Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tangani Inflasi, Pj Bupati Lihadnyana Ubah Semak Belukar Jadi City Farming

Bali Tribune/ PENCANANGAN - Penanaman cabai dirangkaikan peluncuran Smart Farming oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Jumat (1/3/2024).


Balitribune.co.id | Singaraja - Dengan memanfaatkan lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng yang dulunya masih berbentuk semak belukar, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengubahnya menjadi city farming.

Pencanganan penanaman cabai untuk mencegah meningkatnya angka inflasi menjadi kegiatan pertama dalam city farming tersebut. Ini sebagai bentuk keseriusannya dalam menangani inflasi. Kedepan, selain cabai juga akan ditanam komoditas-komoditas yang memberikan kontribusi terhadap meningkatnya inflasi. Lahan tersebut dibuka melalui kolaborasi dengan Kodim 1609/Buleleng. Bibit cabai yang ditanam merupakan bantuan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali. Pencanangan Penanaman Cabai dirangkaikan dengan peluncuran Smart Farming oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, Jumat (1/3/2024).

Ditemui usai acara, Lihadnyana menjelaskan lahan milik Pemkab Buleleng ini sudah tidak dimanfaatkan dari tahun 2005. Saat ini, dimanfaatkan untuk menanam cabai dan nantinya komoditas lain penyumbang inflasi. Dengan luas dua hektar, selain cabai juga bisa ditanami bawang sesuai denga struktur tanahnya. Pencangan Penanaman Cabai serta peluncuran Smart Farming sebagai upaya dan juga program pengendalian inflasi. Termasuk hasilnya bisa mempengaruhi psikologi harga. “Nanti yang memelihara dan mengelola ini adalah pasukan hijau atau petugas kebersihan. Hasilnya dari mereka dan dijual ke Perumda Pasar Argha Nayottama. Penghasilannya untuk mereka selain dari upah sebagai petugas kebersihan,” jelasnya.
Mengenai jembatan yang masih milik TNI AD, Pj Bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini mengatakan nantinya akan dibangun jembatan. Namun, bukan jembatan transportasi seperti saat ini. Jika dibuatkan jembatan seperti sekarang, lahan dibelakangnya akan habis karena ada jalur transportasi. “Seperti jembatan biasa, cuma tidak untuk truk. Mobil bisa masuk. Tapi dalam konteks mobil itu masuk untuk olahraga atau menikmati city farming,” kata Lihadnyana.
Sementara itu, Dewa Made Indra menyebutkan banyak ada lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di Buleleng. Oleh karena itu, Pemkab Buleleng bisa memetakan sekaligus memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam tanaman yang cocok. Tentunya kembali lagi menggunakan konsep kolaborasi seperti saat ini. Pemkab Buleleng menyediakan lahan dibantu oleh TNI dan bibitnya bisa dari Bank Indonesia (BI). “Jadi ini kolaborasi yang sangat bagus. Pak Pj Bupati menjadi dirigennya. Makanya saya minta untuk memetakan dan mencari lahan Pemprov di Buleleng untuk ditanami tanaman yang cocok. Pak Pj Bupati pasti tahu karena Pak Pj Sarjana Pertanian,” sebutnya.

Dengan pemanfaatan lahan tersebut baik milik Pemkab maupun Pemprov, aspek produksi bisa diintervensi. Dalam artian, hasil produksi bisa ditambah dan nilai penawaran masih tetap. Maka dari itu, perlahan bisa dilakukan pengendalian terhadap harga pasar dan juga inflasi. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan hari ini. Ini sebagai salah satu upaya ataupun program Pemkab Buleleng untuk mengendalikan angka inflasi,” imbuh Dewa Made Indra.

wartawan
CHA
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.