Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Suksesi Sepihak, KPA Provinsi Bali Terancam Diboikot

Bali Tribune/ Sekretariat KPA Provinsi Bali di Jalan Melati, Denpasar.
balitribune.co.id | Denpasar - Santer informasi yang menyebutkan akan adanya rencana suksesi sepihak Ketua Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali rupanya menimbulkan  gejolak di tubuh organisasi  tersebut maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati HIV/AIDS. Pasalnya dari informasi yang beredar menyebutkan calon pengganti Made Suprapta, Ketua Sekretariat yang menjabat sekarang merupakan orang dalam sendiri yang diduga merupakan titipan pejabat di provinsi. Hal ini ditandai dengan adanya penunjukkan langsung tanpa melalui fit and proper test.
 
“Kasak-kusuknya orang titipan pejabat provinsi, bahkan banyak yang bungkam soal ini, termasuk pegawai dinas kesehatan provinsi. Kami tidak menolak jika digantikan dengan orang yang lebih punya kredibilitas, tapi penggantinya masak cuma setingkat administratif yang tidak pernah sama sekali mendapat pengkaderan,” sebut salah satu sumber luar yang enggan namanya dimediakan. 
 
Menurut sumber tadi, meskipun hanya memimpin sebuah sekretariat mestinya ketua tersebut faham akan tugas teknis yang akan dilakoni kelak, apalagi HIV/AIDS ini menyangkut isu  rentan yang bisa dimainkan oleh siapa saja juga terkait kerjasama antar lembaga.
 
 “Lantaran suksesi Kepala Sekretariat KPA dianggap secara sepihak, teman-teman LSM yang tergabung dalam Forum Peduli AIDS (FPA), kecewa, ancam demo dan melakukan boikot,” tukasnya.
 
Diakui atau tidak meningkatnya kinerja KPA selama ini tidak terlepas dari peran teman-teman LSM. Bahkan ia juga mengungkapkan kecilnya dana operasional KPA jadi kendala dalam menjalankan program organisasi.
 
“Kalau tidak ada teman-teman di LSM apa yang mau diperbuat KPA. Kalau saya terus terang aja untung tidak, rugi juga tidak, cuma miris aja,”  tukasnya. Apa yang disampaikan sumber tadi mencerminkan selama ini penguatan KPA bukan datangnya dari pemerintah selaku stakeholder, namun peran dominannya ada di jaringan LSM.
 
Dari tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Ketut Suarjaya yang dikonfirmasi melalui selulernya, Rabu (25/12) terkait rencana suksesi di tubuh KPA menanggapi datar pergantian tersebut seraya menyebutkan bahwa  pergantian itu adalah hal yang lumrah, tidak ada yang luar biasa. 
 
“Kita kan perlu penyegaran, apalagi ketua yang sekarang pak Made sudah lama bercokol disana,” sebutnya. 
 
Lagipula katanya secara organisasi tidak ada yang berubah  Gubernur Bali sebagai Ketua, Wakil Gubernur Bali sebagai Ketua Harian, dan Kadis Kesehatan selaku Wakil Ketua Harian.  
 
“Perubahan kan hanya di sekretariat selaku pelaksana administratifnya saja dan wajar kalau ada yang merasa tidak puas, karena ini murni penyegaran,” katanya berasumsi.  
 
Sehubungan dengan penilaian terhadap kepala sekretariat ia mengemukakan jika telah melakukan penilaian tersendiri siapa yang layak atau tidak dan itu ada kriterianya. 
 
“Sekali lagi saya tegaskan ini hanya pengendali administratif saja, karena ketuanya tidak berubah, kesekretariatan itu hanya pendukung saja,” tegasnya. 
 
Terkait dengan ancaman boikot dari FPA Kadis Suarjaya justru menghimbau, janganlah sampai seperti itu, karena sama halnya pergantian yang lain. 
 
“Penunjukkan ketua sekretariat yang baru kan kita lakukan secara obyektif, yang pentingkan bagaimana program KPA itu bisa berjalan,” katanya sembari menepis anggapan adanya titipan dari pejabat di provinsi atas ditunjuknya Ketua Sekretariat KPA yang baru kelak. 
wartawan
Arief Wibisono
Category

Relokasi PKL Dauhwaru, Upaya Bupati Jembrana Ciptakan Ketertiban Tanpa Matikan Ekonomi Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Ruas jalan Ngurah Rai di selatan lapangan Dauhwaru, Jembrana yang selama ini kerap dikeluhkan pengguna jalan maupun pejalan kaki akan ditertibkan. Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan dan di atas trotoar di kawasan tersebut akan direlokasi. Relokasi ini pun mendapat respon dari para PKL

Baca Selengkapnya icon click

Selesaikan Polemik Tata Ruang Jatiluwih, Sanjaya Beri Sinyal Moratorium Bangunan di Sawah

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memberikan sinyal terkait rencana penerapan moratorium pembangunan di areal persawahan Jatiluwih.

Langkah ini diambil sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan polemik tata ruang sekaligus menyelamatkan ekonomi warga yang anjlok drastis akibat penyegelan sejumlah tempat usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PHDI Kota Denpasar Tolak Wacana Nyepi Pada Tilem Kesanga

balitribune.co.id | Denpasar - Menyikapi wacana yang beredar luas tentang pemindahan Hari Suci Nyepi yang akan dirayakan pada Tilem Kesanga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar menolak keras wacana tersebut. Penolakan tertuang dalam Surat Pernyataan Parisada Hindu  Dharma Indonesia Kota Denpasar tanggal 1 Januari 2026 dengan Nomor : 12/S.P/A/PHDI.DPS/I/2026 Tentang Isu Pergantian Hari Suci Nyepi Pada Tilem ke Sanga.

Baca Selengkapnya icon click

Resahkan Warga, ODGJ Lempar Tanah Kering ke Pemangku Dievakuasi ke RSJ Bangli

balitribune.co.id | Gianyar - Ulah seorang warga Banjar Taman, Desa Bedulu,  Blahbatuh, terhadap seorang pemangku meresahkan warga. Kejadiannya, Sabtu (3/1) pagi lalu,  saat itu Jero Mangku Marsa (70) jadi korban pelemparan menggunakan tanah kering saat berbelanja di sebuah warung. Pelakunya diketahui INS (55) warga setempat yang diketahui penderita kelaianan kejiwaan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dana Desa Dipangkas Besar-besaran, Hasil Musdes Bakal Macet

balitribune.co.id | Singaraja - Sejumlah kepala desa mengeluhkan pemangkasan Dana Desa (DD) secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Mereka khawatir kebijakan itu akan berdampak serius pada pembangunan di desa, terelebih yang sudah dirancang melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Beberapa usulan masyarakat melalui musdes dipastikan sulit bisa diwujudkan.

Baca Selengkapnya icon click

Dilantik di Kebun Kakao, Pejabat Diminta Pikirkan Isi Perut Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Mengawali tahun 2026, sejumlah pejabat di Jembrana mengalami pergeseran. Puluhan pejabat telah dilantik dan diambil sumpahnya. Bahkan pelantikan pejabat di awal tahun ini dilakukan dengan cara yang tak biasa. Seluruh birokrat di Jembrana pun kini kembali diingatkan untuk memikirkan isi perut rakyat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.