Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tentang Soeharto

Bali Tribune

BALI TRIBUNE - Persepsi publik tumbuh atas refleksi pengalaman dan pengetahuan individu. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil  stimulasi fisik-kimiawi dari organ pengindra. Oleh karena itu, persepsi publik akan membentuk keyakinan, simpati dan pilihan publik. Dalam hal menilai keberhasilan pemimpin nasional misalnya, persepsi publik tentu lahir dari tangkapan inderawi dan segmentasi pengetahuan mengenai   hasil karya kepemimpinan yang terekam dalam memori kolektif atau yang  ditangkap secara inderawi. Dengan konsep ini kita bisa memahami mengapa persepsi masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan nasional masih menunjuk kepada mantan Presiden Soeharto sebagai presiden paling berhasil, disusul presiden Soekarno dan Jokowi di urutan ketiga. Anda boleh percaya boleh tidak, tapi itu hasil penelitian terbaru tentang tingkat kepuasan publik dengan metodologi yang valid. Sebagaimana sudah diketahui umum (Koran BALI TRIBUNE - , 21/5), lembaga Indo Barometer telah melakukan penelitian tentang kepuasan publik terhadap Presiden yang pernah dan sedang berkuasa di Indonesia. Dalam rilis yang disampaikan tepat pada momentum peringatan hari reformasi yang dirangkai dengan hari kebangkitan Nasional, 20 Mei 2018 itu, Soeharto menjadi tokoh yang dianggap paling berhasil dengan skor 32,9%, Soekarno 21,3% dan Jokowi 17,8%. Hasil ini menyentak publik, yang dalam hari-hari ini, sedang mengenang peristiwa penumbangan rezim Soeharto yang menandai titik awal era reformasi. Mengapa menyentak? Konsentrasi para aktivis yang sedang mengungkit kebobrokan kepemimpinan Soeharto justru dibuyarkan oleh hasil penelitian ini. Masyarakat, terutama para aktivis yang terlibat langsung dalam menumbangkan Soeharto 20 tahun lalu, tentu tidak percaya dengan hasil penelitian Indo Barometer itu, bahkan marah-marah. Dia tidak sadar bahwa di luar aktivis dan kelompok pro reformasi di tanah air, masih lebih banyak kelompok yang punya persepsi beda. Apalagi setelah melalui 20 tahun era reformasi, negeri ini lebih banyak diisi dengan kegaduhan politik yang belum berujung. Kembali ke soal persepsi, yang secara teoritis tumbuh di atas refleksi pengalaman dan pengetahuan individu yang melahirkan penilaian. Bahwa benar, banyak pendukung Jokowi keberatan karena presiden pujaannya ditempatkan di urutan ketiga, dan pendukung SBY yang gak terima tokoh panutannya diposisikan di urutan keempat, namun itulah persepsi publik. Hal yang barangkali bisa kita diskusikan adalah apa keunggulan Soeharto yang menempatkannya menjadi presiden paling berhasil dalam persepsi masyarkat Indonesia. Saya menilai persepsi publik itu berhubungan dengan keberhasilan Pak Harto menciptakan stabilitas keamanan nasional. Keamanan, bagi manusia adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kumunal dan sosial dalam suatu negara. Abraham Maslow menempatkan "rasa aman" di urutan kedua paling dasar dalam lima tangga kebutuhan dasar manusia, setelah kebutuhan fisikogis (makanan, sandang, papan). Inilah rahasianya mengapa maroritas masyarakat Indonesia saat ini lebih memilih Soeharto sebagai presiden paling berhasil. Bila didalami lebih jauh, dalam tangga kebutuhan dasar Abraham Maslow, tangga pertama dan kedua paling dasar  yakni kebutuhan akan sandang, pangan dan papan serta kebutuhan "rasa aman", adalah lebih dekat dengan Soeharto dibanding presiden lain. Harus diakui, keberhasilan Soeharto yang dicatat masyarakat dunia adalah stabilitas keamanan dan swasembada pangan, meski pada variabel lain, pembangunan demokrasi misalnya, dia gagal disitu. Sedangkan Jokowi di urutan ketiga lebih berkenaan dengan tangga kebutuhan dasar yang  lain yakni kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri. Dalam hal ini, Jokowi menonjol di bidang kebutuhan akan kasih sayang atau dalam bahasa lain yakni merawat melindungi kaum minoritas dan merawat harmoni. Dengan pendekatan teori kebutuhan Abraham Maslow ini, nakar kita mudah diantar untuk memahami hasil penelitian lembaga survei Indo Barometer yang kontroversial itu.

wartawan
Mohammad S. Gawi
Category

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.