BALI TRIBUNE - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilgub Bali 2018 lalu mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya tingkat partisipasi pemilih di Karangasem yang terdaftar dalam DPT pada Pilgub lalu hanya 60 persen dari total DPT. Lantas apa sebenarnya yang menjadi penyebab? Ini juga dibahas dalam Forum Group Discusion (FGD) yang dilaksnakan oleh KPUD Karangasem di Wantilan Kantor Bupati Karangasem, Senin (17/9) kemarin. Ini sekaligus menjadi bahan evaluasi KPUD Karangasem sekaligus riset tentang Political Literacy masyarakat pemilih dalam Pilgub 2018 lalu di Kabupaten Karangasem. FGD yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, Dr. I Wayan Jondra tersebut banyak membahas tentang faktor potensial penyebab menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih mereka di Karangasem, terungkap salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi KPU ke masyarakat. Ini disampaikan ileh tim riset Universitas Ngurah Rai yang terdiri dari I Gede Wirata, I Wayan Astawa dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani. Sri Widnyani bahkan menyebutkan jika semua data dalam riset yang dilakukannya tersebut diperoleh dari delapan kecamatan se Kabupaten Karangasem. Dua topik riset yang dilakukan timnya masing-masing politik riterasi pilgub 2018 dan perilaku pemilih yang menggunakan kajian akademis hingga diperoleh hasil tingkat partisipasi pemilu masyarakat Kabupaten Karangasem hanya sebanyak 60 persen. Itu dari seluruh segmen pemilih baik pemilih pemula, pemilih perempuan, unsur pemerintah dalam hal ini kepala Desa, penyandang disbilitas, pekerja swasta dan perantauan. Dari sini diketahui jika pengetahuan politik masyarakat Karangasem dari sisi tingkat literasinya belum optimal. “Saat ini pengetahuannya tentang pemilu baru hanya sebatas partisipasi kotak suara, belum dipahami apa dampak yang akan didapat jika berpartisipasi dalam pemilu. Nah dari hasil risert kami, untuk pengetahuan politik masyarakat Karangasem dikategorikan tingkat literasinya belum optimal. Saat ini pengetahuannya tentang pemilu baru hanya sebatas sampai kekotak suara saja,” ungkap Ida Ayu Putu Sri Widnyani. Penyebabnya menurut dia adalah kurang optimalnya pihak KPU dalam melakukan sosialisasi utamanya dalam hal partisipasi dan pemahaman soal pemilu. Ini berdasarkan pengakuan dari nara sumber dimana banyak yang mengaku kurang mendapatkan informasi dan sosialisasi disampaing memang adad faktor lainnya yakni janji-janji kampanye yang tidak ditepati. Anggota tim lainnya, I Gede Wirata dalam kesempatan itu menyebutkan data yang diperolehnya, dimana angka partisipasi politik tertinggi Kabupaten Karangasem ada di Kecamatan Selat dengan persentase sebanyak 69,9 persen. Sementata partisipasi yang paling rendah berada di Kecamatan Kubu hanya mencapai angka 44,5 persen. Ini juga akibat kurangnya sosialiasi dari KPUD Karangasem, dan ada saran juga agar KPU melakukan jempot bola karena banyak pemilih yang tidak bisa pulang nyoblos dari perantauan karena takut sanksi atasan. Sementara itu, Ketua KPU Karangasem, Putu Desy Nataliya terkait hasil risert yang dilakukan dalam kurun waktu kurang dari sebulan itu terutama soal keluhan kurangnya soailaisasi dirinya tidak menampik kondisi tersebut. “Kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan dikarenakan keterbatasan anggran serta penggunaannya sudah ada aturannya sehingga belum bisa maksimal,” kilahnya, sembari menyebutkan jika pihaknya sudah berusaha maksimal dalam Pilgub lalu.
