Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tiket Penyeberangan Pakai E-Money, Kios Kartu Uang Elektronik Minim

Bali Tribune/ MINIM - Sejak diberlakukan pembayaran tiket dengan e-money di Pelabuhan Gilimanuk, masih minim kios-kios penyedia kartu uang elektronik.
balitribune.co.id | Negara - Tiga pekan menjelang pelaksanaan angkutan lebaran tahun 2019, kini berbagai persiapan tengah dimatangkan. Salah satunya pelayanan transportasi laut dipenyeberangan Gilimanuk-Ketapang yang menjadi lintasan utama jalur mudik nasional. Pada arus mudik tahun ini pembelian tiket dipastikan akan tetap memakai uang elektronik (e-money). Namun pembelian tiket non tunai  ini masih terkendala minimnya kios-kios penyedia kartu uang elektronik.
 
Kendati penerapan pembelian tiket dengan kartu uang elektronik yang sudah diberlakukan sejak setahun terakhir, namun masih baru diwajibakan sebatas terhadap kendaraan roda dua dan penumpang. Sedangkan untuk roda empat masih hybrid, bisa secara tunai bisa dengan uang elektronik. Sementara kendaraan umum dan  kendaraan barang masih belum diterapkan. 
 
Berdasarkan evaluasi dari tahun sebelumnya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pembelian tiket non tunai bagi penumpang pejalan kaki maupun kendaraan roda dua dan roda empat yang akan menyeberangan dari Bali ke Jawa. Begitupula dengan penerapan uang elektronik yang telah dimulai tahun 2018, hingga kini masih minim kios-kios penyediaan kartu uang elektronik maupun isi ulangnya. 
 
Manajer Operasional ASDP Gilimanuk, Agus Supriyatno menyatakan pihaknya tengah berupaya untuk memperbanyak kios-kios penyediaan kartu maupun isi ulang uang elektronik di areal pintu masuk pelabuhan. Menurutnya, kartu uang elektronik yang berlaku untuk pembelian tiket penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk hanya baru dilayani bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saja. Pihaknya akan berkordonasi dengan Himbara yakni BRI, BNI, Mandiri dan BTN. “Itu salah satunya yang perlu diperbanyak, baik untuk penyediaan kartu maupun isi ulang. Kita akan koordinasi dengan Himbara,” ujarnya. 
 
Penyediaan ini dikatakannya penting agar memperlancar dalam pembelian tiket selain juga untuk mencegah adanya antrean panjang saat terjadi penumpukan kendaraan. “Ini juga mendukung program pemerintah, dan mempercepat transaksi saat di loket,” jelasnya. Pihaknya memastikan tiga pekan menjelang arus mudik lebaran, pelabuhan diujung barat pulau dewata ini sudah siap untuk melayani pemudik.
 
Terlebih menurutnya sistem yang akan diberlakukan didalam pelabuhan pada arus mudik tahun 2019 ini menurutnya masih sama seperti arus mudik tahun lalu. Dengan perkiraan akan ada peningkatan jumlah arus kendaraan dibanding tahun sebelumnya, pihaknya memastikan ketersediaan kapal penumpang yang melayani arus mudik maksimal 32 unit. 
 
Berdasarkan data pada arus mudik tahun lalu, kendaraan roda empat yang menyeberang hampir 50 ribu unit, sedangkan sepeda motor mencapai 88.839 unit dan 436.258 orang penumpang. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.