Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tinjau Layanan BPJS Ketenagakerjaan, Menko Muhaimin Mengingatkan Pekerja Bijak Memanfaatkan Jaminan Hari Tua

menko PM
Bali Tribune / MENINJAU - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar saat meninjau pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali Denpasar beberapa waktu lalu

balitribune.co.id | Gianyar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar memastikan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi para pekerja. "Saya ingin memastikan bahwa pelayanan berjalan dengan lancar, memastikan bahwa manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini nyata bagi para pekerja," ujarnya pascameninjau langsung pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali Denpasar beberapa waktu lalu.

Muhaimin juga mengingatkan agar pekerja bijak dalam memanfaatkan Jaminan Hari Tua (JHT). Sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal saat memasuki masa pensiun atau sudah tidak bekerja. "Kita berharap JHT ini dijaga dulu, jangan diambil supaya nanti keberlangsungan manfaat itu terjaga,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan pekerja informal. Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus memperluas cakupan perlindungan bagi kelompok pekerja tersebut. "Kepada para pekerja informal untuk terus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Juga akan kita upayakan berbagai cara agar para pekerja informal juga memiliki kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Muhaimin.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Trisna Sonjaya menyambut baik kehadiran Menko PM di Kantor Cabang Bali Denpasar. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian negara untuk memastikan para pekerja mendapatkan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terbaik.

“Sejalan dengan salah satu fokus utama BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Care, kami terus memperkuat kualitas layanan untuk mewujudkan seamless protection. Sehingga peserta dapat mengakses layanan dan memperoleh manfaat secara mudah, cepat, serta berkesinambungan,” ujar Trisna.

Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui Jamsostek Mobile (JMO) sebagai super apps yang memungkinkan peserta mengakses berbagai layanan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan fitur antrean online bagi peserta yang membutuhkan layanan di kantor cabang.

“Inovasi ini memberikan kepastian waktu pelayanan, menciptakan suasana kantor cabang yang lebih kondusif, serta meningkatkan kenyamanan peserta,” jelasnya.

Selain memperkuat layanan digital, BPJS Ketenagakerjaan juga terus mendekatkan akses layanan secara fisik kepada peserta. Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan hadir di seluruh Indonesia melalui 318 kantor cabang dan 599 unit layanan, serta bekerja sama dengan lebih dari 5.000 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).

Menurut Trisna, luasnya jaringan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan peserta mendapatkan akses layanan yang semakin dekat dan mudah, khususnya ketika pekerja mengalami risiko kecelakaan kerja dan membutuhkan pelayanan medis.

Secara nasional, selama Januari hingga Mei 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat kepada 1,7 juta peserta dengan total nilai mencapai Rp25,4 triliun.

Menurut Trisna, realisasi tersebut menunjukkan besarnya peran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan nyata kepada pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko. "Kami berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta, serta memastikan setiap pekerja dapat merasakan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan secara nyata,” tutup Trisna.

Sementara itu dalam kesempatan berbeda Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bali Gianyar, Venina menyampaikan pelayanan saat ini telah didukung sistem teknologi informasi dan standar pelayanan yang terus ditingkatkan. "Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) bagi peserta, antara lain untuk pembiayaan rumah, uang muka rumah, renovasi rumah, hingga dukungan bagi pengembang perumahan,” imbuh Venina.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyiapkan sejumlah inovasi layanan. Salah satunya adalah peluncuran klaim center yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Layanan tersebut memungkinkan proses klaim dilakukan secara daring dan peserta hanya menjalani tahap wawancara.

wartawan
YUE
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.