Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Silaturahmi Puan, Sudah Kehilangan Momentum

Bali Tribune

Penulis

Wayan Windia - Guru Besar pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti.

balitribune.co.id | HIRUK pikuk politik praktis Indonesia, dimulai dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Baru (KIB). Golkar, PAN, dan PPP bersatu. Kemudian menyusul partai-partai lain membangun kerjasama. Terakhir, tatkala PDIP melakukan rakernas, yang muncul adalah celoteh Megawati. Bahwa ia akan memecat kalau ada kadernya yang ber-manuver. Ia akan memecat, kalau ada kadernya ada yang berbicara tentang koalisi. “Koalisi no, kerjasama yes” katanya. Ia juga akan memecat kadernya yang tidak setuju pada prinsip kesetaraan gender.

Karena kata-kata Ketum PDIP Megawati sangat “pedas”, maka muncul-lah celoteh-reaksi. Bahwa dianggap hal itu adalah sebuah kesombongan (politik). Tetapi celoteh Megawati itu, adalah hal yang manusiawi. Karena ia merasa memiliki partai besar, dan sedang berkuasa. Dan kekuasaan Megawati di PDIP, mirip dengan kekuasaan Pak Harto. Tatkala Pak Harto masih sebagai Pembina Golkar tempo hari. Tetapi bedanya, Pak Harto diam-diam saja. Tidak pernah berceloteh seperti Megawati. Tetapi Golkar justru yang tahu diri.

Selanjutnya, esensi yang lain dari pidato Ketum Megawati dalam rakernas itu adalah, bahwa ia menyiratkan akan mencalonkan anaknya Puan Maharani sebagai capres. Ide itupun adalah hal yang  biasa-biasa saja. Sangat manusiawi. Pertanyaannya, siapa seorang ibu yang tidak sayang pada anaknya? Meskipun hal itu terjadi dalam dunia politik. Apalagi Megawati memiliki mandat dari partainya, untuk pada saatnya menentukan capres. Puan juga memiliki karier politik yang aduhai.

Jauh sebelum ribut-ribut soal capres bermunculan, saya banyak mendengar dari para kader PDIP. Bahwa Megawati tampaknya akan mengkader Ganjar Pranowo sebagai pengganti Jokowi. Tak dinyana, tampaknya memang betul, Ganjar mendapat sorotan publik yang sangat positif. Puan jauh tertinggal. Mungkin hal inilah yang membuat Mega “tersiggung”. Belum ada komando apa-apa, kok Ganjar sudah melesat. Ada bau-bau politik, di mana Ganjar dianggap ber-manuver. Mungkin tim-nya Ganjar memang sangat aktif dan cerdas. Karena keenakan “bermain”, maka mereka tidak paham bahwa mereka sudah jauh menyentuh batas-batas psikologis puncak pimpinan partai.

Kembali pada Puan, maka akhirnya Puan diberikan mandat oleh Megawati untuk melakukan silaturahmi dengan partai-partai lain. Puan mengatakan bahwa jangan dianggap bahwa PDIP tidak ingin bekerjasama dengan partai lain. “Saya sudah diberikan tugas oleh Ketum untuk melakukan silaturahmi dengan partai lain” katanya. Hal itu sudah dikatakan Puan lebih dari satu minggu yang lalu. Tetapi hingga kini, tugas yang diberikan kepada Puan, belum terlaksana.

Mungkin ia sedang sibuk-sibuknya. Mungkin juga, karena ia belum mampu memformulasikan substansi yang akan disampaikan. Atau entah bagaimana. Sementara itu, gaduh antar partai di luar PDIP tentang capres, sudah mulai mendingin. Itulah sebabnya, saya katakan pada judul tulisan opini ini,  bahwa pada dasarnya silaturahmi Puan sudah kehilangan momentum. Tetapi bisa saja Puan membuat jagat politik Indonesia menjadi gaduh kembali, bila ia mampu membuat keputusan politik yang out of the box.

Bahwa dengan posisi parpol-parpol saat ini, hanya PDIP yang belum menyatakan posisinya. Mungkin karena PDIP percaya diri, bahwa ia mampu membuat calon presiden sendiri. Tanpa perlu dukungan parpol lainnya. Tetapi ada yang bertanya, untuk bisa menang kan tidak hanya butuh 20%. Perlu lebih dari itu. Nah, disinilah esensinya. Bila nanti betul PDIP akan bersilaturahmi dengan partai lainnya. Kemudian menyatakan akan berkoalisi, maka inilah yang saya maksudkan sebagai aliran politik out of the box.

Itu adalah suatu keputusan politik yang tidak terduga. Bila hal ini menjadi kenyataan, maka peta politik Indonesia akan kembali cair dan berubah total. Mungkinkah Puan berani “melawan” Megawati ? Tampaknya kecil sekali kemungkinannya. Karena selama ini PDIP sudah menyatakan garis-garis politiknya dalam rakernas, seperti yang disampaikan Megawati. Tetapi karena tujuan politik adalah mencari  kemenangan dan kekuasaan, maka apapun bisa saja terjadi. Megawati bisa saja berubah, setelah ia memahami perkembangan politik Indonesia di masa-masa yang akan datang.

Kalau PDIP ingin menang lagi, maka sebaiknya partai ini ber-koalisi. Tentu saja dengan partai lainnya, dalam jalur nasioalis. Kalau tidak, dan PDIP jalan sendiri, maka tampaknya PDIP akan kehilangan mahkotanya. Memang tidak ada kekuasaan yang abadi. Siklus 10 tahunan akan terjadi. Tetapi kekuasaan adalah candu. Karena sudah keenakan berkuasa, dan dianggap rakyat sudah terbius, maka sebuah partai akan selalu ingin menggenggam kekuasannya dengan lebih erat.

Baiklah, kita akan lihat peta politik dalam satu minggu ke depan. Bila Puan tidak melakukan janjinya untuk melaksanakan silaturahmi, maka hal ini adalah gejala bahwa PDIP akan mencalonkan kadernya sendiri, tanpa perlu dukungan partai lainnya. Dengan demikian akan muncul empat kandidat presiden. Pertanyaannya, siapa akan dicalonkan oleh PDIP? 

Bila Puan yang akan dimunculkan, maka tampaknya ia akan sulit mendapat dukungan rakyat. Selama ini Puan tidak pernah menjadi buah bibir dalam percakapan di kampus-kampus, atau di warung-warung kopi. Percakapan-percakapan seperti itu, adalah gejala mikro yang bisa mewakili masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, apakah mungkin PDIP mencalonkan Ganjar? Keputusan tentang Ganjar, adalah juga sebuah keputusan out of the box. Tetapi selama ini, hanya Jokowi yang mampu membuat keputusan-keputusan out of the box.

wartawan
WW
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.