Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tiga Juri Dansa Bali Ikuti Sertifikasi

objektivitas
Ni Made Suparmi

BALI TRIBUNE - Pengprov Ikatan Dancesport Indonesia (IODI) Bali akan mengirim tiga orang juri untuk mengikuti ujian sertifikasi juri PON XX/2020 Papua yang diselenggarakan PP IODI.

Sekjen PP IODI, Ni Made Suparmi, dihubungi Senin (26/3), mengatakan, ujian sertifikasi juri akan dilaksanakan di Bali, tepatnya Gedung Madu Sedana, Sanur, Denpasar mulai tanggal 19 sampai 23 April 2018.

Pihaknya memrediksi ujian sertifikasi juri diikuti puluhan peserta calon juri dansa, 3 di antaranya merupakan utusan dari Pengprov IODI Bali. "Ujian sertifikasi juri dansa, sedikitnya ada 3 orang dari Bali nanti ambil bagian. Mudah-mudahan dia bisa lolos," ungkap Ketum Pengprov IODI Bali, Ni Made Suparmi.

Suparmi yang juga Ketum IODI Bali, mengatakan, khusus tiga peserta dari Bali itu yakni I Gusti Nyoman Oka Wiratma, AA Sagung Mas Megawati, dan I Gede Yudi Septia Permana. Untuk pihak penguji nanti dari Singapura dan Malaysia.

Dia mengatakan, sertifikat akan dikeluarkan resmi dari London. "Sertifikat dikeluarkan WDSF sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat resmi untuk dansa," tegas Suparmi.

Untuk itu Suparmi mengatakan, dari sisi biaya memang cukup mahal yakni mencapai Rp 6 juta. Untuk itu dia berharap agar tetap ada perwakilan dari Pengprov IODI dari seluruh Indonesia yang aktif untuk mengirimkan peserta ikut ujian sertifikasi. Mengingat, ini juga dalam upaya pengembangan kualitas juri nasional yang akan digunakan pada multi event empat tahunan di Papua nanti.

Sebab, PP IODI tetap menginginkan adanya proses regenerasi juri. Termasuk peremajaan juri di level nasional. Dan, calon juri dari Bali diharapkan memenuhi standar dan bisa lulus nantinya. Sebab, seluruh datanya hasil ujian akan dikirim ke London.

"Ujian sertifikat juri ini tidak bisa dipandang sebelah mata dan main-main. Memang ketat prosesnya sebelum resmi dinyatakan lulus oleh lembaga berwenang," tutur Suparmi.

Sementara sampai saat ini peserta yang sudah mendaftar baru sebanyak 14 orang. Namun pendaftaran masih tetap dibuka hingga 10 April 2018. "Makanya kami optimis nanti pesertanya puluhan orang, dan ujian estafet dengan beragam materi selama 5 hari berturut-turut," jelas Suparmi.

Ditambahkan Suparmi, dengan adanya ujian sertifikasi bagi juri dansa ini diharapkan kekisruhan yang sempat terjadi di PON Jabar tidak terulang lagi. Ini juga sebagai upaya meminimalisir adanya protes yang berlebihan dari peserta nantinya. Untuk itu, sejak awal para juri tetap dibekali kemampuan untuk tetap menjunjung tinggi objektivitas.

Dan, selalu berusaha mengesampingkan pandangan subjektivitas dalam memberikan penilaian. Hingga akhirnya, melahirkan juara dansa yang memang terbaik di kategorinya. "Juri kan andil besar disana, makanya karakternya harus ditempa dengan hal-hal positif lebih dulu," papar Suparmi.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.