balitribune.co.id | Badung - Dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Perumahan di Provinsi Bali dan Konsolidasi Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2020, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan "Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi - Kabupaten / Kota", yang dilaksanakan melalui Luar Jaringan (LURING) dan Dalam Jaringan (DARING), 20 s.d 21 Oktober 2020 bertempat di Mercure Bali Harvestland Kuta, JL. Bypass Ngurah Rai No. 8 Simpang Siur Kuta, Bali. Acara dua hari ini dipandu oleh AA Gde Sutrisna, WP., ST., MT., selaku Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan.
Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP se-Provinsi Bali ini yang memantau kegiatan pembinaan penyelenggaraan PKP pada kabupaten/kota dan meninjau Pokja PKP provinsi dan kabupaten/kota sepanjang tahun 2020 juga dibarengi dengan penandatangan pakta integritas.
Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali, Gede Indra Dewa Putra, dalam kesempatan ini menyampaikan, Bali sebagai salah satu tujuan wisata nasional dan internasional rupanya tidak lepas dari isu rumah tidak layak huni, sanitasi dan limbah. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, justru yang diinginkan bagaimana masyarakat Bali menginginkan kehidupan yang layak, aman dari sisi kesehatan dan struktur banguna serta sejahtera sesuai dengan visi misi Gubernur Bali, I Wayan Koster. Hal itu disampaikan Asisten I Made Indra usai membuka Pokja di Kuta.
Dikatakan Indra, untuk mewujudkan semua itu harus tercipta adanya kordinasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, termasuk dukungan lembaga swadaya masyarakat, kontraktor atau para pengembang perumahan.
"Kolaborasi itu penting agar pembangunan memberikan nilai manfaat namun tetap memperhatikan lingkungan. Jadi output dari forum ini jelas," tutur mantan Kadis Koperasi Provinsi Bali ini.
Sedangkan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan PUPR Provinsi Bali, I Wayan Suardana, dalam kesempatan ini mengatakan pokja ini telah dibentuk sejak tahun 2015 melalui kegiatan dekonsentrasi, setelah itu di tahun 2016 dengan adanya perwakilan direktorat perumahan di masing-masing provinsi berupa Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) akan memudahkan dalam berkordinasi melakukan pendampingan maupun pembinaan.
"Jadi melihat kondisi kita di Indonesia, pokja dianggap penting dalam menjalin kordinasi," sebut Wayan Suardana.
Diakui untuk membangun paradigma baru agak sulit, akan tetapi tiap tahun selalu dilakukan pendampingan tujuannya agar program yang dicanangkan pemerintah melalui kementerian bisa tercapai.
"Output dari wadah ini harapannya bisa menyampaikan, menyambungkan kepentingan di setiap OPD kabupaten/kota dalam mencari solusi permasalahn PKP," ungkapnya.
Dijelaskan selama perjalanan Pokja PKP saat ini ada pradigma baru yaitu, adanya kesepakatan diantara dinas terkait, jadi lebih luas dan lebih tepat sasaran dalam memcapai target yang diharapkan.
"Tolok ukur keberhasilan program bisa dilihat dari masing-masing sektor," imbuhnya.
Namun ia juga mengungkapkan, tiap tahun anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat bisa dikatakan kurang memadai, akibatnya masih ada program yang tercecer.
"Tumpang tindih regulasi juga persoalan yang sering kita hadapi," sebutnya, sembari berharap anggaran dan regulasi di masa yang akan datang untuk bisa disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan.
