Balitribune.co.id | DENPASAR - Dunia pendidikan di Bali tercoreng dengan kasus korupsi. Kali ini Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua (STPND) tengah dibelit kasus dugaan korupsi penggunaan dana ikatan orangtua mahasiswa (IOM) tahun 2016 hingga 2017 dengan kerugian hampir Rp 2 miliar. Dari informasi yang diterima, kasus korupsi di perguruan tinggi yang bernaung di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini sudah sampai pada tahap P-19 di Kejati Bali. Itu setelah Kejati Bali menerima berkas dari penyidik Polda Bali.
"Sudah P-19. Jaksa sudah memberikan petunjuk penyidik untuk melengkapi berkas untuk ditindaklanjuti," ujar sumber yang enggan menyebutkan identitasnya, Minggu (27/10/2019). Selain itu, kata dia, Polda Bali sudah mengeluarkan surat penetapan tersangka Ketua STPNB berinisial DGNB. Surat penetapan tersangka tersebut bernomor: S.Tap/32/VII/2019/ Diterskrimsus tertanggal 31 Juli 2019. Tersangka DGNB (56), diduga menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam pemungutan biaya dana penunjang pendidikan mahasiswa STPND.
Pasalnya, hal itu tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9/2015 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain Ketua STPNB, penyidik kabarnya juga sudah menetapkan tersangka lain yang menjabat Ketua IOM berinisial NM. Penyalahgunaan dana IOM tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Penyidik juga sudah melakukan ekspose dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang dilakukan sejak 17 Januari 2018 lalu.
Sumber koran ini menyebutkan, jaksa peneliti Kejati Bali sudah mengantongi berkas penyidikan dari Polda Bali. Dengan dimulainya pemberitahuan dimulainya penyidikan dipandang perlu menunjuk beberapa orang jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan. "Jadi, dana IOM yang ada tidak digunakan untuk semestinya," beber sumber. Pihak kampus menggunakan dana IOM dalam berbagai jenis kegiatan. Yang menjadi temuan, ternyata ada kegiatan yang dibiayai oleh negara.
Jadi, disebutkan suatu kegiatan yang memakai dana IOM, ternyata sudah dibiayai negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Terkadang, dana IOM juga digunakan untuk menambal kekurangan dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan. "Dana IOM disalahgunakan untuk berbagai kepentingan kampus. Jadi, kasusnya ini dobel anggaran," jelas sumber tersebut. Salah satu contoh penyalahgunaan dana IOM yakni untuk wisuda, kegiatan praktik mahasiswa, dan menjamu tamu yang bersumber dari DIPA 2016 sebesar Rp 49,4 juta.
Namun, bendahara tidak dapat mempertanggungjawabkan dana Rp 23 juta. Selanjutnya, ketua STPND mengeluarkan memo kepada Ketua IOM meminta dana sebesar Rp 23 juta untuk menutupi dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Contoh lain, sambung sumber, adalah kegiatan sidang promosi salah seorang doktor menghabiskan dana Rp 15 juta. Ada juga pemborosan untuk membayar internet setiap bulannya Rp 15 juta. Selain itu, ada juga permintaan dana Rp 14,7 juta untuk kegiatan pelatihan dari salah seorang dosen.
Namun, setelah pelatihan tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Dana IOM ini juga ada kaitannya dengan mark-up seragam mahsiswa," paparnya. Sementara itu, Asisten Pidana Khsusus (Aspidsus) Kejati Bali, I Nyoman Sucitrawan, saat dikonfirmasi membenarkan sudah menerima berkas dari penyidik Polda Bali terkait penyalahgunaan dana IOM STPND. "Ya, kami ada menerima. Sementara berkas dari penyidik masih belum terpenuhi, maka dari itu kami kembalikan dan kami beri petunjuk untuk dilengkapi. Sudah saya tandatangani," jelas Sucitrawan.
Sucitrawan yang dihubungi melalui ponsel, Minggu (27/10/2019), mengatakan, terkait jumlah tersangka, berdasar surat perintah dimulai penyidikan (SPDP) ada dua yakni Ketua STPND dan Ketua IOM. Namun, yang ada dalam berkas P-19 baru satu tersangka, yakni Ketua STPND. "Berkasnya baru kami kembalikan minggu kemarin ke Polda Bali," terangnya. Terkait jumlah kerugian, mantan Kajari Karangasem itu menyebut tidak hafal persis angkanya secara pasti. Namun, dia masih bisa mengingat bahwa jugalah kerugian itu mendekati Rp 2 miliar. (*)
