Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tanpa Identitas, Penduduk Masuk Bali di Gilimanuk Dipulangkan

pemeriksaan di gilimanuk
Bali Tribune / PEMERIKSAAN - Petugas gabungan di pintu masuk Bali di Gilimanuk tengah mengintensifkan pemeriksaan identitas terhadap penduduk masuk Bali pada arus balik Lebaran.

balitribune.co.id | Negara - Arus balik Lebaran 2025 tak hanya diwarnai kepadatan kendaraan, tetapi juga menjadi momen krusial bagi petugas di pintu masuk Bali di Pelabuhan Gilimanuk untuk memperketat penjagaan pintu masuk Bali. 

Di tengah lonjakan arus masuk Bali, pemeriksaan identitas penduduk masuk Bali terus diintensifkan oleh petugas gabungan di Pos Pemeriksaan KTP di pintu masuk Bali di Gilimanuk. Hasilnya, sebanyak 37 pendatang terjaring razia identitas, dan tiga orang harus dipulangkan karena tak bisa menunjukkan KTP dan tidak memiliki tujuan yang jelas.

Suasana di Terminal Gilimanuk tampak lebih sibuk dari biasanya. Pos pemeriksaan KTP di pintu masuk Terminal Penumpang Gilimanuk kini dijaga oleh personel tambahan. Pemeriksaan pun dilakukan secara menyeluruh, tersmasuk juga identitas diri para penumpang—baik pengguna kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

“Pengetatan ini kami lakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Bali. Semua diperiksa, mulai dari surat kendaraan sampai KTP penumpang,” ujar Koordinator Petugas Jaga Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk I Wayan Puja,. 

Selama lima hari pelaksanaan razia, sejak Selasa (1/4) hingga Sabtu (5/4), sebanyak 37 warga kedapatan tak membawa KTP atau menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku. 

Dari jumlah tersebut, tiga orang asal Jawa Timur langsung diminta kembali ke daerah asal lantaran tak mampu menjelaskan maksud kedatangan mereka ke Bali.

“Dari 37 warga yang kami amankan, tiga di antaranya dipulangkan karena tidak memiliki identitas dan tujuannya ke Bali tidak jelas,” ungkapnya.

Langkah ini bukan tanpa alasan. pemerintah daerah ingin memastikan arus pendatang pasca-Lebaran tetap terkendali agar tidak menimbulkan permasalahan sosial maupun gangguan keamanan di kemudian hari.

“Pemeriksaan ini bagian dari upaya menjaga stabilitas dan pengendalian administrasi penduduk. Petugas kami berjaga selama 12 jam per shift, jadi selama 24 jam pintu masuk Bali tetap terpantau,” tegasnya.

Menurutnya pemeriksaan identitas ini sekaligus menjadi pengingat bagi para pendatang agar mematuhi aturan dan membawa dokumen yang sah sebelum memasuki wilayah Bali. Dengan pengawasan yang semakin ketat, diharapkan situasi Bali pasca-libur panjang tetap aman, tertib, dan kondusif.

wartawan
PAM
Category

Tiadakan Konser Musik, Pawai Ogoh-ogoh Kasanga Festival Adopsi Sistem Peed Aye

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar siap menyelenggarakan Kasanga Festival (Kasangafest) ke-4 pada 6–8 Maret 2026 mendatang. Berlokasi di kawasan Titik Nol Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung, festival tahun ini tampil beda dengan mengadopsi sistem parade Peed Aye layaknya Pesta Kesenian Bali (PKB) dan meniadakan panggung konser musik.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.