Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Terkait Menguapnya Pajak Galian C

pajak
RAKER – Suasana rapat kerja antara DPRD Karangasem dengan Kadispenda Karangasem terkait kebocoran pajak Galian C.

Amlapura, Bali Tribune

DPRD Karangasem terus menelusuri penyebab tingginya kebocoran pajak Galian C, termasuk dugaan adanya oknum bermain hingga ratusan truk pasir bisa lolos begitu saja tanpa membayar faktur pajak. Selasa (31/5), gabungan Komisi I dan III DPRD Karangasem, memanggil Kepala Dinas Pendapatan Daerah, I Nengah Toya untuk dimintai penjelasan.

Wakil Ketua DPRD Karangasem I Made Wirta dan anggota dewan lainnya mencecar Kadispenda dengan berbagai pertanyaan seputar kebocoran pajak Galian C termasuk tunggakan pajak Rp16 miliar lebih tersebut. “Komisi I dalam sidak beberapa waktu lalu menemukan kebocoran pajak tinggi sekali, ini kemungkinan ada main mata antara petugas dengan pengusaha termasuk sopir truk,” ujar Made Wirta.

Ia juga mempertanyakan keberadaan CCTV yang terpasang di setiap pos pemeriksaan faktur pajak, dimana hampir seluruh CCTV tidak berfungsi dan menurut informasi, itu sengaja dirusak agar permainan yang dilakukan antara petugas, sopir truk dan pengusaha tidak terendus.

 Anggota dewan lainnya I Wayan Suparta, juga mempertanyakan tunggakan pajak yang jumlahnya fantastis itu. Menurut temuan Komisi I saat melakukan sidak beberapa waktu lalu, namun belakangan temuan sejumlah itu dibantah Dispenda dengan menyebut angka setengahnya yakni Rp8 miliar. Selain itu ada fakta lain yang dibeber Komisi III yang melakukan sidak di Kecamatan Rendang. Fakta dan data yang dibeber tidak main-main karena dewan sendiri saat itu turun seharian menghitung jumlah truk yang keluar dari Galian C.

 “Ini Fakta dan data ini kami peroleh saat turun Sidak di Kecamatan Rendang,” lontar Wayan Sumatra, anggota Komisi III menimpali Wayan Suparta yang membeber data kebocoran yang sangat tinggi dimana dari 722 truk yang keluar membawa material dari Galian C hanya 562 truk saja yang membayar faktur pajak. Artinya ada 160 truk lolos tidak membayar pajak.

 Temuan lain lagi yang kasat mata, hampir seluruh truk yang keluar dari Galian C membawa muatan melebihi tonase. “Sekarang tinggal dikalikan saja kalau setiap truk kelebihan muat 2 kubik, per hari, per minggu, per bulan, per tahun, berapa kerugian pemerintah yang diakibatkan,” cetus Wayan Suparta.

Sebagai ilustrasi, 2 kubik dikali 722 truk berarti 1.444 meter kubik material galian C yang lolos tanpa pajak per hari, itu tinggal dikalikan per minggu, per bulan dan per tahun. “Sebegitu besarnya kebocoran yang terjadi, apakah tidak ada tindakan terhadap sopir atau pengusaha? Selain merugikan pemerintah dengan kelebihan tonase itu, jalan juga cepat rusak!” sindir Suparta.

Dicecar dengan pertanyaan seperti itu, Kadispenda Nengah Toya, mengatakan soal kebocoran tinggi pihaknya akan mengupayakan agar tidak terjadi kebocoran dengan menggelar sidak dan memperbaiki sistem pengawasan. Sedangkan identitas pengusaha yang nunggak pajak pihaknya tidak mau membeber identitas perusahaan tersebut dengan alasan melanggar aturan. Sedangkan kenapa wajib pajak kok bisa menunggak, kata dia, lantaran menggunakan sistim self asesment.

wartawan
redaksi
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.