Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Suyadinata Beberkan Bantuan Rp 1 Miliar Per Banjar dan Rp 2 Miliar Per Desa Adat, De Gadjah: Jangan Coba-coba Potong Hibah

Bali Tribune / KAMPANYE - Paslon Suyadinata saat kampanye di Abiansemal, Rabu (2/10) malam.

balitribune.co.id | MangupuraCalon Gubernur Bali dari Paslon Mulia-PAS, I Made Muliawan Arya bersama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Badung I Wayan Suyasa dan Putu Alit Yandinata (Suyadinata) menggelar kampanye yang dipusatkan di kediaman Calon Wakil Bupati Badung Putu Alit Yandinata pada Rabu (2/10).

Kehadiran De Gadjah-sebutan Muliawan Arya ini bersama Paslon Suyadinata disambut ribuan massa pendukungnya. Paslon bernomor urut 1 ini mengajak masyarakat Badung agar mensinergikan pembangunan Badung dan Bali dengan pemerintah pusat yang sebentar lagi akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua DPC Gerindra Badung Wayan Disel Astawa menyampaikan, Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung harus linier dengan Pemerintah Pusat.

“Untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan Badung dan Bali, kepemimpinan yang linier antara gubernur dan bupati. Kalau ingin mewujudkan itu pilih Mulia-PAS Gubernur Bali dan Suyadinata Bupati Badung,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Paslon Suyadinata juga membeberkan visi misinya di Pilkada 2024 ini. Salah satunya adalah pemberian dana Rp 1 miliar per banjar adat dan Rp 2 miliar untuk desa adat.

“Nanti program tersebut bisa bapak ibu nikmati mulai dari parahyangan, pawongan dan palemahan. Mulai dari rainan, ngotonan, upakara, upacara untuk pecalang, pemangku dan lain sebagainya,” kata Cawabup Badung, Putu Alit Yandinata.

Sementara, untuk program pembagian daging babi setiap Hari Raya Galungan akan dibuatkan pos anggaran lainnya.

“Kalau urusan mepatung itu tidak bisa dicampur, ini lain cerita alokasi anggarannya. Nanti bapak ibu per KK akan bisa menikmati secara faktual apa yang bisa diberikan Suyadinata ketika kita sudah saatnya dilantik. Santunan kematian tetap berjalan Rp 25 juta,” terangnya. 

Alit Yandinata menegaskan, semua program yang dicanangkan baik secara regulasi dan sistem keuangan daerah sudah dipelajari dengan baik. Tidak perlu dipertanyakan lagi dari mana sumbernya itu tidak lebih dari satu triliun, empat program langsung menyentuh ke masyarakat. 

"Urusan berbagi kita tetap berbagi ke 6 kabupaten. Tetapi kita utamakan dulu urusan kepentingan wajib dan kepentingan masyarakat Badung,” tegasnya. 

Cabup Badung, Wayan Suyasa menambahkan, paket Suyadinata berkoalisi dengan krama Badung. Pihaknya pun kembali menegaskan bahwa harus mendahulukan urusan wajib dan kepentingan masyarakat Badung. 

“Kita harus bedakan mana kepentingan politik dan mana urusan wajib. Program-program yang ada di OPD juga harus tetap berjalan," timpal Suyasa.

Sementara, Cagub Made Muliawan Arya (De Gadjah) memastikan, pihaknya tidak akan melakukan hal-hal diluar kepentingan masyarakat. De Gadjah menegaskan bahwa ia bukan petugas partai dan bukan mewakili partai, tetapi mewakili masyarakat Bali. 

“Mungkin saya kurang pengalaman, tetapi saya tidak kekurangan pengetahuan. Selama ini saya turun keliling Bali, saya tanyakan permasalahan-permasalahan masyarakat, itu saya rangkum saya jadikan visi misi. Bukan hanya dibuat oleh sekelompok orang. Buat apa proyek-proyek banyak tetapi masih ada masyarakat kelaparan,” tegasnya. 

De Gadjah menambahkan Presiden Prabowo akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Setelah itu, Presiden akan melakukan bersih-bersih dari korupsi maka berhati-hatilah. "Support Presiden kita, Support Suyadinata untuk Badung, karena De Gadjah tidak bisa berjalan sendiri untuk menata Bali lebih baik ke depannya. Saya harap jika Suyadinata nanti terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati Badung, jangan pernah lakukan main proyek atau memotong hibah. Cukup dari gaji saja. Kerja dengan digaji itu wajar. Jadi kedua Paslon ini sudah tanda tangani pakta integritas. Bahwa sepakat tidak akan pernah korupsi," pungkasnya.

wartawan
ANA
Category

Antrean Panjang di Ketapang, Sopir Truk Gelar Protes di Gilimanuk

balitribune.co.id | Negara - Padatanya arus balik menuju Bali di Ketapang, Banyuwangi hingga Senin (20/3/2026), menyebabkan diberlakukan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) oleh ASDP. Para sopir truk/angkutan barang yang tidak terangkut di Pelabuhan Gilimanuk pun sempat menggelar protes dengan memblokade aktivitas bongkar muatan kapal.

Baca Selengkapnya icon click

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.