Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Stigma Petani : Berag, Selem, Jelek, Lacur

Bali Tribune / Wayan Windia - Guru Besar pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti Denpasar.

balitribune.co.id | Setiap saya memberikan ceramah, saya tidak segan-segan mengatakan tentang stigma petani kita saat ini. Yakni : berag (kurus), selem (kulitnya hitam), jelek (wajahnya buruk), dan lacur (miskin). Kalau ada kesempatan, saya juga sering menambahkan stigma petani kita, dengan stigma yang lebih sadis dan sarkastis. Yakni : kulitne koreng (kulitnya kudisan), limanne jejeng (tangannya kesemutan), dan butuhne ngelenteng (maaf, tidak saya terjemahkan).  

Apakah ada stigma yang lebih rendah dari stigma-stigma itu? Barangkali, tidak ada. Dengan stigma itu, saya hanya ingin mengatakan bahwa, petani kita memang sangat miskin, dan telah menjadi kerak kemiskinan. Petani kita telah menjadi bagian dari kemiskinan struktural. Tetapi kemiskinan, tidaklah untuk ditangisi.

Meskipun demikian buruk nasibnya, namun petani kita, telah memberikan sumbangsih yang sangat besar pada saat-saat sulit. Hal seperti itu telah dibuktikan sejak era perang kemerdekaan. Petani di Bali, telah memberikan : ”makan” kepada sekitar 2000 orang prajurit perang kemerdekaan di Bali, di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai (Pak Rai). Kemudian, setiap bangsa ini mengalami down, maka sektor pertanian selalu tampil sebagai “pahlawan”.

Terakhir, sektor pertanian telah memberikan sumbangannya yang sangat penting, pada saat bangsa ini (dan dunia) mendapat serangan korona. Bahkan jauh sebelumnya, kaum petani telah lama menjadi bamper ekonomi Indonesia. Termasuk menjadi bamper inflasi. Petani kita telah berkorban sangat besar bagi bangsa ini. Tetapi mereka tidak pernah demo untuk memperjuangkan nasibnya, seperti halnya kaum buruh. Kalau sampai nanti kaum tani berdemo, maka itu berarti bahwa ciri-ciri “puputan” sudah akan dimulai.

Saat ini, pada saat bangsa ini sedang mengalami kontraksi ekonomi, sektor pertanian justru tumbuh 2,56%. Hal itu berarti bahwa pertumbuhan sektor pertanian tetap konsisten sekitar 2%, dalam keadaan yang bagaimanapun. Ternyata sektor yang lain (khususnya sektor tersier) sangat renyah. Meskipun sebelumnya, sektor itu tumbuh sangat tinggi (lk 7%). Tetapi, sedikit saja ada “goncangan angin”, sektor ini segera runtuh. Meski sebelumnya sudah ditopang dengan berbagai kebijakan pemerintah.

Harapan-harapan yang disuarakan oleh para pakar (bukan : petani) untuk membantu petani Indonesia adalah, dihentikannya subsidi input pertanian. Uang untuk subsidi yang tersedia, gunakan untuk subsidi output. Sehingga subsidi itu akan langsung diterima petani. Tetapi kiranya, harapan ini agak riskan dilaksanakan oleh pemerintah. Karena akan berpengaruh terhadap kehidupan sektor sekunder, sektor tersier, dan sektor birokrasi pemerintah.

Mungkin saja untuk sementara, akan ada goncangan-goncangan sosial dan ekonomi. Tetapi pasti dengan cepat akan timbul keseimbangan baru. Karena, kalau petani sudah semakin kaya, maka konsumsinya pasti juga akan menanjak. Hal itu akan membawa dampak positif bagi sektor sekunder dana tersier. Sebaiknya, biarkan kaum tani kita menjadi agak kaya. Karena hal ini akan membawa kekuatan basis ekonomi yang berkelanjutan. Kalau tidak, sampai kapan petani kita harus dipojokkan, untuk terus menjadi bamper inflasi?

Kaum cendekiawan selalu mengatakan, bahwa kaum generasi masa kini, agar jangan sungkan-sungkan menjadi petani. Karena selama ada manusia yang harus makan hasil pertanian, maka selama itu sektor pertanian dan petani akan eksis. Itu semua adalah harapan teoritis. Tetapi siapa yang tahan hidup terus menderita? Bayangkan, pada saat akan bertanam, harga input sering melambung, dan bahkan terkadang cukup sulit untuk didapatkan. Tetapi pada saat panen, harga output turun drastis. Kemudian pada saat harus membayar pajak tanah (PBB), nilainya nyaris mencekek leher.

Demikianlah adanya. Di mana pada era ini, sumberdaya yang diakui penting, selalu diberlakukan sebagai sumberdaya yang tidak penting. Udara yang maha penting, dijejali dengan polusi CO dan CO2, demi untuk kenyamanan manusia. Air yang juga maha penting, dijejali dengan sampah cair, sampah padat, dan plastik. Sehingga air menjadi sangat kotor, dan tidak layak dikonsumsi. Bangunan rumah, sengaja dibangun membelakangi sungai atau parit, agar mereka dengan mudah mengotorinya.

Kawasan hutan yang maha penting untuk produksi O2 dan sumber air, dibabat dengan legal atas nama pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, juga dibabat secara illegal atas nama kebutuhan ekonomi. Efek globalisasi, membuat manusia sangat kompetitif, kemudian menjadi sangat konsumtif. Karenanya, manusia terpaksa harus “melegalkan” segala cara, untuk tetap hidup nyaman. Mereka tidak bersedia lagi hidup prihatin (sunya). Akhirnya kalau hujan, alam segera dipenuhi banjir, dan kalau kemarau segera menjadi kekurangan air. Lalu, semuanya merengek kepada pemerintah. Lalu, pemerintah mendapatkan uang dari mana? Tetapi, kalau kepala daerah tidak membantu, maka dalam pilkada yad, ia tidak akan mendapatkan suara yang sepadan.

Apa yang kini kita alami, berupa serangan korona, serangan banjir, serangan longsor, serangan api, serangan gunung meletus, serangan gempa, dan berbagai bencana yang lain, pada dasarnya adalah, sebuah pahala yang harus kita terima, dari karma yang kita buat sendiri sebelumnya. Kata orang bijak, bahwa apa yang terjadi, tidak ada yang kebetulan. Pasti ada “tangan” Tuhan di belakangnya. Kemudian, kalau kita mencoba mengacu pada sejarawan Wagner dan Toynbee, maka disebutkan bahwa, hal itu  adalah bagian romantika umat manusia, yang berkait erat dengan masalah “tantangan” dan “jawaban” (challenge and response).

 

wartawan
Wayan Windia
Category

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.