Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Suyadinata Beberkan Bantuan Rp 1 Miliar Per Banjar dan Rp 2 Miliar Per Desa Adat, De Gadjah: Jangan Coba-coba Potong Hibah

Bali Tribune / KAMPANYE - Paslon Suyadinata saat kampanye di Abiansemal, Rabu (2/10) malam.

balitribune.co.id | Mangupura - Calon Gubernur Bali dari Paslon Mulia-PAS, I Made Muliawan Arya bersama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Badung I Wayan Suyasa dan Putu Alit Yandinata (Suyadinata) menggelar kampanye yang dipusatkan di kediaman Calon Wakil Bupati Badung Putu Alit Yandinata pada Rabu (2/10).

Kehadiran De Gadjah-sebutan Muliawan Arya ini bersama Paslon Suyadinata disambut ribuan massa pendukungnya. Paslon bernomor urut 1 ini mengajak masyarakat Badung agar mensinergikan pembangunan Badung dan Bali dengan pemerintah pusat yang sebentar lagi akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua DPC Gerindra Badung Wayan Disel Astawa menyampaikan, Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung harus linier dengan Pemerintah Pusat.

“Untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan Badung dan Bali, kepemimpinan yang linier antara gubernur dan bupati. Kalau ingin mewujudkan itu pilih Mulia-PAS Gubernur Bali dan Suyadinata Bupati Badung,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Paslon Suyadinata juga membeberkan visi misinya di Pilkada 2024 ini. Salah satunya adalah pemberian dana Rp 1 miliar per banjar adat dan Rp 2 miliar untuk desa adat.

“Nanti program tersebut bisa bapak ibu nikmati mulai dari parahyangan, pawongan dan palemahan. Mulai dari rainan, ngotonan, upakara, upacara untuk pecalang, pemangku dan lain sebagainya,” kata Cawabup Badung, Putu Alit Yandinata.

Sementara, untuk program pembagian daging babi setiap Hari Raya Galungan akan dibuatkan pos anggaran lainnya.

“Kalau urusan mepatung itu tidak bisa dicampur, ini lain cerita alokasi anggarannya. Nanti bapak ibu per KK akan bisa menikmati secara faktual apa yang bisa diberikan Suyadinata ketika kita sudah saatnya dilantik. Santunan kematian tetap berjalan Rp 25 juta,” terangnya. 

Alit Yandinata menegaskan, semua program yang dicanangkan baik secara regulasi dan sistem keuangan daerah sudah dipelajari dengan baik. Tidak perlu dipertanyakan lagi dari mana sumbernya itu tidak lebih dari satu triliun, empat program langsung menyentuh ke masyarakat. 

"Urusan berbagi kita tetap berbagi ke 6 kabupaten. Tetapi kita utamakan dulu urusan kepentingan wajib dan kepentingan masyarakat Badung,” tegasnya. 

Cabup Badung, Wayan Suyasa menambahkan, paket Suyadinata berkoalisi dengan krama Badung. Pihaknya pun kembali menegaskan bahwa harus mendahulukan urusan wajib dan kepentingan masyarakat Badung. 

“Kita harus bedakan mana kepentingan politik dan mana urusan wajib. Program-program yang ada di OPD juga harus tetap berjalan," timpal Suyasa.

Sementara, Cagub Made Muliawan Arya (De Gadjah) memastikan, pihaknya tidak akan melakukan hal-hal diluar kepentingan masyarakat. De Gadjah menegaskan bahwa ia bukan petugas partai dan bukan mewakili partai, tetapi mewakili masyarakat Bali. 

“Mungkin saya kurang pengalaman, tetapi saya tidak kekurangan pengetahuan. Selama ini saya turun keliling Bali, saya tanyakan permasalahan-permasalahan masyarakat, itu saya rangkum saya jadikan visi misi. Bukan hanya dibuat oleh sekelompok orang. Buat apa proyek-proyek banyak tetapi masih ada masyarakat kelaparan,” tegasnya. 

De Gadjah menambahkan Presiden Prabowo akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Setelah itu, Presiden akan melakukan bersih-bersih dari korupsi maka berhati-hatilah. "Support Presiden kita, Support Suyadinata untuk Badung, karena De Gadjah tidak bisa berjalan sendiri untuk menata Bali lebih baik ke depannya. Saya harap jika Suyadinata nanti terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati Badung, jangan pernah lakukan main proyek atau memotong hibah. Cukup dari gaji saja. Kerja dengan digaji itu wajar. Jadi kedua Paslon ini sudah tanda tangani pakta integritas. Bahwa sepakat tidak akan pernah korupsi," pungkasnya.

wartawan
ANA
Category

Gebyar Literasi Denpasar ke-2 Siap Digelar Oktober

balitribune.co.id | Denpasar - Menyusul kesuksesan gelaran perdana, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali menggelar Gebyar Literasi (GELIS) kedua tahun ini pada 2–3 Oktober 2026. Acara yang mempertemukan pelajar, penulis, dan pegiat literasi ini akan dipusatkan setiap hari pukul 08.00–17.00 WITA.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Bangli Genjot Percepatan Verval KDMP, 18 Unit Dinyatakan Layak dengan Catatan Perbaikan

balitribune.co.id | Bangli - Pemerintah Kabupaten Bangli terus memacu percepatan verifikasi dan validasi (verval) fisik, gerai, pergudangan, hingga kelengkapan sarana dan prasarana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Langkah krusial ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Verval Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDMP yang berlangsung di Gedung Bukti Mukti Bhakti, Kantor Bupati Bangli, Kamis (24/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Capaian Rendah, Komisi III DPRD Bangli Desak Evaluasi Realisasi Retribusi Parkir

balitribune.co.id | Bangli - Realisasi retribusi parkir di Kabupaten Bangli menuai sorotan tajam dari Komisi III DPRD Bangli saat rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bangli, Kamis (24/9/2026). Dewan menilai Dishub kerap gagal memenuhi target pendapatan yang ditetapkan setiap tahunnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pembongkaran Ruko Jalan Sulawesi Jalan di Tempat

balitribune.co.id | Denpasar - Penataan kawasan ruko di Jalan Sulawesi yang melanggar sempadan Tukad Badung masih berjalan di tempat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa,Kamis (24/9/2026), menyatakan bahwa pembongkaran bangunan tersebut sepenuhnya masih menunggu kesiapan dari para pemilik lahan.

Baca Selengkapnya icon click

Efisiensi Anggaran Buleleng Dipacu, Bupati Sutjidra Pastikan Pembayaran Iuran BPJS Warga Tetap Aman

balitribune.co.id | Singaraja - Arah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mulai memperlihatkan dilema pengelolaan keuangan daerah. Di satu sisi, pemerintah memangkas sejumlah belanja di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Di sisi lain, agenda pembangunan infrastruktur tetap didorong melalui rencana pinjaman daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.