Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sidak RSU Negara, Dewan Gelar Pertemuan Tertutup

Bali Tribune/ Sejumlah wartawan yang diundang ikut sidak Dewan ke RSU Negara beberapa jam menunggu dilorong Lantai IV RSU Negara hingga akhirnya membubarkan diri.
balitribune.co.id | Negara - Viralnya kejadia keluarga salah satu pasien mengamuk di IGD RSU Negara Senin (2/9) malam, ternyata juga menjadi perhatian kalangan dewan di Jembrana. Belasan Anggota DPRD Kebupaten Jembrana  Kamis (5/9) siang langsung mendatangi RSU milik Pemkab Jembrana ini. Namun menariknya sidak ini justru berlangsung tertutup.
 
Rombongan Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jembrana ini melakukan pertemuan tertutup bersama Direktur RSU Negara, dr I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata serta sejumlah manajemen RSU Negara lainnya. Bahkan sejumlah wartawan yang hendak meliput sidak, dan masuk ruangan, diminta keluar ruangan ruang rapat lantai IV RSU Negara dan diarahkan menunggu diruangan lain. Hingga selama dua jam menunggu, sekitar pukul 15.00 Wita wartawan belum dibolehkan masuk.
 
Wartawan hanya sempat mengintip dari balik jendela. Lantaran tidak mendapat kepastian belasan wartawan yang menunggu di lorong lantai IV ini akhirnya membubarkan diri. Adanya pertemuan tertutup dari para anggota dewan dan manajemen RSU Negara yang tidak mengundang pertanyan sejumlah wartawan yang memang sengaja diundang mengikuti sidak tersebut. 
 
Bahkan salah seorang wartawan mengaku kecewa dengan undangan sidak tersebut, “Aneh, diundang tetapi tidak boleh masuk. Mestinya kalau memang tertutup, informasikan dari awal,” ujar awak media yang enggan disebutkan namanya ini. 
 
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jembrana, I Ketut Sudiasa yang menemui awak media di Presroom Pemkab Jembrana mengaku terjadi miss komunikasi satu anggotanya yang meminta wartawan keluar saat pertemuan itu. Pihaknya pun meminta maaf dan mengaku tidak ada maksud tertentu.
 
“Kami gelar tertutup, karena banyak unek-unek dari teman-teman terhadap pelayanan RSU Negara. Tidak ada maksud menghalang-halangi wartawan. Tetapi agar tidak melebar, kami ingin memberikan keterangan pers rilis yang menjadi inti dalam pertemuan tadi, di dalam kita tidak ada membahas macam-macam. Kami murni menekankan kepentingan masyarakat, tentang pelayanan RSU Negara” papar politisi PDI P asal Baler Bale Agung, Negara ini.
 
Pihaknya mengaku dalam pertemuan itu menekankan jajaran Pimpinan RSU Negara agar membenahi pelayanan. Pelayanan diminta tidak selalu mengutamakan administrasi. “Potong SOP demi kemanusiaan. Jangan selalu mengutamakan administrasi. Masalah dia bayar atau belum, layani dulu,” jelasnya.
 
Dewan juga meminta pihak Manajemen RSU Negara memaksimalkan pengawasan jajarannya. Selain pengawasan sewaktu-waktu dan CCTV, diharapkan juga dipasang perekaman suara di lokasi-lokasi pelayanan publik. (u)
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Serap Aspirasi, Pansus DPRD Badung Matangkan Ranperda Inisiatif Perlindungan dan Penertiban HPR

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk menyempurnakan rancangan, Pansus menggelar rapat serap aspirasi di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa (16/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.