Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tak Terima Bantuan Presiden, Sopir Angkot Datangi Mapolres

Bali Tribune / Nyoman Pasek Sujana,Ketua Persokasi,mengaku datang ke Polres Buleleng untuk mempertanyakan bantuan pusat yang disalurkan via Sat Lantas Polres Buleleng.
balitribune.co.id | Singaraja - Sejumlah sopir angkutan Kota Singaraja mendatangi Polres Buleleng, Selasa (21/4). Selain mengeluhkan tak tercantum dalam daftar penerima bantuan, para sopir yang tergabung di Persatuan Sopir Angkutan Kota Singaraja (Persokasi) bermaskud menanyakan mekanisme penerimaan bantuan dari Presiden Jokowi yang disalurkan melalui pintu Sat Lantas Polres Buleleng.
 
Bantuan  program Presiden Jokowi itu berupa uang tunai untuk para sopir angkutan umum yang diberikan selama tiga bulan. Bantuan ini juga diproyeksikan menyasar masyarkat yang terdampak Covid-19. Hanya saja sopir menilai bantuan itu tidak tepat sasaran.
 
Nyoman Pasek Sujana, Ketua Persokasi, mengaku datang ke Polres Buleleng untuk mempertanyakan bantuan pusat yang disalurkan via Sat Lantas Polres Buleleng. Banyak diantara anggotanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan. "Kok ada nama juru parkir terdaftar sebagai penerima namun justru sopir aktif tidak tercantum namanya. Saya rasa ini tidak adil," keluhnya.
Sujana berharap pemerintah membagikan bantuan secara adil karena mereka juga kelompok terdampak wabah Covid-19. "Ada yang dapat bantuan ada juga yang tidak dapat. Banyak anggota yang terdaftar belum terima bantuan," ujarnya kesal.
 
Sujana mengaku mendapat info adanya bantuan dari rekan sesama sopir. "Banyak anggota kami yang belum menerima bantuan dan saya berharap pemerintah adil soal ini," ucapnya.
 
Didatangi banyak sopir yang menyoal bantuan Presiden Jokowi, Kasat Lantas Polres Buleleng, AKP Citra Fatwa Rahmadani, mengatakan,pihaknya hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Dan telah mengantongi daftar nama penerima bantuan sebesar RP 600 ribu dari pemerintah pusat. "Kami hanya diminta menyalurkan sesuai dengan daftar nama yang diberikan Polda Bali," tegasnya.
 
Namun sebelumnya, Polres Buleleng meminta data ke Dishub Bulelelng nama-nama sopir angkot yang sudah teregistrasi. Dan nama itu yang dikirim tanpa ada perubahan maupun dikurangi. Fatwa juga mengaku tak mengetahui siapa saja yang menerima karena itu merupakan kewenangan pusat.
 
"Ada sebanyak 116 sopir angkot, 160 sopir isuzu, 20 sopir truk dan bus yang tercatat mendapat bantuan. Dan bantuan akan disalurkan secara bertahap," kata Fatwa.
 
Sementara itu, Kadishub Buleleng, Gede Gunawan AP, mengaku tak tahu menahu soal bantuan tersebut. Bahkan. soal diminta data nama-nama sopir juga ia mengaku tak tahu. Hanya saja,mantan Kabag Humas Pemkab Buleleng ini membenarkan mendapat keluhan para sopir karena tak menerima bantuan.
 
"Kalau dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali sempat memang meminta data jumlah sopir yang beroperasi di Buleleng. Saya tidak tahu kegunaan data-data sopir yang saya kirim ke Provinsi," kata Gunawan.  
Untuk diketahui, bantuan yang diterima para sopir itu merupakan program Presiden Joko Widodo. Belum lama ini Presiden Jokowi telah mengumumkan akan memberikan uang sebesar Rp 600 ribu untuk para sopir angkutan umum yang terdampak Covid-19. Bantuan disalurkan melalui Koprs Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri dan disalurkan kembali ke masing-masing Sat Lantas di wilayah di seluruh Indonesia. 
Namun para sopir baru bisa mendapat bantuan setelah mengikuti pelatihan secara online. Selanjutnya, mereka diberikan pelatihan berupa materi penanganan Covid -19 untuk angkutan umum dan dijelaskan SOP ketika sopir mendapat penumpang. Termasuk diberikan materi etika pelayanan, safety riding hingga materi bahasa Inggris dasar. 
 
wartawan
Khairil Anwar
Category

Klaim Lahan hingga Bibir Pantai, Desa Adat Sumberkima Babat Mangrove Tanpa Izin

balitribune.co.id | Singaraja - Aktivitas penebangan pohon mangrove serta dugaan reklamasi di kawasan pesisir Banjar Dinas Mandarsari, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, memicu polemik antara pihak Desa Adat dengan masyarakat nelayan setempat.

Baca Selengkapnya icon click

Ringankan Beban Warga Saat Galungan, Desa Tulikup Gelontor "Punia Bawi"

balitribune.co.id I Gianyar - Pemerintah Desa Tulikup Gianyar berupaya meringankan beban warga menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Meski alokasi dana desa (ADD) anjlok, Pemerintah Desa Tulikup tetap bisa memberika punia babi senilai Rp11 juta kepada belasan pura Dang Khayangan dan Kayangan Tiga di wilayah desa setempat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wawali Arya Wibawa Hadiri Upacara Melaspas Wantilan di Pura Dalem Tegeh Gumi

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri Upacara Melspas Wantilan di Pura Dalem Tegeh Gumi, Desa Dauh Puri Kauh bertepatan dengan Anggara Kasih Julungwangi, Selasa (2/6/2026). Upacara tersebut dilaksanakan lantaran proses renovasi bangunan wantilan tuntas dilaksanakan dengan bantuan hibah dari Pemkot Denpasar. 

Baca Selengkapnya icon click

Ny. Rai Wahyuni Sanjaya Hadiri Pembukaan Bina Posyandu VI Tahun 2026, Perkuat Implementasi Posyandu 6 SPM di Tabanan

balitribune.co.id | Tabanan - Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan Posyandu dengan menghadiri langsung Pembukaan Bina Posyandu Angkatan VI Tahun 2026 di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Bali, Kesiman, Denpasar, Selasa (2/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jeritan Petani Karangasem: Jatah Subsidi Seret, Pupuk Non-Subsidi Tak Terbeli

balitribune.co.id | Amlapura - Kelangkaan pupuk yang terjadi selama beberapa bulan terakhir mulai dikeluhkan oleh petani di sebagian besar Subak di Kabupaten Karangasem. Di Subak Susuan, Desa Jasri, Karangasem, beberapa petani mengaku krisis pupuk ini bahkan sudah berlangsung selama hampir tiga musim tanam terakhir.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Kesehatan Ajak Peserta Manfaatkan Berbagai Kemudahan Aplikasi JKN

balitribune.co.id | Denpasar - Sebagai salah satu bentuk implementasi perlindungan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar mendapatkan kepastian jaminan kesehatan, maka BPJS Kesehatan mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan berbagai aplikasi JKN yang menghadirkan kemudahan. Aplikasi tersebut khususnya adalah layanan tanpa tatap muka seperti Mobile JKN, Pelayanan Administrasi Via WA (Pandawa).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.