Balitribune.co.id | Mangupura - Ribuan warga Kabupaten Badung yang memanfaatkan layanan kesehatan BPJS mandiri maupun dibayarkan perusahaan kini ramai-ramai pindah menggunakan layanan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS).
Sebagian besar warga yang mengalihkan kepesertaan dari BPJS menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD ini adalah pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Dinas Kesehatan Kabupaten Badung pun memprediksi akan ada 125.000 lebih pekerja penerima upah yang potensial akan beralih segmen kepesertaan dari BPJS ke PBI APBD.
Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Badung, dr Nyoman Gunarta menyatakan, Pemkab Badung memang menyediakan anggaran untuk pekerja yang kena PHK dan peserta mandiri yang tidak mampu melanjutkan pembayaran peserta secara mandiri sehingga bisa dibayarkan lewat APBD.
“Iya, pemerintah memang menyiapkan anggaran, bagi pekerja yang di PHK atau peserta (BPJS) mandiri kalau tidak mampu bayar agar mengalihkan kepesertaannya ke PBI APBD,” ujar dr Gunarta, Senin (18/5).
Sampai saat ini, pihaknya menyebut sudah ada sekitar 8.011 warga yang sudah pindah dari BPJS menjadi PBI APBD. “Sampai saat ini selama Maret -April 2020 ada sekitar 8.011 orang yang pindah ke PBI APBD,” katanya.
Dengan pindahnya iuran kepersertaan ke PBI APBD otomatis, Pemkab Badung harus menanggung semua iuran layanan kesehatan warga tersebut. “Nanti semua (yang pindah, red) masuk sebagai PBI APBD,” tegas Gunarta.
Mantan Dirut RSD Mangusada Badung ini pun menyebut ada 125.000 lebih Pekerja Penerima Upah yang potensial akan beralih segmen kepesertaannya. “Tidak masalah pindah. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran,” jelasnya.
Selama ini Pemkab Badung sudah membayar untuk peserta PBI APBD sebesar 42.000 perbulan. Untuk anggaran pembayaran ini Pemkab Badung sudah mengkucurkan Rp 336 juta lebih sesuai jumlah warga yang bertambah.
“Untuk peserta PBI APBD di Badung, sampai awal Mei 2020 kami catat ada sebanyak 211.204 orang yang menerimanya. Mungkin data ini bisa saja bertambah,” tukasnya.
wartawan
I Made Darna
Category
