Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tekanan Inflasi Bali November Rendah Terkendali

Bali Tribune/Trisno Nugroho

balitribune.co.id | Denpasar - Tekanan inflasi Provinsi Bali pada bulan November 2019 melandai dibandingkan bulan sebelumnya. Berlanjutnya penurunan tarif angkutan udara dan mulai masuknya panen raya cabai rawit dan cabai merah di beberapa daerah sumber pasokan, menjadi faktor penahan tekanan inflasi Bali, khususnya di wilayah Denpasar. Namun demikian, penurunan inflasi lebih lanjut tertahan oleh meningkatnya tekanan inflasi untuk komoditas sayuran dan buah-buahan, sebagai dampak lanjutan musim kemarau yang lebih panjang pada tahun 2019, sehingga mempengaruhi kuantitas produksi komoditas tersebut. 

“Berdasarkan pola historisnya, realisasi inflasi Bali pada bulan November selalu menunjukkan tekanan yang tinggi, terkonfirmasi dari tingginya tingkat inflasi bulanan (mtm) disetiap tahun pada periode November,” ungkap Kepala KPw BI Bali, Trisno Nugroho di Denpasar, Selasa (3/12/2019).

Namun demikian realisasi inflasi pada periode November 2019 ternyata sangat berbeda dari pola historisnya selama ini. Tingkat inflasi Bali pada November 2019 merupakan yang terendah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

“Capaian melandainya tekanan inflasi pada November 2019 tersebut, tidak terlepas dari kolaborasi, sinergi dan koordinasi yang terjalin dengan baik antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh unsur Tim Pengendalinan Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga tingkat inflasi menjadi terkendali,” ujarnya.

Pada November 2019, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,03% (mtm), turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm). Pencapaian inflasi Bali bulan November ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional yang tercatat sebesar 0,14% (mtm). Sementara itu secara tahunan, inflasi Bali tercatat sebesar 2,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 3,00% (yoy). Dengan demikian, inflasi Bali pada November 2019 masih berada pada rentang sasaran inflasi nasional 3,5%±1% (yoy).

Deflasi terjadi pada Kota Denpasar yang tercatat sebesar -0,01% (mtm) sedangkan Kota Singaraja mencatat inflasi sebesar 0,22% (mtm). Di Kota Denpasar, deflasi bersumber dari penurunan harga pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,49% kelompok sandang sebesar -0,26% dan kelompok bahan makanan -0,10%, sedangkan kelompok lainnya mengalami inflasi. Sementara inflasi di Singaraja bersumber dari peningkatan harga pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar 0,42%. 

Seiring dengan resiko meningkatnya tekanan inflasi menjelang akhir tahun, yang bersumber pada peningkatan permintaan sejalan dengan perayaan Natal, Tahun Baru dan liburan akhir tahun serta terdapat beberapa perayaan hari besar keagamaan di Bali pada bulan Desember (a.l Saraswati dan Pagerwesi), 

“Perlu diwaspadai dan mendapat perhatian dari semua pihak,” tukasnya.

Selain itu, ketergantungan pasokan pada daerah lain yang tinggi, juga masih menjadi tantangan yang perlu terus diperhatikan. Oleh karena itu, pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam wadah TPID dalam pemenuhan pasokan merupakan salah satu strategi dan kebijakan dalam memastikan ketersediaan pasokan pada tingkat harga yang wajar.

Bank Indonesia Provinsi Bali bersama OPD yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali akan berperan aktif dalam mengawal dan mengendalikan inflasi melalui pemantauan kecukupan stok ketahanan pangan, menjaga stabilitas dan ekspektasi harga, penggalian informasi dengan stakeholders/instansi terkait, serta melalui forum koordinasi  TPID dalam mengambil langkah – langkah antisipatif pengendalian inflasi. TPID meletakkan fokus utama pada komoditas penyumbang inflasi pada akhir tahun antara lain komoditas pada sektor pertanian yaitu bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan beras. Selain itu, pada sektor peternakan komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras, serta komoditas lain seperti komoditas rokok dan tarif angkutan udara. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Jadi Tersangka Dugaan Penipuan, Advokat Togar Gugat Polda Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum, Togar Situmorang mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Langkah hukum ini dilakukan untuk menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 atau 372 KUHP.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali Ngebut Bahas Raperda Bale Kertha Adhyaksa

balitribune.co.id | Denpasar - Perkuat Penyelesaian Sengketa Adat di Tingkat Desa, Bali siap dadi pelopor Hukum Adat Formal . Terkait hal itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali bergerak cepat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Bale Kertha Adhyaksa di desa adat.

Baca Selengkapnya icon click

"Sidi Kara Jati" Lintas Soroh Nunggal di Ngaben Kinembulan Peliatan

balitribune.co.id | Gianyar - Dalam kegiatan Pitra Yadnya di Bali, umumnya bersaranakan petulangan Lembu, Singa, Gajak, Mina atau lainnya. Namun di Desa Adat Peliatan, Banjar Teges Kawan dan Banjar Teges Yangloni dalam atiwa-tiwa  kinembulan, mempersembahkan modifikasi semua jenis petulangan menjadi satu ini menuai perhatian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Semen Langka, Proyek Gedung Baru DPRD Badung Terancam Molor

balitribune.co.id | Mangupura - Tersendatnya kendaraan logistik di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, rurut berimbas pada sejumlah proyek fisik milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung. Pasalnya, terjadi kelangkaan material bangunan seperti semen di Bali. Bila kondisi ini berlangsung lama bukan tidak mungkin proyek fisik yang dibangun pemerintah Gumi Keris bisa terancam molor.

Baca Selengkapnya icon click

Underpas Simpang McD Jimbaran Segera Terwujud

balitribune.co.id | Mangupura - Simpang Unud atau McD Jimbaran di Kuta Selatan, Badung, akan segera dilengkapi underpas atau jalan bawah tanah.

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung bahkan dikabarkan telah siap 'patungan' untuk membiayai pembangunan underpas ketiga di Kabupaten Badung itu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.