Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tandatangani MoU dengan LKPP, Bupati Artha Harapkan Peningkatan Kinerja

Bali Tribune / Pendandatanganan MoU (nota kesepahaman) dan Perjanjian Kerjasama Implementasi AMEL

balitribune.co.oid | Negara - Guna meningkatkan kualitas kinerja pengadaan pengelolaan barang/jasa, Bupati Jembrana I Putu Artha menandatangani MoU (nota kesepahaman) dan Perjanjian Kerjasama Implementasi AMEL (Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal) di Ruang Serbaguna Kantor LKPP Jakarta Selatan Kamis (27/2).

Perjanjian kerjasama ditandatangani langsung oleh Kepala LKPP Roni Dwi Susanto,. Bupati Artha hadir didampingi Sekda Jembrana I Made Sudiada, para Asisten, Kepala Dinas PPPAPPKB Kabupaten Jembrana Ni Made Ari Sugianti, Kabag Pemerintahan Edy Sudarso dan Kabag Humas Protokol I Made Cipta Wahyudi. Selain Kabupaten Jembrana, penandatanganan MoU tersebut juga dilakukan oleh kabupaten Klungkung untuk Provinsi Bali, yang juga diikuti Gubernur dan Bupati lainnya se-Indonesia.

MoU dan Perjanjian kerjasama ini bentuk penerapan AMEL. Dalam sambutannya Kepala LKPP Rony Dwi Susanto menyampaikan penandatanganan MoU tersebut adalah sebagai bentuk dukungan dan komitmen pimpinan Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan barang/jasa melalui aplikasi AMEL. "AMEL adalah aplikasi monitoring realisasi anggaran melalui perspektif pelaksanaan pengadaan berbasis web yang dikelola sendiri oleh K/L/Pemda sehingga data lebih akurat dan realtime, mulai perencanaan hingga serah terima pekerjaan serta pembayaran,"kata Rony.

Disamping itu, dengan adanya kerjasama tersebut, data pengadaan di dalam AMEL dapat menjadi bahan rujukan pimpinan untuk menentukan strategi pengadaan pada tahun berikutnya. "Dengan adanya kerjasama tersebut pemanfaatan dan pengelolaan AMEL dapat meningkatkan kualitas dan kelengkapan data yang disajikan di dalam AMEL. Dengan data tersebut nantinya pimpinan bisa dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan, menentukan prioritas pengadaan, mengenali kondisi kompetisi pasar, menentukan metode dan cara pengadaan, serta dapat menentukan jenis kontrak pengadaan," imbuhnya.

Sementara Bupati Jembrana I Putu Artha mengatakan Pemerintah Kabupaten Jembrana berkomitmen melakukan yang terbaik dalam hal pengelolaan pengadaan barang/jasa. Terlebih lagi dengan adanya MoU dan perjanjian kerjasama ini. "Kerjasama ini tentu akan berdampak positif terhadap pengadaan dan pengelolaan barang/jasa. Melalui aplikasi AMEL ini kita dapat mengetahui langsung kinerja pengadaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembayaran. Saya berharap aplikasi ini dimanfaatkan dengan baik sehingga proses pengadaan barang/ jasa pemerintah bisa sesuai dengan aturan yang ada”, ujar Artha.

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Tiadakan Konser Musik, Pawai Ogoh-ogoh Kasanga Festival Adopsi Sistem Peed Aye

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar siap menyelenggarakan Kasanga Festival (Kasangafest) ke-4 pada 6–8 Maret 2026 mendatang. Berlokasi di kawasan Titik Nol Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung, festival tahun ini tampil beda dengan mengadopsi sistem parade Peed Aye layaknya Pesta Kesenian Bali (PKB) dan meniadakan panggung konser musik.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.