Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Subak Bali Kearifan Lokal dalam Merawat Air

Bali Tribune / WWF - Presiden Joko Widodo bersama Presiden World Water Council Loïc Fauchon resmi membuka KTT World Water Forum ke-10 di Bali International Convention Center (BICC), Senin (20/5).

balitribune.co.id | Nusa Dua - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan sistem pengairan Subak di Provinsi Bali merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam merawat air sebagai nilai budaya warisan leluhur.

"Sebagai negara dengan luas perairan yang mencapai 65 persen, Indonesia kaya kearifan lokal dalam pengelolaan air, mulai dari sepanjang garis pantai, pinggiran aliran sungai sampai tepian danau," katanya saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) Ke-10 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Kabupaten Badung, Senin (20/5).

Mengutip Antara, Jokowi mengatakan Indonesia memiliki nilai budaya terhadap air, salah satunya adalah sistem pengairan Subak di Bali yang dipraktikkan sejak abad ke-11 dan diakui sebagai warisan budaya dunia.

Selain itu, air bagi masyarakat adalah kemuliaan yang mengandung nilai spiritual dan budaya yang harus dikelola bersama, kata Jokowi menambahkan.

Dikatakan Jokowi, hal tersebut sejalan dengan tema besar WWF kali ini, yaitu "Air Bagi Kemakmuran Bersama" yang bisa dimaknai ke dalam tiga prinsip dasar. Prinsip tersebut, yakni menghindari persaingan, mengedepankan pemerataan dan kerja sama inklusif, serta menyokong perdamaian dan kemakmuran bersama.

"Ketiganya bisa terwujud dengan sebuah kata kunci, yaitu kolaborasi. Di Indonesia kolaborasi telah menjadi kunci keberhasilan dalam merestorasi sungai Citarum, serta pengembangan energi hijau, solar panel terapung di Waduk Cirata yang menjadi terbesar di Asia Tenggara dan ketiga di dunia," katanya.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengajak para kepala negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi Forum Air Sedunia atau World Water Forum ke-10 sebagai momentum dalam mewujudkan tata kelola air yang inklusif dan berkelanjutan. Jokowi mengatakan forum air terbesar di dunia tersebut harus merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dengan berbagi pengetahuan, mendorong solusi inovatif dan mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi.

"Ini untuk meneguhkan komitmen dan merumuskan aksi nyata terkait pengelolaan air inklusif dan berkelanjutan," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa air memegang peran penting dan sentral bagi kehidupan umat manusia. Bahkan, begitu pentingnya hingga air disebut sebagai the next oil atau minyak di masa depan.

Begitu pula jika dilihat dari sisi ekonomi. Kekurangan air, ujar Presiden Jokowi, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen sampai 2050.

Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10, Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air, seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi. Kemudian, pemerintah juga telah merehabilitasi sekitar 4,3 juta hektare jaringan irigasi serta membangun 2.156 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai. Indonesia juga memanfaatkan air untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata. PLTS ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

"Namun, semua upaya ini tidak cukup. Persoalan air dan sanitasi akan semakin berat di masa mendatang. Upaya ini harus diperkokoh di tingkat global, baik oleh negara, sektor swasta, maupun masyarakat madani," kata Presiden.

Dalam pertemuan tingkat tinggi ini, Indonesia mengangkat empat inisiatif baru, yaitu penetapan World Lake Day, pendirian Center of Excellence di Kawasan Asia Pasifik untuk ketahanan air dan iklim, tata kelola air yang berkelanjutan di negara-negara pulau kecil, dan penggalangan proyek-proyek air untuk memastikan komitmen politik menjadi aksi nyata.

"Air bukan sekadar produk alam, tetapi produk kolaborasi yang saling menghubungkan dan mempersatukan kita. Preserving water is our collective responsibility," kata Presiden Jokowi menutup sambutannya.

wartawan
HAN
Category

Pertahankan Tata Kelola Keuangan Terbaik, Bangli Raih WTP Kesepuluh Kalinya

balitribune.co.id | Denpasar – Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Bangli berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click

Polres Jembrana Ungkap Dugaan Illegal Logging di Hutan Bali Barat, Puluhan Gelondong Kayu Jati Diamankan

balitribune.co.id I Negara - Aktivitas penebangan liar atau illegal logging masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian kawasan hutan di Bali Barat. Meski berbagai upaya pengungkapan, penindakan, hingga penegakan hukum telah berulang kali dilakukan aparat, praktik perusakan hutan tersebut ternyata masih saja terjadi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tim Opsnal Polsek Tembuku Ringkus Pencuri Bokor Slaka

balitribune.co.id I Bangli- Tidak butuh waktu yang lama, Tim Opsnal Polsek Tembuku dibawah pimpinan Kanit Reskrim Ipda I Nengah Kariawan berhasil menangkap pelaku pencurian bokor slaka milik I Komang Atis (45) warga Banjar Metra Kaja  Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku. 

Pelaku  I Putu JA (26) ditangkap di rumahnya di Banjar Belok, Desa Yangapi, Tembuku pada  Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Tertutup Eceng Gondok dan Gulma, TNI Normalisasi Danau Buyan

balitribune.co.id I Singaraja - Hamparan eceng gondok dan gulma yang menutupi sekitar 8 hektare kawasan Danau Buyan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, mulai ditangani melalui kegiatan pembersihan dan normalisasi yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait, Selasa (9/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Kaji Peluang Pendirian Sekolah Rakyat di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai mengkaji wacana pendirian Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan pihaknya akan mempelajari konsep dan kebutuhan program tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya icon click

Perda Administrasi Kependudukan Badung Segera Dicabut, DPRD Nilai Aturan Lama Tak Lagi Sesuai Regulasi Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menggodok pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.