan Kembali Pimpin BKS LPD periode 2022-2027

Bali Tribune / Jajaran pengurus BKS LPD Provinsi Bali periode 2022-2027.

balitribune.co.id | BangliMelalui mekanisme yang digelar secara terbuka dan demokratis, akhirnya Musyawarah Daerah (Musda) ke-3 Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD ) Provinsi Bali, kembali memilih Drs. Nyoman Cendikiawan, SH., M.Si., sebagai Ketua periode 2022-2027. Musda yang dihadiri sekaligus dibuka Gubernur Bali, Wayan Koster berlangsung di Baliwoso Upsada Pengotan di Bangli, Selasa (18/10).

Dalam kesempatan ini, Nyoman Cendikiawan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus BKS LPD dan LP LPD yang mempercayai dirinya kembali memimpin BKS LPD Provinsi Bali. Termasuk Gubernur Bali dan stakeholder lainnya.

“Harapannya ke depan LPD tetap menjadi lembaga keuangan milik desa adat yang memang bermanfaat bagi masyarakat Bali,” cetusnya. 

Cendikiawan juga sampaikan, dirinya sependapat dengan yang adanya perubahan. Dimana menurutnya, masa lalu dijadikan pijakan, masa kini yang harus dilihat dan masa depan sebagai harapan.  

“Termasuk adanya perubahan perda, regulasi, SDM dan tata kelolanya, sepanjang itu dibutuhkan kita akan mengikuti,” sebut Cendikiawan menjawab tantangan transformasi dalam tubuh LPD yang belakangan ini menjadi sorotan lantaran adanya ulah beberapa oknum LPD yang “salah urus”. 

“Transformasi digital pun sedang kami lakukan, seiring berkembangnya jaman,” tukasnya.

Menurut pandangannya, selama ini LPD tetap solid dalam menjalankan program kerja. Kalaupun seiring berjalannya waktu ada perubahan, nantinya perlu ada kajian dengan melibatkan berbagai pihak terkait. 

“LPD harus dilihat secara komprehensif, baik itu dari historisnya, yuridisnya, teknisnya, ekonomisnya dan yang penting yakni, magisnya,” tuturnya, seraya menegaskan, semua harus dipadukan demi kemajuan LPD. 

Saat ini asset LPD se Bali menunjukkan tren peningkatan yakni mencapai Rp 24,1 triliun dibandingkan Desember 2021, hanya Rp 22 triliun. Sedangkan jumlah LPD seluruh Bali mencapai 1.437 LPD dengan jumlah karyawan sebanyak 8.308 Dengan sebaran : di 1.485 Desa Adat di seluruh Kabupaten/Kota Se-Bali

Tema yang diusung dalam Musda kali ini yaitu “Melalui Musda III BKS-LPD BALI mari bersama kita perkuat persatuan, pererat kebersamaan untuk memperkuat Ekonomi Bali menuju desa adat yang maju dan mandiri, sukreta jagadhita”. 

wartawan
ARW
Category

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jembrana di Ambang Krisis Guru, Beban Guru Aktif Bertambah

balitribune.co.id | Negara - Dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana tengah dihadapkan pada tantangan serius. Hingga kini tercatat terjadi kekurangan 200 lebih guru pengajar. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun. Tahun 2025 saja, sebanyak 119 guru akan memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya icon click

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penertiban Bangunan di Pantai Bingin Dinilai Tergesa-gesa, DPRD Didorong Buka Dialog

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pembongkaran bangunan ilegal di kawasan wisata Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung, kembali memantik kontroversi. Kuasa hukum Morbito Art Cliff, Ussyana Dethan, SH.,  menilai langkah Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Bali dalam menyikapi persoalan ini terkesan tergesa-gesa dan kurang mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.