Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tebing di Desa Trunyan Masih Berpotensi Longsor, Menko PMK Sarankan Relokasi

Bali Tribune/ LOKASI LONGSOR - Menko PMK Muhadjir Effendy saat meninjau lokasi longsor di Desa Trunyan Kecamatan Kintamani Bangli. (ist)



balitribune.co.id | Bangli - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi lokasi longsor di wilayah Desa Trunyan Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali, Selasa (19/10/2021). Untuk korban yang rumahnya rata akibat tertimbun longsor di Banjar Cemara Landung Desa Trunyan, Menko Muhadjir menyarankan agar segera dicarikan tempat relokasi.
 
Kedatangan  Menko Muhadjir Effendy diterima oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Sekda Bangli IB Gede Giri Putra. Dalam kunjungan itu Muhajir menyerahkan bantuan seperti masker, hand sanitizer hingga sabun.

Usai menyerahkan bantuan tersebut, Menko Muhadjir Effendy langsung meninjau lokasi longsor. Pihaknya menyampaikan ada 5 kepala keluarga (KK) yang rumahnya tertimpa longsor. Sampai saat ini 5 KK ini belum dapat tempat penampungan.

"Mereka harus mendapat tempat yang aman sehingga bisa melupakan traumanya," ungkapnya.

Ditegaskan jika perlu dilakukan relokasi karena lokasi saat ini rawan. Ketika saat ini ada penolakan relokasi, Menko Muhadjir Effendy menilai penolakan tersebut masih wajar, mengingat kondisi masih berduka. Namun bila kondisi sudah stabil, bisa dilakukan komunikasi mengajak warga direlokasi.

Menko kelahiran Madiun Jawa Timur ini juga mengingatkan bahwa longsor masih berpotensi terjadi. Maka itu untuk sementara aktivitas masyarakat agar melalui penyeberangan Danau Batur.

"Mungkin bisa longsor kembali. Longsor tidak hanya tanah tetapi bebatuan. Kondisi ketinggian dinding bukit sangat membahayakan," sebutnya.

Disampaikan pula jika penganan bencana secara umum sudah bagus. Bantuan pangan maupun biaya lainnya juga sudah masuk.

“Tapi masih perlu suplay kebutuhan bayi dan balita seperti pampers serta kebutuhan ibu dan anak,” sebutnya.

wartawan
SAM
Category

Dermaga Khusus Penyeberangan Celukan Bawang-Ketapang Dibangun Bulan Depan

balitribune.co.id I Singaraja - Pelabuhan Celukan Bawang, Gerokgak, Kabupaten Buleleng segera memasuki tahap pengembangan dengan pembangunan dermaga penyeberangan baru. Proyek ini dipersiapkan sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan arus penyeberangan di lintas Ketapang–Gilimanuk, terutama saat musim libur panjang.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.