BALI TRIBUNE -Kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kabupaten Badung belum berakhir. Menyikapi kondisi tersebut, Selasa (4/7), Komisi IV DPRD Badung menggelar sidak ke SMPN 2 Kuta. Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi IV, AAN Ketut Nadiputra dengan didampingi anggotanya seperti Luh Gede Mediastuti, Putu Yunita Oktarini, Gede Wardana Erawan, dan IB Alit Argapatra. Mereka diterima oleh Kepala SMPN 2 Kuta, I Nyoman Wertha bersama jajarannya.
Nadiputra usai sidak menyatakan, pihaknya sengaja turun ke sekolah-sekolah karena banyaknya keluhan yang masuk ke DPRD Badung terkait susahnya mendapat sekolah. “Kita sengaja sidak ke sekolah untuk mencari tahu masalah sebenarnya. Dimana sih masalahnya, kok banyak sekolah siswa tidak dapat sekolah,” ujarnya.
Dari pantauan Komisi IV, SMPN 2 Kuta tidak sekisruh sekolah lain. Pasalnya, hampir semua siswa yang berada di zona itu mampu tertampung. Bahkan dari penjelasan kepsek, SMPN 2 Kuta sengaja menyiapkan belasan “bangku kosong” untuk menampung siswa yang berada di dekat zona namun berada di luar Badung. “PPDB di SMPN 2 Kuta sudah cukup bagus. Tidak begitu bergejelok seperti di sekolah lain, tetapi kita tetap imbau sekolah agar sebisa mungkin menampung siswa asal Badung yang ada dizonasi tersebut,” katanya.
Nah, dari informasi yang didapat Komisi IV, PPDB yang banyak bermasalah justru terjadi di SMPN 1 Kuta. Puluhan siswa asal Kedonganan dan Jimbaran justru tidak terakomodir di sekolah tersebut. Menyikapi hal itu, Gung Nadi-sapaan politisi asal Kerobokan ini mengaku akan segera melakukan mediasi. Sehingga siswa-siswa yang masih berada di zona itu bisa terakomodir. “Yang banyak bermasalah itu ternyata di SMPN 1 Kuta. Disitu informasi terakhir ada puluhan siswa belum dapat SMP Negeri,” terangnya.
Pihaknya sendiri menduga kisruh PPDB yang berkepanjangan ini terjadi lantaran tidak singkronnya informasi kebijakan dari atas sampai ke bawah. Mulai dari Dinas, sekolah, lurah hingga kepala lingkungan. Sehingga masyarakat yang anaknya dikejar waktu pendaftaran dibuat panik.
“Khusus untuk di Kuta, kita sudah suruh data sampai tanggal 5 besok. Berapa sih anak yang belum dapat di negeri?,” ujarnya sembari menambahkan siswa yang belum tertampung wajib ada solusi, misal penambahan rombel atau penambahan sekolah.
Hal senaga juga disampaikan anggota Komisi IV, Luh Gede Mediastuti. Politisi asal Kuta ini sangat menyayangkan masih banyak siswa asal Kecamatan Kuta belum dapat sekolah. “Ini harus segera ada solusi. Yang jelas masih ada puluhan anak belum dapat sekolah di SMPN 1 Kuta. Ironisnya, anak-anak yang tidak diterima ini masuk zonasi sekolah itu,” katanya.
Ia pun minta kalau rombel sudah penuh, agar dibuka rombel baru. Sehingga tidak ada siswa yang sampai terlantar tidak dapat sekolah. “Bagaimana pun juga mereka harus dapat sekolah. Kalau memang rombel penuh, ya buka doble shif,” pinta politisi asal Kuta ini.
