Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tiga Anggota TAPD Tak Hadir dalam Rapat Penting

rapat
RAPAT - Suasana Rapat Badan Anggaran DPRD Karangasem dengan TAPD Pemkab Karangasem akhirnya ditunda akibat ketidak hadiran tiga anggota TAPD.

Amlapura, Bali Tribune

Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Karangasem dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Karangasem, Selasa (18/4), akhirnya batal digelar. Itu lantaran pihak eksekutif dalam hal ini OPD yang menjadi anggota TAPD tidak hadir beberapa yang tidak hadir dan hanya diwakilkan. Ini lantas menuai kecaman dari Badan Anggaran DPRD Karangasem, pasalnya agenda rapat kerja Badang Anggaran dengan TAPD kemarin sangat penting.

Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi yang juga Ketua Badan Anggaran, kepada wartawan mengaku sangat kecewa dengan ketidak hadiran beberapa anggota TAPD dan hanya diwakili saja. “Rapat ini kan sangat penting, mestinya seluruh anggota TAPD hadir bukan malah mengirim perwakilan!” ujar Nengah Sumardi. Apalagi kata dia anggota TAPD yang tidak hadir itu merupakan OPD yang mengelola anggaran terbesar diantara OPD lain.

Tiga OPD pengelola anggaran terbesar itu masing-masing, Dinas Pendidikan, Dinas PU dan Dinas Kesehatan. “Dalam rapat itu teman-teman anggota dewan mempertanyakan alasan ketidak hadiran ketiga anggota TAPD itu dan kenapa diwakilkan? Padahal rapat anggaran ini sangat penting, jangan sampai berkembang permasalahan yang tidak pasti,” sebut Sumardi, sehingga anggota Badan Anggaran DPRD Karangasem mengusulkan agar rapat anggaran ini ditunda.

Ketiga Kepala Dinas anggota TAPD yang tidak hadir tersebut beralasan sedang mengikuti Diklat Pim. “Katanya sedang Diklat Pim. Ya harus ditunggu kapan selesainya disitu baru dilaksanakan rapat anggaran. Tidak menutup kemungkinan OPD lain kalau diperlukan akan kami undang,” tandasnya. Ini dilakukan untuk mengetahui secara global berapa serapan anggaran di masing-masing OPD pada triwulan pertama ini termasuk memasuki triwulan kedua.

Untuk rapat-rapat penting seperti ini pihaknya menghimbau kepada anggota TAPD Pemkab Karangasem untuk menaruh perhatian serius, “Jangan dua minggu ini dipakai alasan penundaan rapat anggaran. Peningkatan dua minggu kedepan ini berapa lagi yang harus dipertanggungjawabkan? ini konteks yang sangat penting. Kami pun dipimpinan ada urusan penting, tapi ada hal yang lebih penting lagi dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan dan kami berupaya untuk hadir,” pungkasnya.

wartawan
habit
Category

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jembrana di Ambang Krisis Guru, Beban Guru Aktif Bertambah

balitribune.co.id | Negara - Dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana tengah dihadapkan pada tantangan serius. Hingga kini tercatat terjadi kekurangan 200 lebih guru pengajar. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun. Tahun 2025 saja, sebanyak 119 guru akan memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya icon click

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penertiban Bangunan di Pantai Bingin Dinilai Tergesa-gesa, DPRD Didorong Buka Dialog

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pembongkaran bangunan ilegal di kawasan wisata Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung, kembali memantik kontroversi. Kuasa hukum Morbito Art Cliff, Ussyana Dethan, SH.,  menilai langkah Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Bali dalam menyikapi persoalan ini terkesan tergesa-gesa dan kurang mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.