Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sosialisasi Program Gianyar Sehat Masih Terbatas

Bali Tribune/ GRATIS - Pelayanan gratis bagi warga Gianyar, mekanismenya belum banyak dipahami.
balitribune.co.id | Gianyar - Di tengah membengkaknya iuran BPJS, warga Gianyar sangat beruntung karena Pemkab Gianyar sudah memiliki program Gianyar Sehat. Dimana, tanpa iuran asalkan memiliki KTP Gianyar dipastikan gratis bahkan dengan jangkauan pelayanan kesehatan lebih luas dan tanpa ribet. Namun sayang, program yang sangat memihak rakyat  ini belum banyak yang paham. Padahal, Bupati Gianyar Made Mahayastra telah menginstruksikan OPD terkait mensosialisasikan ke banjar-banjar.
 
Sekda Gianyar Made Gde Wisnu Wijaya meminta jajaran Dinkes Gianyar mengintensifkan sosialisasi. Ironisnya, program ini sudah menginjak dua tahun, namun demikian sudah banyak warga Gianyar yang memanfaatkan pelayanana ini. “Untuk pemahaman ke seluruh  masyarakat, kami akan terus sosialisasikan. Saya akan instruksikan  Dinskes dan RSUD Sanjiwani untuk secara aktif bersosialisasi,” ujarnya, Rabo (15/1).
 
Bantuan kesehatan ini sudah diterapkan sejak 2018, untuk menindaklanjuti pemutusan hubungan kerjasama dengan BPJS Kesehatan terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI). Data terakhir, masyarakat penerima PBI, yang kartunya dinonaktifkan, sebanyak 142.141 orang.  Dalam memberikan pelayanan kesehatan, Pemkab Gianyar tahun ini mengalokasikan anggaran kesehatan gratis sebesar Rp 38 miliar, untuk menanggung kesehatan masyarakatnya yang tak memiliki kartu jaminan kesehatan. Nilai tersebut jauh lebih rendah jika Pemkab tetap menanggung premi PBI, yang saat ini nilainya mencapai Rp 70 miliar – 80 miliar.
 
Kepala Bidan Pelayanan Kesehatan Dinkes Gianyar Putu Awan Saputra mengatakan mekanismenya mudah. Program ini, kata dia, diutamakan untuk masyarakat Gianyar yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan. Ketika mereka sakit, mereka hanya tinggal membawa KTP atau kartu keluarga (KK), ke Puskesmas terdekat di desanya yang masih berada di kawasan Kabupaten Gianyar. Namun jika penyakitnya urgensi, boleh langsung ke RSUD Sanjiwani. 
 
Masyarakat yang menderita ganggu kesehatan diharapkan ke puskesmas. Setelah tidak bisa dilayani puskesmas kemudian akan di rujuk RSUD Sanjiwani sehingga tidka lgi dipingpong ke rumah sakit tipe B sebagian pelayann di BPJS. Tapi kalau kondisi gawat, bisa langsung dibawa ke RSUD Sanjiwani. “Cukup bawa KTP atau KK Gianyar. Kalau memang harus diopname, nanti akan dilayani di kamar kelas 3,” ujarnya. 
 
Kalaupun, pasien  harus dirujuk ke rumah sakit lain, seperti RSUP Sanglah atau RS Indra, pasien akan dirujuk langsung oleh RSUD Sanjiwani, dan pelayanannya tetap ditanggung oleh Pemkab Gianyar. Khusus untuk pasien RSJ, lantaran pasien tak mungkin diajak mencari rujukan, maka pihaknya memberikan kebijakan agar pasien dibawa dulu ke RSJ. Sementara surat rekomendasi rujukannya boleh menyusul. 
wartawan
Redaksi
Category

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.