BALI TRIBUNE - Setelah protes kurang mendapat tanggapan atas munculnya asap hitam pekat dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Peh,  warga Banjar Peh, Desa Kaliakah, Negara memblokade akses masuk menuju TPA, Jumat (27/7). Warga yang telah sejak lama keberatan dengan aktivitas penimbunan sampah dan limbah di TPA Peh, juga sempat melakukan pertemuan pada Kamis (26/7) malam dengan perangkat desa bersama pihak kepolisian, namun belum ada titik temu.  Warga setempat, Jumat dini hari sempat ngedig kulkul bulus untuk memblokade TPA yang dibangun tahun 1995 itu. Puluhan warga banjar setempat hingga Jumat sore masih bertahan di satu-satunya tempat penimbunan sampah di Jembrana itu. Akses pintu masuk ke TPA yang terletak di sekitar permukiman penduduk itu juga masih diblokir. Gerbang pintu masuk sisi selatan TPA Peh  tampak ditutup, dan warga memblokir pintu masuk utama menuju lokasi penurunan sampah dengan membuat gundukan tanah dan tumpukan kayu serta merebahkan gerbang di atasnya. Bahkan, warga memasang kulkul (kentongan) di depan TPA Peh untuk memudahkan mengumpulkan massa apabila ada petugas yang membongkar blokade.  Salah seorang warga sekitar TPA Peh, I Ketut Witamayasa mengatakan warga sudah merasa resah dengan keberadaan TPA Peh. “Kami sudah bertahun-tahun berharap ada penanganan terhadap penimbunan sampah di TPA dari pemerintah, dari berbagai pedekatan sudah kami lakukan dengan pemda, sampai saat ini belum ada solusi,” imbuhnya. Begitu juga, lanjut dia, dalam beberapa kali pertemuan, warga diberikan janji-janji termasuk terakhir dengan Wakil Bupati, yang akan dibuatkan sanitary ladfill, tapi juga tidak ada hasilnya. “Sekarang final dan sudah harga mati, kami minta ditutup tidak ada tawar menawar. Kami warga hanya dapat penyakitnya saja. Baunya busuk sampai ke banjar lain. Apalagi asap kalau kebakaran asapnya masuk ke rumah-rumah warga,” jelasnya.  Warga lainnya, I Ketut Suartika mengatakan selain bau busuk mencemari udara setiap saat, timbunan sampah setinggi 30 meter lebih juga mencemari air. “Air sumur warga sudah terkontaminasi dan kerap mengalami perubahan warna seperti genangan air di TPA. Limbah TPA juga meluber ke jalan hingga ke saluran irigasi subak dan merugikan petani,” ujarnya. Menurutnya, banyak pelanggaran dilakukan pemerintah seperti jarak tidak memenuhi syarat. Seharusnya, lanjut dia, TPA berjarak 500 meter dari permukiman warga, tapi ini hanya 4 meter dari rumah warga. Juga selama ini  tidak ada kompensasi kesehatan kepada warga sekitar. begitupula jalan desa sepanjang 1,5 km di depan TPA yang dijanjikan menjadi prioritas, sudah hampir 10 tahun belum diaspal.  Warga menyatakan menunggu Bupati Jembrana untuk menutup dan memindahkan lokasi TPA. “Kami hanya tunggu pak bupati bukan yang lain untuk menutup TPA ini,” tandasnya. Sementara Perbekel Kaliakah, I Made Bagiarta keberatan puluhan warganya itu terkait dampak TPA sudah sejak lama dan sudah seringkali disampaikan kepada pimpinan daerah, namun karena sampai saat ini belum ada solusi, sehingga warganya menutup TPA. “Sudah dari dulu dan sudah seringkali kami laporkan bahkan kami sempat audien dengan wakil bupati terkait permasalahan TPA ini. Karena warga kami minta ditutup, kami menunggu kehadiran Bapak Bupati Jembrana untuk bertemu warga,” tandasnya.  Sementara itu Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana, I Ketut Kariadi Erawan mengatakan Pemkab Jembrana masih mengupayakan solusi terbaik untuk warga sekitar salah satunya perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur TPA sehingga tidak ada yang dirugikan.   “Kami berusaha untuk duduk bersama Perbekel Kaliakah, kelihan memikirkan solusi terbaik. Sementara kami berusaha lakukan pendekatan,” ujarnya. Penutupan TPA Peh yang dikatakan sesuai Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) itu menurutnya bukan merupakan solusi terbaik untuk kepentingan bersama. Namun solusi terbaik adalah meminimalisir tumpukan sampah maupun dampak pencemaran lingkungan sekitar TPA.  Pihaknya mengaku masih berusaha membangun sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang juga diharapkan bisa didukung seluruh warga di desa/kelurahan. “Kami masih terus sosialisasi untuk membangun sistem pengurai sampah, salah satunya membangun TPS 3R (Tempat Pembuangan Sementara Reduce, Reuse, Recycle) di masing-masing kecamatan,” jelasnya. Untuk tahun ini, rencananya TPS 3R itu sudah dibangun di Kelurahan Lelateng, Negara, dan Desa Dangin Tukadaya, Jembrana. Sebelum sistem itu terbangun, solusi jangka pendeknya melalui pendekatan dengan warga Peh.