Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tiga Juri Dansa Bali Ikuti Sertifikasi

objektivitas
Ni Made Suparmi

BALI TRIBUNE - Pengprov Ikatan Dancesport Indonesia (IODI) Bali akan mengirim tiga orang juri untuk mengikuti ujian sertifikasi juri PON XX/2020 Papua yang diselenggarakan PP IODI.

Sekjen PP IODI, Ni Made Suparmi, dihubungi Senin (26/3), mengatakan, ujian sertifikasi juri akan dilaksanakan di Bali, tepatnya Gedung Madu Sedana, Sanur, Denpasar mulai tanggal 19 sampai 23 April 2018.

Pihaknya memrediksi ujian sertifikasi juri diikuti puluhan peserta calon juri dansa, 3 di antaranya merupakan utusan dari Pengprov IODI Bali. "Ujian sertifikasi juri dansa, sedikitnya ada 3 orang dari Bali nanti ambil bagian. Mudah-mudahan dia bisa lolos," ungkap Ketum Pengprov IODI Bali, Ni Made Suparmi.

Suparmi yang juga Ketum IODI Bali, mengatakan, khusus tiga peserta dari Bali itu yakni I Gusti Nyoman Oka Wiratma, AA Sagung Mas Megawati, dan I Gede Yudi Septia Permana. Untuk pihak penguji nanti dari Singapura dan Malaysia.

Dia mengatakan, sertifikat akan dikeluarkan resmi dari London. "Sertifikat dikeluarkan WDSF sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat resmi untuk dansa," tegas Suparmi.

Untuk itu Suparmi mengatakan, dari sisi biaya memang cukup mahal yakni mencapai Rp 6 juta. Untuk itu dia berharap agar tetap ada perwakilan dari Pengprov IODI dari seluruh Indonesia yang aktif untuk mengirimkan peserta ikut ujian sertifikasi. Mengingat, ini juga dalam upaya pengembangan kualitas juri nasional yang akan digunakan pada multi event empat tahunan di Papua nanti.

Sebab, PP IODI tetap menginginkan adanya proses regenerasi juri. Termasuk peremajaan juri di level nasional. Dan, calon juri dari Bali diharapkan memenuhi standar dan bisa lulus nantinya. Sebab, seluruh datanya hasil ujian akan dikirim ke London.

"Ujian sertifikat juri ini tidak bisa dipandang sebelah mata dan main-main. Memang ketat prosesnya sebelum resmi dinyatakan lulus oleh lembaga berwenang," tutur Suparmi.

Sementara sampai saat ini peserta yang sudah mendaftar baru sebanyak 14 orang. Namun pendaftaran masih tetap dibuka hingga 10 April 2018. "Makanya kami optimis nanti pesertanya puluhan orang, dan ujian estafet dengan beragam materi selama 5 hari berturut-turut," jelas Suparmi.

Ditambahkan Suparmi, dengan adanya ujian sertifikasi bagi juri dansa ini diharapkan kekisruhan yang sempat terjadi di PON Jabar tidak terulang lagi. Ini juga sebagai upaya meminimalisir adanya protes yang berlebihan dari peserta nantinya. Untuk itu, sejak awal para juri tetap dibekali kemampuan untuk tetap menjunjung tinggi objektivitas.

Dan, selalu berusaha mengesampingkan pandangan subjektivitas dalam memberikan penilaian. Hingga akhirnya, melahirkan juara dansa yang memang terbaik di kategorinya. "Juri kan andil besar disana, makanya karakternya harus ditempa dengan hal-hal positif lebih dulu," papar Suparmi.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Konjen Jepang di Denpasar Serahkan Penganugerahan Bintang Jasa Jepang kepada Prof. Wirawan

balitribune.co.id | Denpasar - Upacara Penganugerahan Bintang Jasa Jepang untuk Musim Gugur Tahun 2025 kepada Prof. Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc., Ph.D., Guru Besar Universitas Udayana berlangsung Senin 16 Maret 2026, bertempat di Kediaman Dinas Konsul-Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Nyepi Caka 1948, Bupati Badung Ajak Masyarakat Jaga Keteduhan Hati dan Kebersamaan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Badung.

Bupati dan Wakil Bupati Badung berharap perayaan Nyepi Caka 1948 membawa ketenangan, kedamaian, serta semangat kebersamaan bagi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Utang Obat RSU Tabanan, Komisi IV Minta Ada Audit dan Subsidi Pemkab

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan mengusulkan perlunya audit terhadap piutang pasien yang memicu penumpukan utang obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp36 miliar lebih di RSU Tabanan.

Tidak hanya itu, Komisi IV berencana akan bertemu dan meminta Bupati Tabanan memberikan dukungan anggaran untuk menyelamatkan operasional rumah sakit rujukan tipe B tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.