Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Terkait Upaya Penanganan Covid-19, Bupati Giri Prasta: Kebijakan Desa Adat Harus Sejalan dengan Pemerintah Pusat

Bali Tribune/ VIDCON BUPATI - Bupati Giri Prasta saat rapat bersama seluruh Bendesa adat se-Kabupaten Badung melalui Vidcon, Kamis (23/4) dari Gedung Command Center Puspem Badung.
Balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menggelar rapat bersama seluruh Bendesa Adat se-Kabupaten Badung yang berjumlah 122 desa adat melalui Video Conference (Vidcon). Koordinasi virtual itu juga diikuti oleh Wabup I Ketut Suiasa, Sekda Wayan Adi Arnawa, perwakilan Polres dan Dandim Badung, Kadis Kebudayaan I Gede Eka Sudarwita.
 
Dalam Vidcon tersebut Bupati mengajak seluruh Bendesa adat di Kabupaten Badung untuk turut andil dalam langkah pencegahan Virus Corona (Covid-19). Giri Prasta ingin memastikan upaya percepatan penanganan Covid-19 dilakukan sampai ke level paling bawah, dan meminta agar bendesa adat memberi perhatian yang serius. 
 
”Upaya mencegah Covid-19 adalah kerja gotong royong, gerak cepat, tanggap darurat dan tepat sasaran. Terutama kita harus memastikan desa adat melaksanakan upaya penanganan Covid-19 sejalan dengan aturan pemerintah pusat dan gugus tugas percepatan pananganan, warga juga harus mematuhi protokol pencegahan,” ujar Giri Prasta, Kamis (23/4/2020) dari Gedung Command Center Puspem Badung.
 
Bupati Badung menambahkan, bendesa adat diharapkan aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) dan Dinas Kesehatan, terutama untuk melaporkan status orang dalam pemantauan, yaitu warga pendatang maupun warga Badung yang baru pulang dari luar daerah dan luar negeri. 
 
"Saya meminta seluruh Bendesa Adat memberi perhatian serius dalam upaya pencegahan Covid-19. Tetapi Jangan sampai langkah dan kebijakan upaya percepatan penanganan yang diambil desa adat berbenturan dengan aturan pemerintah pusat, " ujarnya.
 
Bupati juga memberikan gambaran kenapa kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 perlu dilakukan hingga level grass root. Ini mengingat perkembangan dan penyebaran virus di Indonesia sangat cepat dan telah menyebar ke tingkat desa. 
 
“Dan itu harus disosialisasikan dan dilakukan hingga level terbawah di masyarakat. Silakan Bendesa adat mengambil kebijakan strategis dengan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dan caranya sesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing,” kata Giri Prasta.
 
Bupati Giri Prasta juga meminta Bendesa Adat  tidak melakukan penutupan akses jalan karena itu bisa mengganggu jalur distribusi logistik yang berkaitan dengan bahan pokok maupun kebutuhan medis. Dan untuk kedatangan warga Badung yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), Bupati menekankan agar masyarakat selalu mengedepankan aspek kemanusiaan jangan sampai muncul stigma negatif terhadap kedatangan PMI. 
 
"Kami selaku Pemerintah sudah melakukan upaya penanganan kedatangan PMI dengan menyiapkan hotel sebagai rumah singgah dan tempat isolasi, PMI yang kita isolasi ini merupakan PMI yang hasil rapid testnya negatif. Tetapi untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat kita menerapkan protokol isolasi bagi PMI di rumah singgah yang didampingi oleh petugas medis dan Satpol-PP sehingga terjamin kesehatan dan keamanan mereka. Dan sangat perlu untuk saya ingatkan apabila ada warga masyarakat yang meninggal akibat Covid-19 jangan sampai ada penolakan penguburan jenazah karena prosesi itu semua akan menggunakan protokol pencegahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan," tegasnya.
 
Untuk aktivitas keagamaan yang sifatnya akbar, Bendesa adat diminta untuk melakukan pembatasan jumlah peserta. Dan untuk masyarakat muslim diimbau tidak mudik demi menekan laju penyebaran Covid-19.
 
Giri Prasta pun meminta Bendesa Adat dan desa dinas selalu berkoordinasi di wilayahnya sehingga ada satu pemahaman dan gerak penanganan yang sama terhadap penanggulangan dan penanganan Covid-19.
 
Terkait kondisi yang terjadi saat ini Bupati meyakinkan semua pihak bahwa selaku pimpinan pemerintah daerah pihaknya sudah mengeluarkan 7 kebijakan strategis sebagai upaya mitigasi dampak Covid-19. Diantaranya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Badung pada saat ini, meliputi gratis pembayaran PDAM untuk rumah tangga dan sosial selama 3 bulan, pemberian sembako untuk masyarakat terdampak, insentif untuk masyarakat Badung yang di PHK dan atau dirumahkan termasuk sektor informal, menyiapkan rumah singgah untuk PMI/ABK, pembiayaan BPJS, pengadaan APD dan insentif kepada tenaga medis serta pemberian masker kepada masyarakat. 
 
"Perlu saya sampaikan kepada semua masyarakat bahwa kami di Kabupaten Badung sudah menyiapkan anggaran penanganan dampak Covid-19 ini untuk 6 bulan ke depan. Kami berkomitmen untuk menjaga kestabilan perekonomian dan sosial masyarakat, satu sisi sektor ekonomi harus tetap bergulir dan di sisi lain masyarakat Badung jangan sampai ada yang kelaparan," tegasnya seraya berharap pandemi Covid-19 segera berlalu dan kehidupan masyarakat kembali normal.  
wartawan
I Made Darna
Category

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.