Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sugawa Korry Gaet Muntra dan Sri Wigunawati Masuk Pengurus

Bali Tribune / DAP Sri Wigunawati (kiri) dan I Wayan Muntra (kanan) bersama I Nyoman Sugawa Korry (tengah)

balitribune.co.id | Denpasar - Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bali periode 2020-2025, sudah rampung disusun oleh Tim Formatur yang ditetapkan dalam Musda Partai Golkar Provinsi Bali 2020. Sebanyak 85 nama masuk dalam "kabinet" yang dipimpin Dr I Nyoman Sugawa Korry, lima tahun ke depan.

Menariknya dari 85 nama ini, dua di antaranya adalah DAP Sri Wigunawati dan I Wayan Muntra. Sri Wigunawati merupakan Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali di periode kedua kepemimpinan I Ketut Sudikerta. Gejolak di internal Partai Golkar telah membuat Sri Wigunawati terpental dan meninggalkan "Beringin". Namun kini, di era kepemimpinan Sugawa Korry, Sri Wigunawati ditarik kembali dan dipercayakan sebagai Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Politik.

Adapun Wayan Muntra, juga kembali digaet dan dipercayakan sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM. Muntra sebelumnya duduk sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Badung, dan terlibat perseteruan dengan DPD Partai Golkar Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gde Sumarjaya Linggih (Demer). Dalam kisruh internal tersebut, Muntra dicopot dari jabatannya, bersama lima Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali.

Diakomodirnya nama Wayan Muntra dan  Sri Wigunawati, dibenarkan Sugawa Korry, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Denpasar, Senin (9/3/2020). Menurut Sugawa Korry yang juga Ketua Tim Formatur, jumlah personalia yang duduk dalam kepengurusannya sebanyak 85 orang. Jumlah ini berkurang dari jumlah pengurus periode-periode sebelumnya. 

"Pengurangan jumlah ini karena ada nomenklatur baru di DPP Golkar yang membatasi jumlah pengurus Partai Golkar. Banyak jabatan wakil ketua yang dipangkas, khususnya bidang pemenangan Pemilu tingkat kabupaten," jelas Sugawa Korry.

"Total pengurus 85 orang, terdiri atas pengurus harian dan pengurus pleno. Jumlah ini menurun, sebelumnya 100 (orang) bahkan 100 lebih," imbuh politikus asal Buleleng itu.

Adapun komposisi pengurus DPD Golkar Bali terdiri dari 42 orang Pengurus Harian. Adapun unsur perempuaan sebanyak 28 orang atau 33 persen. Sedangkan wajah baru di kepengurusan ini sebanyak 34 orang atau 40 persen.

"Sementara soal pendidikan, empat orang S3, Doktor, S2 delapan orang, 38 orang S1. Jadi lebih dari 60 persen S1 ke atas," beber Sugawa Korry, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.

Sugawa Korry mengatakan, susunan kepengurusan mencerminkan semangat konsolidasi dan rekonsiliasai, sebagaimana yang diharapkan para kader Golkar, tokoh-tokoh intelektual maupun sesepuh Golkar. "Ini sesuai harapan kader, pengamat, intelektual agar kepengurusan ini mencerminkan unsur konsolidasi kemudian unsur rekonsiliasi. Jadi itulah prinsip-prinsip dasar yang kita lakukan di dalam menyusun kepengurusan ini," pungkasnya. 

wartawan
San Edison
Category

Konjen Jepang di Denpasar Serahkan Penganugerahan Bintang Jasa Jepang kepada Prof. Wirawan

balitribune.co.id | Denpasar - Upacara Penganugerahan Bintang Jasa Jepang untuk Musim Gugur Tahun 2025 kepada Prof. Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc., Ph.D., Guru Besar Universitas Udayana berlangsung Senin 16 Maret 2026, bertempat di Kediaman Dinas Konsul-Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Nyepi Caka 1948, Bupati Badung Ajak Masyarakat Jaga Keteduhan Hati dan Kebersamaan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Badung.

Bupati dan Wakil Bupati Badung berharap perayaan Nyepi Caka 1948 membawa ketenangan, kedamaian, serta semangat kebersamaan bagi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Utang Obat RSU Tabanan, Komisi IV Minta Ada Audit dan Subsidi Pemkab

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan mengusulkan perlunya audit terhadap piutang pasien yang memicu penumpukan utang obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp36 miliar lebih di RSU Tabanan.

Tidak hanya itu, Komisi IV berencana akan bertemu dan meminta Bupati Tabanan memberikan dukungan anggaran untuk menyelamatkan operasional rumah sakit rujukan tipe B tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.