Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Subsidi Nontunai, Petani Diharapkan Kantongi Kartu Tani

PETANI – Para petani di Gianyar diharapkan mengantongi Kartu Tani.

BALI TRIBUNE - Pelaksanaan sistem penyaluran subsidi non tunai bagi para petani yang rencananya akan bergulir 2019 mendatang, Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Gianyar terus mengintensifkan pendataan dan verifikasi pertani di bumi seni. Karena  subsidi akan disalurkan melalui Kartu Tani berikut segala bantuan lainnya. Kepala Dinas Pertanian Gianyar Ir. I Made Raka, Jumat (3/8) mengatakan, penyaluran segala bentuk subsidi melalui Kartu Tani ini merupakan kerja sama Kementerian Pertanian dengan Bank Nasional Indonesia (BNI) 1946. Bali merupakan pilot proyek dalam penerapan Kartu Tani ini, tahun 2019 ditargetkan akan terlaksana. Untuk Gianyar sudah dilakukan louncing Januari 2018 lalu. Saat itu diserahkan 80-an keeping Kartu Tani kepada anggota subak di Kecamatan Tampaksiring. “Sesuai rencana, tahun 2019, segala bentuk bantuan bagi petani akan disalurkan melalui kartu tani. Akan diawali dengan subsidi pupuk bagi petani,” ujarnya. Dijelaskan, setiap petani bisa memiliki Kartu Tani. Hanya saja lahan dibatasi maksimal 2 ha. Jika para petani yang memiliki luas lahan lebih dari 2 ha, yang akan menerima subsidi hanya  2 ha saja. Sedangkan yang lainnya tidak.  Petani penggarap juga bisa memiliki Katu Tani. Pokoknya, yang memiliki pekerjaan sebagai petani bisa mendaftar untuk mendapatkan kartu tani. “Khusus di Gianyar sekarang baru fokus pada anggota subak air. Sementara untuk subak abian belum digarap. Karena subak air lebih besar urusannya dengan subsidi,” cetusnya. Menurut Raka, pihaknya telah melakukan sosialisasi ke seluruh subak di tujuh kecamatan di Kabupaten Gianyar. Sekarang sedang dilakukan input data untuk diteruskan ke Kementerian Pertanian secara online. “Kami targetkan tahun 2019 diharapkan semua anggota subak air sudah memiliki Kartu Tani. Jadi, nantinya segala subsidi pemerintah kepada petani akan melalui kartu tani,” harapnya. Kepala Bidang Subak, Dinas Pertanian Gianyar, Nyoman Tri Budi Artanto, S.Pt.,  mengungkapkan, untuk mendapatkan Kartu Tani, hanya menyerahkan foto copi KTP dan KK. Persyaratan itu diserahkan kepada pekaseh, lalu pekaseh menyerahkan kepada petugas input di setiap Balai Penyuluh Pertanian(BPP) di tiap kecamatan. “Ada tiga petugas kami yang melakukan input data di tiap BPP,” ujarnya. Dikatakan, Kartu Tani ini sesungguhnya program yang cukup baik. Hanya saja, para petani sangat lambat menyetorkan persyaratan untuk memperoleh Kartu Tani. Karena mereka belum memiliki KTP, atau KK. Sebelumnya kami persyaratan foto copi KTP dan nama ibu kandung. Namun banyak yang tidak setor nama ibu kandung. Lalu kami putuskan untuk menambah persyaratan foto copi KK. Dalam KK pasti tercantum nama ibu kandungnya petani bersangkutan. Inilah yang menjadi kendala kami. Masyarakat baru ngurus KTP atau KK saat keperluan,” ujarnya. Data dii Dinas Pertanian Gianyar, luas lahan sawah mencapai 14.320 ha. Terdiri dari subak yang jumlahnya 522 subak. Tahun 2018  subak di Gianyar disediakan kuota pupuk bersubsidi sebanyak 6.300 ton untuk pupuk Urea, 100 ton pupuk SP36, 300 ton pupuk ZA, 3.150 ton pupuk NPK dan 700 ton pupuk organik.  

wartawan
redaksi
Category

PHRI Denpasar: Melalui Strategi dan Penggunaan Teknologi, Pengolahan Sampah Bisa Dilakukan dengan Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Menghadapi krisis penanganan sampah di Bali membuat berbagai pihak turut andil dalam mengurangi penumpukan sampah di tempat pembungan akhir (TPA). Pengelola akomodasi wisata di Bali kini mulai berinisiatif untuk mengelola sampah yang dihasilkan di tempat usahanya.

Baca Selengkapnya icon click

Pentingnya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas UMKM Agar Menjadi Mitra yang Mendukung Keberlanjutan Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kawasan pariwisata didorong untuk memperkuat keterampilan dalam mengelola usaha, meningkatkan kualitas layanan, serta memperbesar peluang pendapatan. Pasalnya, keberadaan UMKM tersebut di kawasan pariwisata dapat membantu memenuhi kebutuhan para wisatawan seperti makanan, minuman, suvenir dan lainnya. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Lestari For Kids, Komitmen BPR Lestari Bali Hadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

balitribune.co.id | Denpasar - Konsistensi BPR Lestari Bali dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kembali diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) “Lestari For Kids”. Tahun ini, bank yang dikenal dengan slogan #MakeAnImpact itu menyalurkan bantuan beras sebanyak 2.625 kilogram ke 31 panti asuhan yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Midea Pacu Pertumbuhan Asia-Pasifik lewat Produksi Lokal dan Inovasi Teknologi

balitribune.co.id | Denpasar - Midea, perusahaan teknologi global dan salah satu produsen peralatan rumah tangga terbesar di dunia, menggelar konferensi dealer regional pertamanya di Asia-Pasifik. Acara ini tidak hanya menjadi ajang memperkuat kemitraan dengan mitra lokal, tetapi juga memperkenalkan lima solusi unggulan yang diklaim akan mendefinisikan ulang pengalaman rumah pintar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali Serahkan 106 Sertifikat Bermasalah di Tahura Ngurah Rai ke Kejati dan Polda

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tata ruang Bali kembali mencuat. Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Trap) DPRD Provinsi Bali resmi menyerahkan 106 sertifikat tanah bermasalah di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dan hutan mangrove kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali serta Polda Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Akses Jalan Warga Ungasan, Koster dan DPRD Bali Desak GWK Buka Tembok Pembatas

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tembok pembatas yang menutup akses jalan warga Banjar Adat Giri Dharma, Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung, memasuki babak baru. Hingga Senin (29/9) malam, manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) belum juga memenuhi rekomendasi Komisi I DPRD Bali untuk membuka akses tersebut. Padahal, rekomendasi pembongkaran sudah dikeluarkan sejak 22 September 2025 dengan batas waktu tujuh hari.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.