Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tak Terima Bantuan Presiden, Sopir Angkot Datangi Mapolres

Bali Tribune / Nyoman Pasek Sujana,Ketua Persokasi,mengaku datang ke Polres Buleleng untuk mempertanyakan bantuan pusat yang disalurkan via Sat Lantas Polres Buleleng.
balitribune.co.id | Singaraja - Sejumlah sopir angkutan Kota Singaraja mendatangi Polres Buleleng, Selasa (21/4). Selain mengeluhkan tak tercantum dalam daftar penerima bantuan, para sopir yang tergabung di Persatuan Sopir Angkutan Kota Singaraja (Persokasi) bermaskud menanyakan mekanisme penerimaan bantuan dari Presiden Jokowi yang disalurkan melalui pintu Sat Lantas Polres Buleleng.
 
Bantuan  program Presiden Jokowi itu berupa uang tunai untuk para sopir angkutan umum yang diberikan selama tiga bulan. Bantuan ini juga diproyeksikan menyasar masyarkat yang terdampak Covid-19. Hanya saja sopir menilai bantuan itu tidak tepat sasaran.
 
Nyoman Pasek Sujana, Ketua Persokasi, mengaku datang ke Polres Buleleng untuk mempertanyakan bantuan pusat yang disalurkan via Sat Lantas Polres Buleleng. Banyak diantara anggotanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan. "Kok ada nama juru parkir terdaftar sebagai penerima namun justru sopir aktif tidak tercantum namanya. Saya rasa ini tidak adil," keluhnya.
Sujana berharap pemerintah membagikan bantuan secara adil karena mereka juga kelompok terdampak wabah Covid-19. "Ada yang dapat bantuan ada juga yang tidak dapat. Banyak anggota yang terdaftar belum terima bantuan," ujarnya kesal.
 
Sujana mengaku mendapat info adanya bantuan dari rekan sesama sopir. "Banyak anggota kami yang belum menerima bantuan dan saya berharap pemerintah adil soal ini," ucapnya.
 
Didatangi banyak sopir yang menyoal bantuan Presiden Jokowi, Kasat Lantas Polres Buleleng, AKP Citra Fatwa Rahmadani, mengatakan,pihaknya hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Dan telah mengantongi daftar nama penerima bantuan sebesar RP 600 ribu dari pemerintah pusat. "Kami hanya diminta menyalurkan sesuai dengan daftar nama yang diberikan Polda Bali," tegasnya.
 
Namun sebelumnya, Polres Buleleng meminta data ke Dishub Bulelelng nama-nama sopir angkot yang sudah teregistrasi. Dan nama itu yang dikirim tanpa ada perubahan maupun dikurangi. Fatwa juga mengaku tak mengetahui siapa saja yang menerima karena itu merupakan kewenangan pusat.
 
"Ada sebanyak 116 sopir angkot, 160 sopir isuzu, 20 sopir truk dan bus yang tercatat mendapat bantuan. Dan bantuan akan disalurkan secara bertahap," kata Fatwa.
 
Sementara itu, Kadishub Buleleng, Gede Gunawan AP, mengaku tak tahu menahu soal bantuan tersebut. Bahkan. soal diminta data nama-nama sopir juga ia mengaku tak tahu. Hanya saja,mantan Kabag Humas Pemkab Buleleng ini membenarkan mendapat keluhan para sopir karena tak menerima bantuan.
 
"Kalau dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali sempat memang meminta data jumlah sopir yang beroperasi di Buleleng. Saya tidak tahu kegunaan data-data sopir yang saya kirim ke Provinsi," kata Gunawan.  
Untuk diketahui, bantuan yang diterima para sopir itu merupakan program Presiden Joko Widodo. Belum lama ini Presiden Jokowi telah mengumumkan akan memberikan uang sebesar Rp 600 ribu untuk para sopir angkutan umum yang terdampak Covid-19. Bantuan disalurkan melalui Koprs Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri dan disalurkan kembali ke masing-masing Sat Lantas di wilayah di seluruh Indonesia. 
Namun para sopir baru bisa mendapat bantuan setelah mengikuti pelatihan secara online. Selanjutnya, mereka diberikan pelatihan berupa materi penanganan Covid -19 untuk angkutan umum dan dijelaskan SOP ketika sopir mendapat penumpang. Termasuk diberikan materi etika pelayanan, safety riding hingga materi bahasa Inggris dasar. 
 
wartawan
Khairil Anwar
Category

Mantapkan Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Bangli Gelar Bimtek dan Persiapan Monev KIP 2026

balitribune.co.id | Bangli - Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keterbukaan Informasi Publik di Ruang Krisna, Kantor Bupati Bangli, Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memantapkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sekaligus persiapan menghadapi Monitoring dan Evaluasi (MONEV) KIP Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sinergi Pemprov Bali dan Pemkab Tabanan Tumbuhkan Budaya Pilah Sampah Sejak Dini di Lingkungan Sekolah

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan menggelar kegiatan Sosialisasi Diseminasi Program Prioritas bertema "Pengelolaan Sampah di Bali" di SMP Negeri 5 Sudimara, Kecamatan Tabanan, Selasa (21/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Waspadai Modus Customer Service Palsu, Penyedia Layanan Keuangan Dorong Pengguna Manfaatkan Kanal Resmi

baliotribune.co.id | Denpasar - Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital di Indonesia, masyarakat juga menghadapi modus penipuan digital yang semakin beragam. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai bentuk penipuan, termasuk phishing dan impersonation yang mengatasnamakan lembaga keuangan untuk memperoleh data pribadi atau mengambil alih akses akun. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bantah Adanya Kekerasan, Ratusan Warga Desa Bugbug Geruduk Polres Karangasem Kawal Anggota Jagabaya

balitribune.co.id | Amlapura - Ratusan anggota Jagabaya bersama warga Desa Bugbug mendatangi Mapolres Karangasem, Selasa (21/7/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan moral terhadap seorang anggota Jagabaya yang tengah menjalani pemeriksaan terkait laporan dugaan penganiayaan terhadap seorang pemuda berusia 17 tahun.

Baca Selengkapnya icon click

Sekda I Ketut Sedana Merta Hadiri Pengukuhan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana Karangasem

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem terus melangkah maju dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang inklusif dengan meluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.