Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tinggal Tanpa SKTS, Belasan Duktang Dipulangkan

TERJARING - Belasan duktang tanpa SKTS yang terjaring operasi penertiban kependudukan, Selasa (4/12), dipulangkan ke daerah asalnya.

BALI TRIBUNE - Operasi kependudukan kembali digencarkan. Sejumlah wilayah yang menjadi kantong-kantong penduduk pendatang (duktang) kembali disisir. Selasa (4/12), petugas Satpol PP Kabupaten Jembrana menyasar tiga wilayah di Kecamatan Mendoyo. Belasan penduduk pedatang tanpa izin tinggal berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara terjaring dan dipulangkan. Tiga wilayah kantong duktang yang disasar operasi penertiban penduduk Selasa kemarin yakni Banjar Tegak Gede Desa Yehembang Kangin,  Banjar Pasar Kelurahan Tegalcangkring dan Banjar Munduk Desa Pohsanten. Petugas menyisir sejumlah tempat usaha seperti rumah makan yang memperkerjakan penduduk pendatang dan rumah-rumah kost yang menampung penduduk pendatang. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perudang Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jembrana, I Made Tarma dikonfrimasi Selasa kemarin mengatakan diwilayah Tegak Gede pihaknya mengamankan sebelas orang. Pihaknya mengakui akhir-akhir ini banyak mendapat keluhan terkait banyaknya duktang yang dipekerjakan di sejumlah warung makan dipinggir jalan nasional Denpasar-Gilimanuk di Banjar Tegak Gede, Yehembang Kangin. “Kami banyak menerima keluhan terkait banyaknya duktang yang dipekerjakan disini dan disinyalir illegal, setelah kami cek memang banyak pekerja rumah makan yang tidak memiliki SKTS,” ungkapnya.  Sebanyak 11 orang duktang illegal berhasil terjaring di dua rumah makan, “di Rumah Makan Sri Asih ada tujuh orang dan diwarung Arema ada empat orang,” ujarnya. Para pekerja di warung makan tersebut berasal dari beberapa wilayah di Jawa Timur seperti dari Banyuwangi, Jember, Probolinggo dan Malang. “Mereka mengaku sudah bekerja beberap bulan tetapi belum mengurus SKTS,” jelasnya.   Operasi berlanjut menyasar rumah kost di wilayah Tegalcangkring, Mendoyo. Petugas berhasil mengamankan tiga orang duktang tanpa SKTS yang diketahui sebagai cewek café. “Di rumah kost di Tegalcangkring kami temukan tiga orang duktang tanpa SKTS, satu orang dari Malang dan dua orang  dari Bekasi. Mereka ini mengaku bekerja di Delodbrawah,”  paparnya.  Di rumah kos di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Mendoyo petugas mendapati dua orang penduduk pendatang tanpa SKST. “Di Pohsanten kami temukan dua orang dari Bantul. Keduanya sudah lama bekerja di Jembrana,” jelasnya.  Seluruh penduduk pendatang illegal yang terjaring ini langsung diangkut ke kantor Satpol PP Kabupaten Jembrana. “Mereka kami data dan kami minta identitasnya. Selanjutnya kami berikan pembinaan sebelum dipulangkan kedaerah asalnya. Sesuai Perbup Jembrana nomor 18 tahun 2012 dan Perda nomor 3 tahun 2005 mereka juga dikenakan denda Rp 50 ribu,” bebernya.16 orang duktang ini langsung dipulangkan ke daerah asalnya. “Kami pulangkan mereka dan kami berikan waktu 15 hari untuk melengkapi persyaratan pembuatan SKTS di daerah asalnya,” tegasnya.  Operasi penertiban kependudukan ini menurutnya sebagai upaya menciptakan situasi kondisi (cipkon) kemanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. “Kami akan rutin melakukan penertiban di wilayah-wilayah kantong pendatang,” tandasnya. 

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.